Ketergantungan Indonesia pada energi fosil perlu dikurangi untuk mencapai kemandirian energi yang berkelanjutan. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.Â
Pemerintah dapat merancang kebijakan insentif pajak yang menarik bagi investor di sektor energi terbarukan, serta memperbaiki regulasi agar mempermudah pengembangan proyek energi terbarukan, termasuk skala kecil yang lebih mudah diterapkan di berbagai wilayah pedesaan.
Kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga penelitian, dan mitra internasional dapat memberikan akses pada teknologi terbaru dan praktik terbaik di bidang energi terbarukan. Misalnya, kerja sama dengan lembaga global yang berpengalaman dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin di wilayah-wilayah dengan potensi tinggi.Â
Selain itu, energi biomassa, yang berasal dari sumber daya organik seperti limbah pertanian, dapat dimanfaatkan dengan pendekatan terpadu yang juga mendorong pengelolaan limbah secara lebih efisien. Penerapan strategi ini tidak hanya menyediakan pasokan energi yang bersih tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor hijau dan mengurangi dampak lingkungan.
Manajemen Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
Pemerintah perlu memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam mendukung swasembada pangan dan energi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Penetapan zonasi khusus untuk masing-masing sektor, seperti lahan pangan dan biofuel, sangat penting guna mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Kebijakan perlindungan lahan pertanian produktif perlu diperkuat agar lahan yang memiliki potensi tinggi tetap dimanfaatkan untuk produksi pangan, sementara lahan marginal dapat dialokasikan untuk keperluan bioenergi.
Penerapan intensifikasi lahan, yaitu mengoptimalkan produksi di lahan yang sudah ada melalui penerapan teknik dan teknologi yang sesuai, dapat mengurangi kebutuhan ekspansi lahan yang berdampak pada lingkungan. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan program pengelolaan lahan berbasis komunitas, yang melibatkan petani lokal dan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.Â
Penguatan kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan energi, memastikan bahwa sektor pangan tetap stabil dan potensi lahan untuk energi tidak terganggu. Dengan manajemen sumber daya yang bijaksana, keberlanjutan lingkungan dan ketahanan ekonomi dapat dijaga secara beriringan.
Kesimpulan
Dalam lima tahun mendatang, pencapaian swasembada pangan dan energi merupakan agenda strategis yang harus diutamakan oleh pemerintahan Prabowo demi tercapainya kedaulatan ekonomi Indonesia. Ketergantungan yang tinggi pada impor pangan dan energi membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan dampak geopolitik, yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial dalam negeri. Melalui kebijakan yang komprehensif dan implementasi yang efektif, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan ini dan memperkuat perekonomian nasional dengan membangun ketahanan pangan dan energi secara mandiri.
Di tengah ketidakpastian global yang semakin besar, swasembada pangan dan energi bukan hanya kebutuhan mendesak, tetapi juga bentuk kemandirian yang memungkinkan Indonesia untuk tumbuh dan berkembang tanpa terlalu bergantung pada pihak luar.Â
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
