Mohon tunggu...
Tarmidinsyah Abubakar
Tarmidinsyah Abubakar Mohon Tunggu... Politisi - Mantan Pemimpin Partai Politik

Semua orang terlahir ke dunia dengan tanpa sehelaipun benang, maka yang membedakannya adalah pelayanan kepada sesama

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Pembantaian Demokrasi di Negara Demokrasi

10 Oktober 2024   21:59 Diperbarui: 23 November 2024   01:14 79
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber gambar : pexels

Nah hal ini tidak berbeda dengan mencampur adukkan buah durian dan timun dalam satu gerobak lalu anda  bawa dari Jawa Tengah ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta anda periksa, pertanyaannya buah apa yang tinggal secara utuh?

Jawabannya, silakan pikir sendiri. Itulah beda kader politik yang terdidik dalam komunis dengan kader dalam ranah partai politik di ranah demokratis yang lebih terkesan liberal bahkan bebas (No preumen spay).

Singkatnya demokrasinya berubah setelah memasuki rezim kedua, rezim tersebut memenjarakan politik demokrasi dan memusnahkan hak politik rakyat dalam bernegara serta membatasi partai politik hanya Tiga Partai dengan manajemen rakyat dikelompokkan dalam tiga partai tersebut.

Sebagaimana di Indonesia pengelompokan masyarakat dalam beberapa bidang, misalnya Agama diwakili PPP, Demokrasi diwakili PDI, dan Golkar sebagai partai pemerintah. Pada dasarnya yang dilakukan adalah memanage penguatan rakyat untuk mendukung pemerintah sementara kedua partai lain tersebut hanya simbolik untuk adanya kelompok politik sebagai penyeimbang atau oposisi rekayasa.

Dalam kacamata manajemen politik terlihat dari luar begitu indah ibarat melihat gunung dari kejauhan, selama tidak ada keluhan rakyat dalam hal tuntutan hak demokrasi maka tetap terpelihara. Karena itu daya tahannya lama sekali kalau kita lihat di Indonesia mencapai 32 tahun kekuasaan Orde Baru dengan proteksi yang luar biasa dari berbagai sisi kehidupan oleh politik pemerintah.

Lalu muncul kembali politik demokrasi dengan reformasi 1998 dimana hak-hak politik rakyat berkembang secara pesat yang ditandai dengan penguatan status otonomi daerah dan memberi hak ke semua daerah untuk lebih mandiri.

Sebagai akibat lemahnya pemahaman dalam politik bernegara kemudian otonomi daerah menjadi surplus simbolik.

Berikut rakyat memilih kepala daerah serta wakil rakyat secara terbuka dari kelompok mana saja yang kemudian berubah ke politik transaksional yang tidak terkosentrasi pada pendidikan demokrasi sebagai politik rakyat (civil society).

Karena itu dominan melahirkan raja-raja kecil di daerah yang dikuatirkan menjadi residu dalam politik bernegara dengan kebebasan dan demokrasinya.

Infiltrasi

Lalu antara demokrasi dan komunis sudah jelas berbeda sistem kepemimpinannya, lantas sebenarnya diantara kedua sistem tersebut terjadi infiltrasi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun