Oleh : Tarmidinsyah Abubakar (godfathers)
Siapa sih orang Aceh yang tidak mendambakan kemerdekaan rakyat Aceh, mandiri sebagaimana semangat hidup dimasa kejayaannya dimasa lalu? Hanya saja masa dulu sistem kepemimpinan masih dalam orientasi kerajaan yang dapat ditentukan kehidupan masyarakat oleh seseorang, sementara kemerdekaan rakyat saat ini ditentukan dengan sistem hidup dan kepemimpinan yang demokratis.
Kalau ditanya pada setiap orang Aceh dengan tingkat pemahamannya tentang negara dan bangsa sebahagian besar mereka menginginkan rakyat Aceh Merdeka. Justru orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya adalah orang yang tidak normal dan tidak memahami hidupnya serta tidak memahami hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Bila dalam Indonesia masyarakat Aceh merasa kehidupan sudah merdeka maka kurang normal juga berharap merdeka dalam batasan wilayah Aceh yang belum tentu menjanjikan bahwa pemimpinnya bisa memerdekakan warganya dalam mereka memimpin.
Karena semua itu akan bergantung pada kemampuan pemimpin memahami dan keseriusan mengimplementasikan semangat hidup demokratis dalam membuat keputusan untuk masyarakatnya.
Memahami demokrasi secara benar maknanya masyarakat memahami kehidupan yang setara lahir dan bathin sebagaimana dasar manusia dilahirkan yang telanjang, dan mereka hanya berubah dengan perbuatan atau prilakunya yang baik dalam hidupnya dan banyak membuat kebaikan kepada manusia lainnya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa yang terbesar diantara kalian adalah yang paling besar melayani.
Maka ada yang kikir, ada yang egois, ada yang arogan, ada lain-lain dalam kehidupannya. Hak azasi dilindungi diseluruh dunia sebagai indikator setiap orang dihargai oleh institusinya.
Dalam bernegara juga ditegaskan dalam preambul pembukaan UUD 1945, yang berbunyi ; Bahwa penjajahan dimuka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan keadilan dan pri kemanusiaan.
Negara Republik Indonesia adalah negara merdeka dari penjajahan di muka bumi ini, maka kehidupan rakyat dari Sabang sampai Mauroke jelaslah harus merdeka lahir dan bathin. Bila kemerdekaan stagnan misalnya di daerah masyarakatnya belum merdeka dan terjadi pemberontakan maka pemerintah yang wajib mengevaluasi dirinya, apakah sudah sesuai keberadaannya, baik fungsi maupun tugasnya sebagai pemerintah yang diperintahkan konstitusi negara ini?
Bila sudah sesuai dalam kajian hukum negara dan politik bagi rakyat maka pemberontakan oleh masyarakat daerah sewajarnya harus tumpaskan tapi sebaliknya jika keberadaannya dalam fungsi dan tugasnya tidak sesuai dengan konstitusi negara Indonesia maka penumpasan pemberontakan masyarakat daerah bisa digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan.
Oleh karena itu masyarakat perlu melek dalam bernegara dan memahami tentang negara, sehingga mereka tidak salah kaprah dalam melakukan tindakan misalnya dalam pemberontakan.
Yang urgen dalam bernegara adalah memahami bagaimana yang disebut penjajahan, kalau kita melihat ke belakang maka masyarakat Indonesia di daerah hanya mengenal penjajahan bersenjata. Maka mereka bisa mencatat dalam sejarahnya tentang melawan penjajahan bangsa asing baik oleh Belanda, Jepang dan lain-lain.
Namun seiring perkembangan pendidikan global, penjajahanpun mulai terdistorsi ke penjajahan baru (new colonial), dimana bangsa dan negara didunia lebih berkuasa ketika mereka lebih menguasai hidup bangsa lain dengan ekonomi, teknology dan produktifitas serta konspirasi politik luar negerinya.
Nah, politik pemerintah masing-masing negara di dunia adalah faktor utama dalam menentukan nasib kehidupan rakyat yang paling mempengaruhi bahwa mereka dalam kondisi dijajah atau masyarakatnya sudah merdeka. Karena itu kebutuhan kecerdasan masyarakat menjadi kunci yang dapat menjawab status rakyat di suatu negara.
Indikator utama sebenarnya sangat mudah dipahami untuk melihat kemerdekaan masyarakat daerah yakni "Kualitas Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat". Setinggi apapun pendidikan formalnya tidak menjadi ukuran terhadap berbangsa dan bernegara bila tidak diiringi dengan kemampuannya memahami demokrasi yang menjadi tuntutan hidup berbangsa dan bernegara termasuk dalam politik.
Bila kualitas kehidupan Demokrasi masih dibawah standar maka dapat dipastikan masyarakat daerah tersebut belum merdeka dalam arti masih terjajah atau menjajah sesama.
Jika tidak semua masyarakat memahami kehidupan demokrasi maka pemerintah dalam membuat kebijakan publik, prilaku pimpinan pemerintahan masih diwarnai secara sepihak adalah kekejaman kemanusiaan atau pembodohan sosial secara massif meskipun pelakunya dan masyarakat sama-sama tidak memahaminya.
Berikutnya yang perlu menjadi catatan, bila terjadi pemberontakan oleh masyarakat daerah dengan dalih yang memenuhi syarat, apalagi ada lubang-lubang yang menganga dalam demokrasi dan pemerintah menumpasnya dengan senjata maka itu adalah kebijakan salah kaprah yang tidak bisa menutupi kelemahan pemerintah sendiri dalam fungsi dan peranannya bagi negara.
Dalam hukum demokrasi maka kebijakan tersebut adalah pembunuhan warga negara mereka sendiri oleh pemerintah.
Oleh karena itu maka kecerdasan pemerintah dan kecerdasan masyarakat daerah dalam memahami demokrasi dibutuhkan bukan hanya peraturan negara yang demokrastis, tetapi ruh semangat kehidupan demokratis sangat dibutuhkan oleh pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik serta seluruh warga negara. Tanpa memahaminya maka masyarakat akan terus terjajah sepanjang hidupnya.
Kenapa? Ya tentu saja aturan yang sudah demokratis masih dapat dikaburkan oleh pemerintahnya sendiri dalam implementasinya bila masyarakat jauh dari melek tentang semangat hidup berdemokrasi.
Karena itu sering kita dengar keluhan masyarakat mengatakan bahwa orang pintar hanya diam sementara orang bodoh berkuasa dan melakukan pemerintahan dengan ilmu demokrasi seadanya bahkan mereka terseret dalam sistem sentralistik bahkan otoritarian dalam membuat keputusan.
Mungkin saja yang dianggap orang pintar adalah orang yang menempuh pendidikan tinggi dengan titel S1, S2, S3 dan juga seorang professor yang diam tentang kondisi daerahnya yang centang perenang. Padahal mereka juga tidak semua memahami sistem kehidupan yang demokratis dalam berbangsa dan bernegara jika mereka tidak bekerja atau fokus dalam sistem hidup tersebut.
Mereka justru banyak yang bersikap egois karena pendidikan tingginya dan sedikit dari mereka yang serius nemberi perhatian pada sistem kehidupan masyarakat dan sistem kepemimpinan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Maka mereka diam dan mungkin saja mereka tidak memahami kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kepemimpinan demokratis sebagaimana konstitusi negara Republik Indonesia.
Lantas, bagaimana dengan harapan dan perjuangan rakyat Aceh untuk kemerdekaannya?
Bila rakyat Aceh berpikir tentang rebutan kekuasaan wilayah tanpa memenuhi kehidupan dan kepemimpinan yang demokratis serta mengandalkan semangat perjuangan hanya atas kekuasaan atas tanahnya maka syarat kehidupan bernegara tidak pernah terpenuhi.
Minat berkuasa tanpa rakyat memahami semangat kesetaraan (demokratis) apalagi pada mentalitas pemimpinnya maka sama dengan talk nonsense alias omong kosong untuk membawa rakyat pada hidup merdeka secara benar.
Nah,,,untuk membawa rakyat yang merdeka maka butuh pendidikan dalam pemahaman sistem kehidupan demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa pemahaman sosial pada suatu wilayah maka memilih pemimpin juga mereka akan kesulitan dan selamanya rahim rakyatnya tidak akan pernah melahirkan pemimpin yang benar. Karena rakyat yang pintar akan melahirkan pemimpin pintar, sementara rakyat yang bodoh hanya dapat melahirkan pemimpin sebagaimana tingkat kecerdasannya.
Salam
