Kabinet baru harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk memberikan insentif bagi investor swasta baik dalam negeri maupun asing, seperti jaminan keamanan hukum dan kemudahan dalam proses birokrasi.
Investasi asing juga menjadi salah satu sumber pendanaan penting untuk proyek infrastruktur. Investor asing, terutama dari negara-negara maju seperti Jepang, China, dan Uni Eropa, memiliki minat besar dalam proyek-proyek strategis seperti pelabuhan, jalan tol, dan bandara.Â
Namun, pemerintah perlu menyeimbangkan investasi asing dengan kepentingan nasional, terutama dalam hal penguasaan aset strategis.
Risiko dan Tantangan yang Menghadang
Meskipun pembangunan infrastruktur memberikan banyak manfaat, terdapat risiko dan tantangan yang harus dihadapi kabinet baru.Â
Salah satu risiko utama adalah beban utang yang meningkat akibat pembiayaan proyek infrastruktur melalui pinjaman luar negeri.Â
Meskipun pinjaman ini memungkinkan percepatan pembangunan, pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai memberikan manfaat ekonomi yang sebanding dengan biaya pembiayaan jangka panjangnya.
Selain itu, risiko ketimpangan pembangunan juga harus diperhatikan. Banyak proyek infrastruktur besar yang berfokus pada wilayah perkotaan dan kawasan industri, sementara daerah-daerah terpencil atau tertinggal sering kali tidak mendapatkan manfaat yang setara.Â
Kabinet baru harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan secara inklusif dan merata, sehingga semua daerah di Indonesia, termasuk kawasan perbatasan dan desa-desa terpencil, dapat merasakan dampaknya.
Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Kabinet baru memiliki peluang untuk menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.Â
