Yang membawa prilaku tersebut adalah para politisi berakal pendek dan mereka yang lebih pantas perlu dihukum sebagai pengkhianat bangsa yang paling parah dari yang pernah dijatuhkan karena sikap otoritariannya.
Partai Politik Pelaku
Kolusi dan nepotisme terbukti pada beberapa partai politik yang selama ini menjadi partai penebeng presiden atau terlihat sebagai penjilat utama presiden dan menjadikan pejabat negara hanya karena anak ketua partai. Misalnya anak kandung yang masih belum cukup mumpuni dijadikan pejabat negara, hal ini berdampak pada prilaku pemimpin partai politik lain yang dekat dengan kekuasaan, karena itu anak yang masih pada tahapan belajar politik dijadikan menteri dan wakil menteri.
Dampak Pada Transaksi Jabatan Bernegara
Lalu apa yang ditunggu lagi oleh masyarakat Indonesia terhadap prilaku pimpinan partai politik seperti ini. Apakah rakyat Indonesia belum cukup dibodohi dengan permainan jabatan negara dengan kolusi dan nepotisme.
Apa bedanya dengan mempersepsikan orang-orang tersebut berprilaku mencari hidup dengan memeras rakyat dan menjadikan partai politik sebagai industri penghasil cuan, maka wajarlah jika pabrik-pabrik industri yang riil ditutup karena lebih mudah menghasilkan uang dengan pabrik partai politik.
Kesimpulan
Dalam upaya menghentikan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan bernegara sebagai pelayan publik, maka yang pertama harus dibenahi adalah mentalitas pimpinan partai politik.
Alat evaluasi yang adil dalam partai politik yang dipergunakan oleh pimpinan partai politik terhadap kadernya adalah kecakapan dan kemampuan menguasai ilmu politik dan menguasai ideologi partai politik dan bernegara secara baik.
Ketua partai politik harus bisa memberikan ketauladanan sehingga bisa melahirkan etika-etika berpolitik dan bernegara dengan baik agar kepercayaan rakyat sebagai modal politik dan bernegara dapat tumbuh kembali secara baik.
*****
