Pertama, calon pemimpin yang paling memahami kepemimpinan demokrasi, karena konstitusi negara Indonesia yang sudah sangat demokratis.
Kedua, calon pemimpin yang memahami dan dipercaya mampu mengimplementasikan konstitusi negara, menterjemahkan dalam pikiran maupun sikapnya tentang simbol, lambang, maupun dasar negara secara benar.
Ketiga, calon pemimpin yang memahami dan dipercaya mampu mengimplementasikan kebhinekaan yakni Bhineka Tunggal Ika sebagaimana mestinya.
Keempat, Calon pemimpin yang mampu memberi penguatan terhadap nilai-nilai relegius dalam kesehariannya untuk Aceh secara khusus memberi semangat yang lebih dalam pengembangan keislaman. Kemudian jauh dari nilai-nilai kekuasaan preman dan kekuasaan petualang apalagi nilai munafiq.
Kelima, Calon pemimpin yang dapat memberi pendidikan sosial atau pendidikan masyarakat sehingga masyarakat bisa menyaksikan ketauladanannya dapat memberi motivasi bagi generasi yang akan datang. Misalnya dalam pendidikannya, dalam prestasinya, dalam kebutuhan publik, dalam kebutuhan masyarakat daerah dan negaranya.
Keenam, Seseorang yang berpegang teguh pada konsep bernegara, berpolitik, misalnya sebagai gubernur dialah yang berada di depan dalam membawa dan mengedepankana misi dan visi dengan mengedepankan aturan bernegara, apakah mensosialisasi UU, atau  sosialisasi aturan lainnya sebagaimana pergub bagi masyarakat daerahnya.
Dia adalah sosok yang dibutuhkan oleh bangsa dan negaranya atau dalam perspektif dia adalah sebagai warga masyarakat yang mumpuni karena kemampuan ilmunya dan dapat membangun kehidupan warga masyarakat lainnya.
Nah, dari perspektif Islam maka kita pasti mendapatkan ajarannya bahwa yang terbesar diantara kalian adalah yang paling besar melayani.
Bukan sekedar bisa mendistribusikan bantuan pemerintah kepada rakyat dan bukan sekedar orang yang punya kemampuannya mendistribusikan anggaran tetapi seseorang yang bisa membangun pendapatan masyarakat Aceh, sehingga  mereka bisa bangkit menjadi rakyat yang mumpuni.
Kenapa? Ya tentu kalau kemampuan untuk sekedar mendistribusikan bantuan maka gubernur tidak perlu belajar dan tidak perlu menuntut ilmu sebagaimana pemimpin yang dipersiapkan di provinsi negara lain yang sudah pada tahapan maju, karena kalau setingkat itu maka tidak menjalani tugas sebagaimana karyawan presiden dan bawahan menteri maka tanpa  pendidikan sekolah juga pasti mampu melakukannya.
Oleh karena itu maka kepada masyarakat dalam negara yang menggunakan konstitusi yang demokratis sewajarnya mendapat pendidikan demokrasi yang normal bukan sebatas demokrasi mereka pahami dalam partai politik atau penceramah biasa.
