Yang urgen dalam bernegara adalah memahami bagaimana yang disebut penjajahan, kalau kita melihat ke belakang maka masyarakat Indonesia di daerah hanya mengenal penjajahan bersenjata. Maka mereka bisa mencatat dalam sejarahnya tentang melawan penjajahan bangsa asing baik oleh Belanda, Jepang dan lain-lain.
Namun seiring perkembangan pendidikan global, penjajahanpun mulai terdistorsi ke penjajahan baru (new colonial), dimana bangsa dan negara didunia lebih berkuasa ketika mereka lebih menguasai hidup bangsa lain dengan ekonomi, teknology dan produktifitas serta konspirasi politik luar negerinya.
Nah, politik pemerintah masing-masing negara di dunia adalah faktor utama dalam menentukan nasib kehidupan rakyat yang paling mempengaruhi bahwa mereka dalam kondisi dijajah atau masyarakatnya sudah merdeka. Karena itu kebutuhan kecerdasan masyarakat menjadi kunci yang dapat menjawab status rakyat di suatu negara.
Indikator utama sebenarnya sangat mudah dipahami untuk melihat kemerdekaan masyarakat daerah yakni "Kualitas Demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat". Setinggi apapun pendidikan formalnya tidak menjadi ukuran terhadap berbangsa dan bernegara bila tidak diiringi dengan kemampuannya memahami demokrasi yang menjadi tuntutan hidup berbangsa dan bernegara termasuk dalam politik.
Bila kualitas kehidupan Demokrasi masih dibawah standar maka dapat dipastikan masyarakat daerah tersebut belum merdeka dalam arti masih terjajah atau menjajah sesama.
Jika tidak semua masyarakat memahami kehidupan demokrasi maka pemerintah dalam membuat kebijakan publik, prilaku pimpinan pemerintahan masih diwarnai secara sepihak adalah kekejaman kemanusiaan atau pembodohan sosial secara massif meskipun pelakunya dan masyarakat sama-sama tidak memahaminya.
Berikutnya yang perlu menjadi catatan, bila terjadi pemberontakan oleh masyarakat daerah dengan dalih yang memenuhi syarat, apalagi ada lubang-lubang yang menganga dalam demokrasi dan pemerintah menumpasnya dengan senjata maka itu adalah kebijakan salah kaprah yang tidak bisa menutupi kelemahan pemerintah sendiri dalam fungsi dan peranannya bagi negara.
Dalam hukum demokrasi maka kebijakan tersebut adalah pembunuhan warga negara mereka sendiri oleh pemerintah.
Oleh karena itu maka kecerdasan pemerintah dan kecerdasan masyarakat daerah dalam memahami demokrasi dibutuhkan bukan hanya peraturan negara yang demokrastis, tetapi ruh semangat kehidupan demokratis sangat dibutuhkan oleh pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik serta seluruh warga negara. Tanpa memahaminya maka masyarakat akan terus terjajah sepanjang hidupnya.
Kenapa? Ya tentu saja aturan yang sudah demokratis masih dapat dikaburkan oleh pemerintahnya sendiri dalam implementasinya bila masyarakat jauh dari melek tentang semangat hidup berdemokrasi.
Karena itu sering kita dengar keluhan masyarakat mengatakan bahwa orang pintar hanya diam sementara orang bodoh berkuasa dan melakukan pemerintahan dengan ilmu demokrasi seadanya bahkan mereka terseret dalam sistem sentralistik bahkan otoritarian dalam membuat keputusan.
