Mengapa DPR RI Lebih Mendahulukan Syahwat Kekuasaan daripada Kepentingan Rakyat?
Lebih menyedihkan lagi, DPR RI, yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga kepentingan rakyat, justru tampak lebih mementingkan syahwat kekuasaan mereka.Â
Salah satu bukti nyata dari hal ini adalah diabaikannya RUU Perampasan Aset Koruptor. Di tengah gencarnya tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya, DPR RI justru tidak menunjukkan keseriusan dalam membahas dan mengesahkan RUU yang sangat penting ini.Â
Alih-alih fokus pada upaya memberantas korupsi, DPR RI lebih memilih untuk membahas dan mengesahkan aturan-aturan yang bersifat remeh-temeh dan tidak berdampak signifikan bagi rakyat.
Padahal, kita semua sudah mengetahuinya, korupsi adalah salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan demokrasi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.Â
Tanpa adanya regulasi yang kuat dan tindakan tegas terhadap para koruptor, demokrasi kita akan terus digerogoti dari dalam, dan rakyat akan terus menderita akibat ketidakadilan yang diciptakan oleh para elit yang korup. Dalam konteks ini, DPR RI tidak hanya gagal menjalankan tugasnya, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka lebih peduli pada kekuasaan daripada kepentingan rakyat.
Darurat Demokrasi: Rakyat dan Mahasiswa Bergerak!
Tidak heran jika kondisi ini memicu kemarahan dan kekecewaan yang mendalam di kalangan rakyat dan mahasiswa. Mereka tidak lagi bisa hanya diam dan melihat bagaimana demokrasi mereka dirusak oleh para elit politik yang hanya mementingkan diri sendiri.Â
Hari ini, kita menyaksikan gelombang besar gerakan rakyat dan mahasiswa yang bersatu untuk mengawal keputusan MK dan menolak segala bentuk manipulasi politik yang sedang berlangsung.
Gerakan ini bukan hanya sekadar protes, tetapi merupakan cerminan dari kesadaran kolektif bahwa demokrasi adalah milik rakyat, bukan milik segelintir elit politik.Â
