Darurat Demokrasi: Ketika Lembaga Kepresidenan dan DPR RI Mengutak-Atik Keputusan MK Demi Syahwat Kekuasaan

Indonesia saat ini benar-benar berada di tengah krisis demokrasi yang semakin jelas terasa "menjijikannya" oleh rakyat. 

Di saat seharusnya pemerintah dan DPR RI bekerja keras untuk mempertahankan dan memperkuat demokrasi, kita justru menyaksikan bagaimana mereka tampak sibuk mengutak-atik hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) demi memenuhi kepentingan politik semata. 

Bahkan, tidak hanya itu, DPR RI, yang seharusnya menjadi representasi kepentingan rakyat, justru lebih mengutamakan syahwat kekuasaan mereka sendiri daripada menjalankan mandat rakyat, seperti yang terlihat dari diabaikannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor.

Gedung Mahamah Konstitusi/sumber:National Geographic Indonesia (grid.id)

Ironinya dalam Menyikapi Keputusan MK: Ketika Kepentingan Elit Mengambil Alih

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sejatinya merupakan landasan hukum tertinggi yang final dan mengikat. Keputusan ini seharusnya tidak boleh diganggu gugat, apalagi oleh para politisi yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah ironi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Ketika MK mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, DPR RI dan pemerintah terlihat begitu mudah menyetujuinya tanpa banyak perdebatan. 

Padahal, keputusan tersebut jelas-jelas tidak mewakili aspirasi rakyat. Namun, ketika MK akhirnya mengeluarkan keputusan yang sejalan dengan kehendak rakyat, situasinya berubah drastis. Koalisi Indonesia Maju Plus, yang didukung penuh oleh lembaga Kepresidenan, justru merasa perlu untuk mengutak-atik keputusan tersebut agar sesuai dengan agenda politik mereka.

Keputusan MK yang berpihak pada rakyat ini seharusnya menjadi angin segar bagi demokrasi Indonesia. Namun, fakta bahwa para pemangku kekuasaan merasa perlu untuk mengubahnya demi kepentingan politik mereka menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam sistem demokrasi kita. Ini bukan lagi soal perdebatan politik biasa, tetapi soal integritas dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang seharusnya netral dan berdiri di atas semua golongan.

 

Aksi Demo mahasiswa dan Buruh di Gedung DPR RI/CNNIndonesia

Mengapa DPR RI Lebih Mendahulukan Syahwat Kekuasaan daripada Kepentingan Rakyat?

Lebih menyedihkan lagi, DPR RI, yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga kepentingan rakyat, justru tampak lebih mementingkan syahwat kekuasaan mereka. 

Salah satu bukti nyata dari hal ini adalah diabaikannya RUU Perampasan Aset Koruptor. Di tengah gencarnya tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya, DPR RI justru tidak menunjukkan keseriusan dalam membahas dan mengesahkan RUU yang sangat penting ini. 

Alih-alih fokus pada upaya memberantas korupsi, DPR RI lebih memilih untuk membahas dan mengesahkan aturan-aturan yang bersifat remeh-temeh dan tidak berdampak signifikan bagi rakyat.

Padahal, kita semua sudah mengetahuinya, korupsi adalah salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Tanpa adanya regulasi yang kuat dan tindakan tegas terhadap para koruptor, demokrasi kita akan terus digerogoti dari dalam, dan rakyat akan terus menderita akibat ketidakadilan yang diciptakan oleh para elit yang korup. Dalam konteks ini, DPR RI tidak hanya gagal menjalankan tugasnya, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka lebih peduli pada kekuasaan daripada kepentingan rakyat.

Darurat Demokrasi: Rakyat dan Mahasiswa Bergerak!

Tidak heran jika kondisi ini memicu kemarahan dan kekecewaan yang mendalam di kalangan rakyat dan mahasiswa. Mereka tidak lagi bisa hanya diam dan melihat bagaimana demokrasi mereka dirusak oleh para elit politik yang hanya mementingkan diri sendiri. 

Hari ini, kita menyaksikan gelombang besar gerakan rakyat dan mahasiswa yang bersatu untuk mengawal keputusan MK dan menolak segala bentuk manipulasi politik yang sedang berlangsung.

Gerakan ini bukan hanya sekadar protes, tetapi merupakan cerminan dari kesadaran kolektif bahwa demokrasi adalah milik rakyat, bukan milik segelintir elit politik. 

Rakyat dan mahasiswa yang turun ke jalan hari ini menyadari bahwa jika dibiarkan, tindakan mengutak-atik keputusan MK demi kepentingan politik sesaat ini bisa menjadi preseden buruk yang akan terus berulang di masa depan. 

Mereka tidak ingin melihat demokrasi Indonesia, yang telah diperjuangkan dengan susah payah, hancur hanya karena kepentingan politik jangka pendek.

Gerakan rakyat dan mahasiswa ini juga merupakan sinyal bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki kekuatan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Mereka adalah suara hati nurani bangsa yang menolak praktik-praktik politik kotor yang merusak tatanan demokrasi. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas dari para pemimpin negara, serta menegaskan bahwa demokrasi harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk penyimpangan.

 

Harapan di Tengah Krisis: Kembali ke Esensi Demokrasi

Namun, di tengah krisis demokrasi ini, masih ada harapan. Kesadaran rakyat akan pentingnya menjaga demokrasi semakin tinggi. Suara-suara kritis dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam melihat demokrasi mereka dirusak oleh kepentingan politik segelintir orang.

Harapan ini akan terwujud jika lembaga Kepresidenan dan DPR RI kembali kepada tugas utama mereka: melayani rakyat, bukan kepentingan politik semata. Mereka harus ingat bahwa kekuasaan yang mereka pegang berasal dari rakyat, dan seharusnya digunakan untuk kebaikan rakyat, bukan untuk memperkuat posisi politik tertentu.

Jika DPR RI dan lembaga Kepresidenan ingin mendapatkan kembali kepercayaan rakyat, mereka harus menunjukkan komitmen nyata untuk melayani kepentingan rakyat. Ini termasuk mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor, yang merupakan salah satu langkah penting dalam memberantas korupsi dan mengembalikan aset negara yang telah dirampas oleh para koruptor. Mereka juga harus menghormati keputusan MK dan berhenti mengutak-atiknya demi kepentingan politik sesaat.

Memperkuat Demokrasi, dan Menolak Manipulasi

Hari ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa demokrasi adalah milik rakyat, bukan milik segelintir elit politik. Lembaga Kepresidenan dan DPR RI harus kembali ke jalur yang benar, menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. 

Krisis demokrasi ini harus menjadi momentum bagi kita untuk terus mengawasi dan mengkritik mereka yang memegang kekuasaan, memastikan bahwa demokrasi kita tetap kuat dan sehat.

Hanya dengan demokrasi yang dijaga dengan integritas, Indonesia bisa terus maju dan sejahtera. 

Mari kita bersama-sama memperkuat demokrasi kita, menolak segala bentuk manipulasi, dan memastikan bahwa suara rakyat tetap menjadi suara tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Ketika demokrasi kita terancam, saatnya bagi kita semua untuk bergerak, bersatu, dan mengingatkan para pemimpin kita bahwa kekuasaan sejati ada di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir elit yang hanya mementingkan diri mereka sendiri.