Kemitraan ini dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan insentif bagi perusahaan teknologi yang ingin mengembangkan proyek percontohan teknologi pertanian cerdas di daerah-daerah pertanian.Â
Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang fokus pada digitalisasi pertanian di komunitas pedesaan.
4. Penerapan Kebijakan Subsidi untuk Alat dan Teknologi Pertanian Cerdas
Teknologi pertanian cerdas membutuhkan investasi awal yang cukup besar, baik dalam hal perangkat keras maupun perangkat lunak. Bagi banyak petani kecil, biaya ini masih terlalu tinggi untuk dijangkau.Â
Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan subsidi untuk alat-alat teknologi pertanian cerdas, seperti sensor, sistem irigasi otomatis, dan perangkat pemantauan tanaman.
Subsidi ini akan membantu meringankan beban biaya bagi petani dan mendorong adopsi teknologi baru di kalangan mereka.Â
Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau bagi petani yang ingin menginvestasikan dana dalam teknologi pertanian cerdas.
5. Dukungan Riset dan Inovasi Pertanian Cerdas
Untuk memajukan teknologi pertanian cerdas, riset dan inovasi harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu mendanai penelitian dan pengembangan di bidang pertanian digital yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi lokal.Â
Misalnya, pengembangan teknologi sensor untuk tanah yang cocok dengan kondisi tanah Indonesia, atau AI yang dapat mengidentifikasi pola cuaca di wilayah tropis.
Perguruan tinggi dan lembaga riset perlu dilibatkan secara aktif dalam penelitian ini, dengan fokus pada pengembangan solusi yang dapat langsung diaplikasikan oleh petani di lapangan.Â
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya