2. Keterampilan dan Pendidikan Teknologi: Faktor Kunci Sumber Daya Manusia
Selain infrastruktur, keterampilan digital masyarakat di negara maju jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini terkait erat dengan kualitas pendidikan yang lebih baik serta penekanan pada pengembangan keterampilan teknologi sejak dini. Di negara maju, sistem pendidikan sudah lama menekankan pentingnya literasi digital dan keterampilan teknologi informasi (TI). Sebagai contoh, di negara seperti Finlandia dan Korea Selatan, keterampilan pemrograman komputer dan pemahaman teknologi digital diajarkan sejak pendidikan dasar.
Di Indonesia, literasi digital masih menjadi tantangan besar. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2022, meskipun penetrasi internet mencapai 77 persen, literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah, terutama di kalangan generasi yang lebih tua dan di wilayah pedesaan. Ini menjadi penghambat signifikan dalam upaya Indonesia untuk beradaptasi dengan ekonomi digital. Literasi digital yang rendah membuat masyarakat kesulitan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi.
Teori modal manusia (human capital theory) menekankan pentingnya pendidikan dan keterampilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi (Becker, 1964). Negara-negara maju yang telah lama berinvestasi dalam pengembangan keterampilan digital warganya, mampu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Indonesia perlu mempercepat reformasi pendidikan yang menekankan literasi digital dan keterampilan teknologi agar masyarakat siap beradaptasi dengan ekonomi digital yang terus berkembang.
3. Kebijakan Pemerintah dan Dukungan Regulasi
Negara maju juga lebih cepat beradaptasi dengan ekonomi digital karena pemerintah mereka lebih progresif dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan teknologi. Pemerintah negara maju seperti Singapura dan Jerman telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong adopsi teknologi digital, baik di sektor publik maupun swasta. Kebijakan-kebijakan ini mencakup insentif bagi perusahaan teknologi, regulasi yang mendukung inovasi, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam ekosistem digital.
Di Indonesia, pemerintah sebenarnya sudah mulai menyadari pentingnya ekonomi digital. Program Making Indonesia 4.0 adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong transformasi industri berbasis teknologi. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi banyak tantangan, termasuk birokrasi yang lambat, regulasi yang sering kali tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Kebijakan yang lebih terarah dan responsif diperlukan untuk mendorong adaptasi yang lebih cepat terhadap ekonomi digital.
Dalam konteks teori ekonomi campuran (mixed economy theory), peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pertumbuhan sektor teknologi (Samuelson & Nordhaus, 1989). Negara maju yang memiliki regulasi progresif dan dukungan kebijakan yang kuat, mampu mempercepat adaptasi terhadap ekonomi digital. Indonesia perlu memperbaiki regulasi dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat transformasi digital.
4. Ekosistem Inovasi dan Kolaborasi Publik-Swasta
Negara maju cenderung memiliki ekosistem inovasi yang lebih matang, yang mencakup kolaborasi erat antara sektor publik, swasta, dan akademisi. Universitas, perusahaan teknologi, dan lembaga riset di negara maju sering kali bekerja sama untuk menciptakan inovasi digital yang relevan dengan kebutuhan pasar. Sebagai contoh, di Silicon Valley, Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Google dan Facebook tumbuh pesat berkat dukungan dari universitas terkemuka seperti Stanford University serta ketersediaan modal ventura yang melimpah.
Sebaliknya, di Indonesia, ekosistem inovasi masih dalam tahap perkembangan. Meski sudah muncul beberapa pusat inovasi teknologi, seperti startup-startup digital di Jakarta, ekosistem inovasi secara keseluruhan belum sepenuhnya terintegrasi. Kurangnya dukungan modal, minimnya kerjasama antara universitas dan industri, serta terbatasnya akses ke pasar global menjadi beberapa hambatan yang menghalangi Indonesia untuk beradaptasi lebih cepat dengan ekonomi digital.
