Mohon tunggu...
Sukarja
Sukarja Mohon Tunggu... Desainer - Pemulung Kata

Pemulung kata-kata. Pernah bekerja di Kelompok Kompas Gramedia (1 Nov 2000 - 31 Okt 2014)

Selanjutnya

Tutup

Politik

Darurat Demokrasi: Ketika Lembaga Kepresidenan dan DPR RI Mengutak-Atik Keputusan MK Demi Syahwat Kekuasaan

22 Agustus 2024   11:23 Diperbarui: 22 Agustus 2024   11:23 173
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Rakyat dan mahasiswa yang turun ke jalan hari ini menyadari bahwa jika dibiarkan, tindakan mengutak-atik keputusan MK demi kepentingan politik sesaat ini bisa menjadi preseden buruk yang akan terus berulang di masa depan. 

Mereka tidak ingin melihat demokrasi Indonesia, yang telah diperjuangkan dengan susah payah, hancur hanya karena kepentingan politik jangka pendek.

Gerakan rakyat dan mahasiswa ini juga merupakan sinyal bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki kekuatan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Mereka adalah suara hati nurani bangsa yang menolak praktik-praktik politik kotor yang merusak tatanan demokrasi. Mereka menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas dari para pemimpin negara, serta menegaskan bahwa demokrasi harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk penyimpangan.

 

Harapan di Tengah Krisis: Kembali ke Esensi Demokrasi

Namun, di tengah krisis demokrasi ini, masih ada harapan. Kesadaran rakyat akan pentingnya menjaga demokrasi semakin tinggi. Suara-suara kritis dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam melihat demokrasi mereka dirusak oleh kepentingan politik segelintir orang.

Harapan ini akan terwujud jika lembaga Kepresidenan dan DPR RI kembali kepada tugas utama mereka: melayani rakyat, bukan kepentingan politik semata. Mereka harus ingat bahwa kekuasaan yang mereka pegang berasal dari rakyat, dan seharusnya digunakan untuk kebaikan rakyat, bukan untuk memperkuat posisi politik tertentu.

Jika DPR RI dan lembaga Kepresidenan ingin mendapatkan kembali kepercayaan rakyat, mereka harus menunjukkan komitmen nyata untuk melayani kepentingan rakyat. Ini termasuk mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor, yang merupakan salah satu langkah penting dalam memberantas korupsi dan mengembalikan aset negara yang telah dirampas oleh para koruptor. Mereka juga harus menghormati keputusan MK dan berhenti mengutak-atiknya demi kepentingan politik sesaat.

Memperkuat Demokrasi, dan Menolak Manipulasi

Hari ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa demokrasi adalah milik rakyat, bukan milik segelintir elit politik. Lembaga Kepresidenan dan DPR RI harus kembali ke jalur yang benar, menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. 

Krisis demokrasi ini harus menjadi momentum bagi kita untuk terus mengawasi dan mengkritik mereka yang memegang kekuasaan, memastikan bahwa demokrasi kita tetap kuat dan sehat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun