Refleksi Kebijakan 10 Tahun Terakhir, 5 Pelajaran bagi Kabinet Baru

Selama dekade terakhir, Indonesia telah melalui fase transformasi ekonomi yang signifikan, dengan beragam kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan daya saing global. 

Pemerintah dalam dua periode terakhir menghadapi tantangan besar, termasuk ketidakstabilan ekonomi global, perubahan iklim, serta pandemi COVID-19. 

Kebijakan yang diambil selama sepuluh tahun terakhir menawarkan pelajaran penting yang dapat dijadikan pijakan bagi kabinet baru untuk menetapkan arah kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1. Pembangunan Infrastruktur: Kemajuan Signifikan, Namun Membutuhkan Pendekatan Lebih Komprehensif

Salah satu prioritas utama kebijakan ekonomi selama dekade terakhir adalah pembangunan infrastruktur. 

Proyek besar, seperti jalan tol Trans-Jawa, bandara baru, serta pelabuhan internasional, dirancang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengurangi biaya logistik, dan mempercepat perdagangan. 

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sejak 2014, panjang jalan tol bertambah lebih dari 1.500 km, dan pembangunan infrastruktur transportasi terus digenjot.

Meski infrastruktur memainkan peran penting dalam memperkuat perekonomian, tantangan besar masih ada, terutama terkait pembiayaan dan keberlanjutan proyek jangka panjang. 

Pendekatan yang lebih komprehensif dalam hal pembiayaan infrastruktur, dengan memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, dan lembaga internasional, harus terus diupayakan. 

Selain itu, kebijakan ini perlu didukung oleh perencanaan regional yang memastikan distribusi manfaat pembangunan secara merata.

2. Reformasi Fiskal dan Moneter: Stabilitas yang Dibutuhkan, Namun Perlu Perbaikan dalam Ketimpangan

Stabilitas fiskal dan moneter tetap menjadi agenda utama pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Pemerintah berhasil menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 5% per tahun sebelum pandemi.

Bank Indonesia juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas rupiah serta menurunkan suku bunga untuk merangsang investasi domestik.

Namun, meski stabilitas ekonomi makro terjaga, tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan distribusi kekayaan masih menjadi masalah. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, rasio gini Indonesia relatif stagnan, yang menandakan kesenjangan pendapatan tetap tinggi. 

Reformasi fiskal harus lebih fokus pada peningkatan pendapatan pajak dan redistribusi yang lebih adil melalui program kesejahteraan sosial yang inklusif.

3. Pandemi COVID-19: Pelajaran dari Krisis Kesehatan dan Dampak Ekonomi

Pandemi COVID-19 memberikan guncangan yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kontraksi ekonomi sebesar -2,07% pada 2020, pemerintah terpaksa menggeser kebijakan untuk lebih fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan. 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, memberikan stimulus kepada UMKM, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Meskipun program ini membantu mengurangi dampak krisis, pandemi juga mengungkapkan kerentanan dalam sistem perlindungan sosial dan sektor kesehatan Indonesia. 

Kebijakan ke depan harus memperkuat sektor-sektor ini, dengan menyiapkan infrastruktur kesehatan yang lebih tangguh dan menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil melalui diversifikasi ekonomi.

4. Ekonomi Digital: Peluang yang Perlu Dikelola dengan Baik

Salah satu pelajaran penting dari dekade terakhir adalah munculnya ekonomi digital sebagai kekuatan pendorong utama pertumbuhan. Indonesia menjadi salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai transaksi yang diperkirakan mencapai lebih dari USD 130 miliar pada 2025 (Google, Temasek & Bain, 2021). 

Pertumbuhan startup dan adopsi teknologi digital juga membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan bisnis.

Namun, regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital masih belum optimal. Tantangan dalam hal perlindungan data, persaingan usaha yang sehat, serta akses terhadap infrastruktur digital di daerah terpencil masih perlu diatasi. 

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang lebih progresif dalam menciptakan kerangka regulasi yang mendukung inovasi tanpa menghambat pertumbuhan sektor ini.

5. Ketahanan Pangan dan Energi: Sektor yang Masih Rentan

Sektor pertanian dan energi juga memainkan peran penting dalam kebijakan ekonomi nasional. Namun, meskipun ada berbagai upaya untuk meningkatkan produksi pangan dan energi terbarukan, ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan energi masih tinggi. 

Pandemi COVID-19 memperlihatkan betapa rentannya ketahanan pangan Indonesia terhadap guncangan eksternal.

Pemerintahan baru harus fokus pada peningkatan kapasitas produksi domestik di kedua sektor ini. Investasi dalam riset dan teknologi pertanian, diversifikasi sumber energi, serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.

Pelajaran bagi Kabinet Baru

Kebijakan ekonomi selama 10 tahun terakhir telah memberikan banyak pelajaran penting. Pembangunan infrastruktur, stabilitas makroekonomi, transformasi digital, serta krisis akibat pandemi memberikan gambaran tentang apa yang telah dicapai dan apa yang masih harus diperbaiki. 

Kabinet baru perlu mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan dan inklusif, dengan fokus pada pengurangan ketimpangan, memperkuat sektor-sektor strategis, dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Dengan memanfaatkan pelajaran dari kebijakan sebelumnya, kabinet baru diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada masa depan, serta siap menghadapi tantangan-tantangan global yang semakin kompleks. 

Stabilitas, inovasi, dan inklusivitas harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan yang diambil untuk memastikan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh secara berkelanjutan dan merata.