4. Lembaga Penegak Hukum
Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran hukum oleh OJK atau pegawainya, lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan penyelidikan dan penindakan. Pengawasan oleh lembaga penegak hukum memastikan bahwa OJK dan pegawainya tidak menyalahgunakan wewenang dan tetap beroperasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Mekanisme Pengawasan Internal
1. Dewan Komisioner OJK
Dewan Komisioner OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua unit dan departemen dalam OJK menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan. Dewan Komisioner juga berperan dalam menetapkan kebijakan strategis dan memastikan bahwa OJK beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas.
2. Satuan Pengawasan Internal
OJK memiliki satuan pengawasan internal yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja serta kepatuhan seluruh unit di dalam OJK. Satuan ini melakukan audit internal secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memastikan bahwa semua kegiatan operasional sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
Pentingnya Pengawasan terhadap OJK
1. Transparansi dan Akuntabilitas
Pengawasan yang efektif terhadap OJK memastikan bahwa lembaga ini bekerja secara transparan dan akuntabel. Dengan adanya pengawasan, OJK diharapkan dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
2. Perlindungan Konsumen
