Duel Jokowi pada Problematika Listrik

Harga pembelian BBM dari Pertamina direnegosiasi dari awalnya MOP + 11% menjadi MOP + 7%. Kontrak-kontrak gas dengan PGN dan Pertamina pun direnegosiasi, baik harga gas maupun tol fee pipa gas nya. Semua langkah efisiensi ini telah menghasilkan penghematan subsidi Rp. 42 Trilyun sepanjang tahun 2015. 

Sasaran pemangkasan BBM itu cukup efektif dan menghasilkan penghematan 42 trilyun, "tak ada uang dibakar sia sia karena kebijakan yang dungu" lalu Sofyan Basir dari ruang kendali operasinya, memerintahkan untuk melihat persoalan Batu Bara, ia mendapatkan laporan banyaknya permainan batubara tidak hanya lewat satu tangan, tapi lewat rangkaian tangan, harga menjadi amat mahal, namun kualitas batubara sedemikian rendahnya. Kenapa ini? karena PT PLN Batu Bara (PLNBB) menjadi sarang permainan para calo batu bara. Dan PT PLN Batu Bara cuman menjadi trader bagi tambang tambang kecil dimana mutu batu bara dipertanyakan, tidak adanya langkah panjang PT PLN Batu Bara menjamin pasokan kontinu batu bara dengan kualitas bagus. Dikuasainya PT PLN Batu Bara oleh para mafia dan trader trader menjadi perusahaan ini mentok, untuk membereskan maka Sofyan melakukan cut off terhadap anak perusahaan ini dan menertibkan pemasok batu bara yang kualitasnya disamakan. 

Efisiensi amat berpaut dengan keuntungan perusahaan, namun PLN ini memiliki mandat untuk kepentingan publik, penghematan efisiensi ini digunakan untuk membangun jaringan listrik terinterkoneksi di luar Jawa agar semua orang Indonesia mendapatkan siraman listrik. Perbaikan perusahaan lewat struktur modal dan perluasan wilayah elektrifikasi jadi amat penting.  Kemudian Sofyan Basir melakukan langkah penilaian sesungguhnya perusahaan, ini bagian dari tertib administrasi aset dan penilaian ulang aset atau revaluasi aset, nilai perusahaan bisa menjadi aktual dengan revaluasi aset, awalnya PLN secara keuangan punya perbandingan antara hutang dengan modal atau DER (Debt Equity Ratio) nyaris 300%, jadi mustahil PLN dapatkan pinjaman untuk mengembangkan rencana rencana perluasan wilayah listrik, dengan menambahkan revaluasi nilainya menjadi 1.100 Trilyun, perbandingan setelah revaluasi aset menjadikan PLN dimungkinkan mencari dana pinjaman baru. 

Penghapusan ISAK juga bagian penting langkah Sofyan Basir untuk merevitalisasi struktur keuangan perusahaan, ISAK 8 adalah standar akuntansi yg ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, dimana PLN harus mencatat seluruh hutang-hutang IPP (independent power producer/pembangkit listrik swasta) dalam Neraca PLN, padahal hutang-hutang tersebut sudah dicatat di neraca para IPP. 

Akibatnya, hutang PLN menjadi meningkat tajam, dan risiko selisih kurs atas pinjaman jangka panjangnya seluruh IPP menjadi dicatat sebagai beban PLN. Penerapan ISAK 8 ini, selain akan meningkatkan DER PLN, juga akan menambah subsidi. Sofyan bersikukuh meminta kepada Pemerintah agar PLN tidak perlu menerapkan ISAK 8 yang nyata-nyata akan membebani PLN dan Pemerintah.

Banyaknya proyek pembangkit listrik yang mangkrak dan dikuasai makelar membuat PLN harus hati hati dalam menentukan pilihan IPP (Independent Power Producer), tapi PLN juga harus bisa mempercepat pembangunan tenaga listrik 35 ribu Megawatt.  Manajemen baru menambahkan persyaratan-persyaratan baru dalam tender IPP, yaitu Project Development Cost sebesar 10% dari total investasi di dalam account/rekening pengembang IPP di perbankan nasional, dan meningkatkan Performance Bond serta Liquidated Damage (LD).  Hal ini dilakukan agar hanya perusahan-perusahaan bonafid, serius, dan punya pengalaman saja yang dapat ikut di dalam tender-tender PLN.

Manajemen PLN Juga segera melistriki pulau-pulau terluar dan perbatasan. Tahun 2015 sebanyak 50 pulau yg selama ini masih gelap gulita, mendapat pasokan listrik dari PLN. Dan Membangun mobile power plant untuk memenuhi pasokan listrik di wilayah-wilayah yang masih defisit. Politik anggaran mobile power  adalah strategi PLN untuk segera menerangi daerah daerah defisit, di jaman Dahlan Iskan langkah serupa pernah dilakukan, namun Dahlan Iskan menggunakan genset berbahan bakar BBM, hal yang tak pernah diantisipasi Dahlan Iskan terjadi, yaitu genset hanya dijadikan alat maenan mafia minyak dan solar dan harga BBM juga melambung cepat, akhirnya keuangan PLN yang berantakan. 

Tiba-Tiba Muncullah Sudirman Said, Mengganggu Kerja Cepat PLN

Sudah jadi rahasia umum, naiknya Sudirman Said menjadi Menteri ESDM sebab ia dekat dengan Jusuf Kalla, kenaikan SS ditengarai mengamankan proyek proyek Jusuf Kalla di sektor energi, tak terkecuali proyek proyek JK di PLN. Hal ini sebenarnya diutarakan oleh Rizal Ramli, soal diri Sudirman Said, ada baiknya Rizal Ramli juga blak blakan bicara di publik soal kaitan Sudirman Said dan Jusuf Kalla. Pernah satu saat Sofyan Basir membaca daftar nama proyek proyek yang terafiliasi dengan Jusuf Kalla, Sofyan langsung mumet karena saking banyaknya. Tapi soal inilah yang kemudian menjadikan Sofyan sebagai sasaran tembak JK, kepada Presiden RI, JK minta Sofyan Basir dipecat dari PLN, karena kepentingan JK banyak terganggu. Padahal pihak PLN hanya ingin semua proses tender harus dilalui dengan ketat, termasuk kemampuan pendanaannya. Kalau memang ada yang harus diungkap ke publik, ungkap saja. Berapa banyak proyek proyek listrik JK yang mandeg atau mangkrak? sampai sampai Presiden Jokowi tidak mau meresmikan bila itu proyek JK, dalam kunjungan kerja beberapa minggu yang lalu, berkeliling melihat fakta lapangan soal pembangkit listrik. 

Bisakah Sudirman Said Jujur Ke Publik Apa Korelasi Jabatannya Dengan Kepentingan Proyek Proyek Yang Terafiliasi Dengan Kalla Grup? (Sumber Gambar Nasionalisme.net)

Tapi apakah hanya JK yang bermain di proyek PLN, publik harus tau bahwa proyek proyek negara sekarang hanya jadi sasaran pejabat publik, ada baiknya Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan ke publik proyek proyek di PLN apa yang terafiliasi dengan diri mereka, karena Jusuf Kalla adalah Wakil Presiden RI dan Luhut Binsar Panjaitan adalah Menkopolhukam. Sudah jadi etika publik, bahwa pejabat publik seharusnya tidak boleh terafiliasi dengan proyek proyek negara, tapi inilah yang terjadi pada negara kita saat ini. 

Pihak PLN ungkap saja berapa banyak para makelar bahwa perusahaan perusahaan dari RRC nggak jelas ikut tender pembangkit listrik besar padahal akte perusahaannya dan fakta usahanya adalah bengkel mobil, ini banyak terjadi banyak gandengan gandengan para makelar ini yang membawa perusahaan abal abal dari RRC dan negara lain, untuk memuluskan duit cepet mereka, inilah dibongkar Manajemen Baru PLN,  bahwa mereka tidak sembarangan menerima pengusaha abal-abal, dan ini mengundang kemarahan besar jaringan calo listrik.