Duel Jokowi pada Problematika Listrik

Problematika kelistrikan nasional bukan masalah mudah, sudah puluhan tahun industri listrik nasional dijadikan "Sarang Penyamun" bagi bandar bandar Proyek dimana para pemain tender pembangkit listrik kebanyakan makelar bukan pengusaha sungguhan. Persoalan listrik yang tak kunjung selesai bikin rakyat jadi korban, permainan subsidi untuk membeli BBM begitu membebani keuangan negara, Perusahaan Listrik Negara (PLN) diperas habis habisan oleh pemain pemain yang dekat dengan penguasa, akibatnya : "Banyak Proyek Mangkrak tak berkesudahan" atau Proyek Listrik berbiaya tinggi yang tidak sesuai dengan kapasitas. Dan akibatnya sering terjadi pemadaman listrik. 

Bagaimana mungkin negara yang kaya sumber daya energi seperti Indonesia malah rakyatnya jadi korban pemadaman listrik. Karena kebijakan pemerintah di masa lalu abai terhadap visi besar listrik nasional, proyek proyek pembangkit listrik hanya jadi bancakan para makelar listrik. 

Laporan soal dikuasainya industri listrik oleh para mafia dari mulai hilir sampai hulu, sebenarnya sudah jadi perhatian pemerintahan baru, saat itu di bulan November 2014, Presiden Jokowi memerintahkan agar ada bank data yang bisa ia baca dalam persoalan listrik. Bank Data ini menjawab tiga pertanyaan dasar Presiden : Pertama, berapa proyek proyek listrik yang mangkrak. Kedua, Bank Data menelaah celah kebijakan apa yang bikin proyek listrik mangkrak dan ketiga, siapa pemain pemain proyek mangkrak itu. 

Politik anggaran listrik yang banyak terserap di Bahan Bakar Minyak bersubsidi menjadi pos terbesar dari mengurasnya energi listrik dan tidak optimalnya listrik sebagai sumber energi untuk rakyat. Lalu kemudian Presiden Jokowi membaca juga ada sumber masalah terbesar yang menjadi penyebab terbengkalainya persoalan pembangkit dan jaringan interkoneksi listrik Indonesia adalah "Permainan-Permainan para Makelar Listrik".  Para makelar ini biasanya bermain di dekat lingkaran kekuasaan, mengejar ijin pembangunan pembangkit listrik tapi gagal diselesaikan, ataupun pembangkit yang asal asalan dimana kapasitasnya tidak memadai sehingga rakyat dirugikan oleh pemadaman listrik yang berulang kali. 

Listrik Untuk Rakyat, Agenda Politik Jokowi

Visi besar Jokowi dalam pembangunan nasional diletakkan pada tiga hal : "Barang Bergerak, Ciptakan Pasar dan Branding Produk Indonesia". Tiga hal yang merupakan abstraksi dari pembangunan ekonomi ini menjadi simpel, karena persoalan persoalan ekonomi Indonesia selalu dirundung pada tiga soal pertama, selalu macetnya lalu lintas barang sehingga harga menjadi mahal, tidak adanya efisiensi atas nilai ke-ekonomian, kedua : "Ciptakan Pasar", Indonesia selalu melihat pasar luar negeri sebagai "rangkaian halte" bukan menciptakan pasar dalam negeri sebagai sebuah "perlintasan halte-halte dimana ada tiga sampai lima hub halte yang dijadikan rujukan pasar nasional di kota kota besar, dan Ketiga : "Branding Produk Produk Indonesia", Setelah tercipta "kondisi barang bergerak dan terciptanya pasar, maka landasan terakhir adalah "Branding Produk Nasional", nah persoalan listrik ini adalah bagian epicentrum pertama Jokowi : "Barang Bergerak". 

Presiden Jokowi Menjadikan Tahun 2016-2017, Sebagai Tahun Konsentrasi Listrik (Sumber Gambar Sindonews)

Pembangunan infrastruktur adalah kunci dari situasi "Barang Bergerak". Di tahap pertama ini Jokowi mengkampanyekan Pelabuhan-Pelabuhan sebagai bagian dari rangkaian Loji dagang. Indonesia sebenarnya sudah lama mengenal pola ini dimana pelabuhan pelabuhan dijadikan pusat ekonomi, di masa Majapahit setiap wilayah kunci memiliki pelabuhannya, dari pelabuhan kemudian tercipta rangkaian produk, pasar dan kekuasaan ekonomi, bahkan loji dagang Majapahit sampai ke wilayah Papua Barat, begitu kuatnya peredaran barang di masa keemasan Majapahit. 

Setelah pelabuhan dan bandara, maka Jokowi memusatkan pada pembangunan jalan jalan tol di banyak tempat, setelah itu beres maka listrik menjadi perhatian utama Jokowi dalam ruang kerjanya. 

"Listrik Untuk Rakyat" adalah adagium yang ia pegang sebagai komitmen "Politik Anggaran Energi", dalam Politik Anggaran "Listrik Untuk Rakyat" justru tidak meletakkan persoalan listrik menjadi persoalan populis, tapi malah efisiensi anggaran listrik dengan memberantas penyamun-penyamun listrik yang mengitari PLN, selain itu Jokowi secara senyap melakukan pemetaan siapa pemain-pemain listrik yang digerakkan oleh kekuasaan diseputar dirinya. Persoalan listrik di Indonesia sebenarnya tidak pada persoalan keberadaan energi, tapi persoalan pada pemain pemain proyek yang kerap nakal dan menjadikan proyek pembangkit listrik sebagai "alat pemburu duit rente". 

Perintah Khusus Jokowi Untuk PLN 

Diam diam Jokowi menjadikan BUMN PLN sebagai pusat perhatiannya, karena PLN bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 paling mengena pada Perusahaan Listrik Negara ini. Di masa lalu PLN hanya jadi cash cow politik saja, alat sapi perah dari para penguasa. Kini PLN harus dijadikan "alat ukur" keberhasilan pembangunan ekonominya. PLN adalah indikator utama reputasi Pemerintahan Jokowi. Dan Jokowi sendiri yang akan memantau perkembangan listrik nasional, dimana menteri menteri terkait juga direksi PLN diberikan akses langsung serta info info perkembangan listrik nasional, namun dalam perjalanan waktu Jokowi menemui fakta lapangan bahwa dia harus berduel dengan para makelar makelar dimana dibelakangnya banyak bandar yang punya kekuatan politik.