Penentuan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi panitia anggaran dan panitia musyawarah juga akan terlihat kesenjangan yang lebar. Karena rata-rata mereka memilih menjadi panitia anggaran.
Penentuan ketua fraksi dan pimpinan dewan juga berbau kolusi yang menegaskan hanya perpanjangan pribadi ketua bukan berdasarkan kapasitas dan kualitas kader partai politik bersangkutan. Karena jabatan itu sering menimbulkan konflik kader maka dibuatlah kebijakan yang non kualitatif bahkan menurut saya konyol secara kualitatif karena politisi kehabisan pikirannya sehingga mengacu pada siapa yang memperoleh suara terbanyak.
Prinsip Keadilan
Idealnya pegangan politik secara adil sewajarnya harus mengacu pada evaluasi kapasitas dan kualitas kader, berikut mentalitas dan moralitas kader partai yang paling di atas dalam evaluasi terhadap prestasi sehingga setiap kader berkompetisi dalam indikator nilai-nilai ilmu pengetahuan politik dan bernegara.
Contoh yang diberikan oleh partai politik tentu saja akan menjadi etika politik yang akan dicontoh oleh masyarakat dalam hidup berorganisasi dan hidupnya disisi lain. Bahwa kemampuan otak seseorang idealnya harus sesuai dengan  jabatan yang diemban dalam partai politik. Karena itu kesetaraan dalam politik menjadi prioritas untuk membangun politik yang normatif.
Sumber Kolusi dan Nepotisme
Lalu, mari kita bayangkan jika indikator kedekatan yang menjadi ukuran, pertanyaannya siapa sebenarnya yang paling dekat dengan ketua partai? Jawabnya adalah anggota keluarga ketua dan berikutnya adalah sanak familiy dan sahabat-sahabatnya.
Pertanyaan berikutnya, apakah itu bukan kolusi dan nepotisme yang selama belakangan rezim ini, masyarakat melawan dan mengharamkannya dalam sistem bernegara bahkan perubahan itu telah menjatuhkan presiden Soeharto yang telah memimpin selama 32 tahun negara ini.
Mengulang SejarahÂ
Bukankah jika politisi Indonesia mengulang kembali prilaku tersebut maka keluarga Soeharto justru sebagai terdhalimi oleh rakyat yang telah menjatuhkannya.
Perlu diingat pelakunya adalah pimpinan partai politik yang merusak demokrasi dan membangun rezim sebagaimana Orde Baru.Â
