Rasa Roso Koperasi dan UKM

Menariknya program UKM naik kelas belum terasa berkelanjutannya, IUMK masih mengalami banyak hambatan di daerah khususnya di luar Jakarta dan untuk keperluan ke bank, diperlukan sinergi berkelanjutan dengan pemda bersama masyarakat, bisa dibentuk Forum Sinergi, untuk KUR perlu dikembangkan model sharing financial dan model kerja sama yang sesuai kebutuhan dan karakter usaha/produk mikro kecil. program akta notaris bertujuan baik akan tetapi dilapangan sering kali justru memberatkan koperasi, bahkan kadang kala lebih sulit dari pada mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Tentang hak cipta kewirausahaan cakupannya masih sangat terbatas dan belum proaktif, kedepan memerlukan kerja sama sinergi yang lebih luas.

Galery Indonesia Wow pun  belum berasa-roso WOW? Boleh lihat di Smesco UKM/Gallery UKM atau SME Tower belum merangkul lebih banyak serta lebih luas produk/jasa UMKM yang seyogianya seperti  rumah mereka sendiri mestinya dengan harga standar UMKM pula kecuali untuk tujuan ekspor?, seolah bukan untuk jangka panjang  berkelanjutan?, kita boleh tengok LPDB KUKM yang kantornya sudah sangat mentereng di jalan Gatot Subroto Jakarta yang juga sangat strategis, namun sepertinya masih banyak  menyalurkan dananya ke  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) supaya lebih aman barang kali?, tetapi gaya pembiayaan model tersebut belum banyak membantu masalah Koperasi dan UMKM sebagai alternatif pembiayaan masih perlu pendekatan revolusioner  yang berbeda dengan Bank atawa Lembaga Keuangan Lainnya, yang kudu disesuaikan secara cepat dan tepat untuk kebutuhan serta perkembangan Koperasi dan UMKM seperti sitem sharing keuntungan dan risiko serta sharing values, bagi hasil serta model lainnya  dengan  pendekatan 9 pilar Industri 4.0 yang pasti akan lebih efektif lebih merata bahkan memberi nilai tambah khusus  serta daya saing kepada  Koperasi dan UKM.   

Faktor lainnya adalah pengawasan, pelaporan dan penilaian kesehatan yang terlalu ribet, mungkin model pengawasan kedepan tidak meniru gaya OJK yang strik hanya mengawasi tetapi hendaknya peran pembinaan pun harus lebih efektif  pendekatan kerja sama dengan  institusi internal Koperasi yaitu Pengawas sebagai perpanjangan tangan kementerian dengan pendekatan data base serta NIK, termasuk membuat kategori skala aset, permodalan, manajemen, tingkat kesehatan, risiko dan likuiditas.

Pointer masukan untuk Kemenkop 2019-2020 an:

• Memperkuat kordinasi secara intens dengan perjanjian kerja sama, bersinergi antar lembaga, badan, lembaga masyarakat (assosiasi) dalam dan luar negeri serta pemda.
• Kebijakan database dan NIK mestinya selalau up date untuk semua koperasi diseluruh Indonesia, termasuk pergantian pengurus, jumlah dan alamat kantor, medsos, laporan keuangan dan perubahan lainnya.
• Akta Notaris sebaiknya dipermudah atau tidak seluruh koperasi harus dengan Notaris ditentukan tipe, skala atau jenis yang mesti dengan Notaris.
• Setiap desa yang sudah ada BUMDES sebaiknya ada koperasinya untuk bersinergi agar lebih lincah melakukan usaha merangkul UMKM, jenis koperasi disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing dengan pendekatan nilai tambah sektor jasa, produk pertanian, industri kreatif, starup, ICT dll.
• Program Kekayan Intelektual (KI) diperluas namun prioritas pada starup, merek, indikasi geografis dan yang berorientasi ekspor.
• Galary UKM, Smesco UKM, LLP KUKM seyogianya menjadi rumah, pusat koperasi & UMKM, pusat informasi, pusat konsultasi Koperasi & UMKM Indonesia sebagai tempat berlindung menjadi pusat praktik, pusat kreatif, inkubasi, litbang, pusat pasar/promo dalam maupun luar negeri dll.      
• LPDB kudu menjadi mitra sinergi utama LLP KUKM, hindari membiayai dengan model Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya, mestinya berevolusi gunakan pendekatan pilar revolusi industri 4,0 agar lebih efisien, cepat dan berdaya saing tingi, memiliki nilai tambah manfaatkan sharing pembiayaan & sharing risiko bersama PEMDA, koperasi skala besar, institusi pembiayaan dalam dan luar negeri, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Corporate Sharing Values (CSV) perusahaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perguruan Tinggi, seluruh pemangku kepentingan.
• Aspek pengawasan sebaiknya selalu dengan pembinan serta pemberdayaan akan lebih efisien dan efektif jika melakukan kerja sama sinergi dengan internal koperasi yaitu pengawas koperasi sebagai perpanjangan tangan kementerian membangun sistem aplikasi dengan pilar revolusi Industri 4.0  terintegrasi dengan database dan NIK serta pemda dan dinas terkait.

Singkatnya masa tugas Kemenkopukm 2014-2019 sudah menjelang finish rasanya kita telah nikmati bersama sudah pasti ada plus minusnya, namun masukan, usul dan saran untuk periode 2019-2024 perlu segera di disampaikan setidaknya sebagai bahan pertimbangan untuk Presiden Jokowi-Makruf Amin dalam memilih orang yang pantas dan patut menjadi menteri Koperasi dan UKM dan harus sesuai pula dengan Visi, Misi program kampanye maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Jokowi-Amin periode 2019-2024, yang  program kerjanya cocok dengan kebutuhan dan tantangan masa depan Koparasi dan UMKM untuk Indonesia yang lebih sejahtera  makmur berkeadilan..     

 

#Syahnan Phalipi & Co.

#Management & Legal Specilist.

#Ketua Umum DPP HIPMIKINDO.

#Ketua Bidang Strategis & Pengembangan Koperasi Dekopin Jakarta.