Kepuasan Haji 2018 Meningkat, Masih Saja Ada Kekurangan

Sejauh ini, peningkatan berbagai hal dari sisi pelayanan bagi jamaah haji Indonesia memang senantiasa mengalami kemajuan. Pada tahun 2018 ini, BPS merilis angka kepuasan mencapai 85,23 persen, suatu capaian yang sangat memuaskan dari sisi pelayanan dan juga keselamatan para jamaah haji Indonesia. 

Perolehan angka ini tentu saja menunjukkan, betapa pihak pemerintah---terutama Kemenag---serius dalam memperbaiki dan meningkatan pelayanan ibadah haji, terutama setelah dana haji dikelola secara profesional oleh BPKH tidak lagi berada dibawah kewenangan Kemenag. Tidak hanya itu, keutamaan pelayanan para calon tamu Allah memang selalu diutamakan, sejak dari sebelum keberangkatan, hingga selama mereka berada di Tanah Suci.

Sebelum prosesi keberangkatan, para jamaah haji terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan kesehatan secara menyeluruh dan itu harus dibuktikan oleh hasil medical checkup lengkap, dari mulai pemeriksaan darah, paru-paru, jantung, dan lainnya. Tanpa bukti ini, sistem tak akan memberikan persetujuan bagi jamaah yang akan melunasi biaya ibadah hajinya. 

Walaupun saya kira, tak diberlakukannya sistem satu atap bagi pemeriksaan kesehatan (istitho'ah haji), cukup membuat setiap jamaah kerepotan karena harus bolak-balik membawa hasil medisnya ke Puskesmas yang ditunjuk oleh pemerintah. Terlebih bagi jamaah haji mandiri (non-KBIH) yang mungkin saja harus benar-benar mandiri mengetahui beragam informasi menyangkut soal perjalanan ibadah haji.

Pelayanan yang cukup memuaskan adalah pelaksanaan manasik haji yang sudah sejak beberapa tahun lalu diserahkan kepada KUA. Setiap jamaah haji dibekali pengetahuan ibadah dan bagaimana berbagi pengalaman mengenai tata cara pelaksanaan haji yang baik dan benar. 

Tak kurang dari sepuluh kali pertemuan sebelum keberangkatan, KUA benar-benar berbagi pengalamannya soal tata cara ibadah haji dengan para calon jamaah. Layanan diberikan tak hanya soal manasik, namun juga terkait informasi lainnya, seperti kesehatan yang harus menjadi pedoman para jamaah haji. 

Bagi saya, sepuluh kali pertemuan yang diselenggarakan sejak pagi hingga sore hari setiap minggunya, dirasa cukup menjadi bekal para jamaah agar siap untuk beribadah.

Saya sendiri merasakan, dimana hampir seluruh pelayanan bagi jamaah haji pada tahun 2018 ini memang dapat dikatakan hampir mencapai kesempurnaan. Saya sebagai jamaah haji yang berangkat tahun 2018, tentu saja sangat menikmati berbagai pelayanan yang cukup dari pemerintah, baik sebelum keberangkatan dan selama tinggal di Arab Saudi. 

Salah satu layanan terobosan barangkali soal sistem terpadu pemeriksaan sidik jari yang dilakukan di dalam negeri, sehingga para jamaah tidak lagi menumpuk di bandara tujuan untuk sekadar pemeriksaan jati diri yang seringkali rumit. Bandara Soeta telah dilengkapi jalur khusus untuk jamaah haji Indonesia yang memang diisi oleh petugas bandara yang didatangkan langsung dari Arab Saudi.

Kerjasama yang terbaik memang tampak antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia, bahkan selama para jamaah berada di Mekah maupun Madinah. Selama berada di Mekah dan Madinah, hampir para jamaah mendapatkan pelayanan terbaik soal makanan. 

Tak kurang dari 40 kali di Mekah dan 18 kali makan di Madinah, seluruh jamaah haji terlayani bahkan hampir-hampir tak pernah terlambat soal distribusi makanan yang dikelola katering yang ditunjuk pemerintah. 

Ini merupakan pelayanan yang sangat memuaskan, karena makan tentu saja prioritas paling penting bagi seluruh jamaah haji. Kecuali beberapa hari menjelang kegiatan Armuna, seluruh kegiatan katering diliburkan, mengingat jalur yang sangat padat karena seluruh jamaah haji bergerak menuju Arafah.

Untuk soal layanan BPIH mungkin termasuk sangat murah. Dari nilai Rp 34 juta untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat, ternyata masih mendapatkan kembalian sekitar Rp 6 juta lebih sebagai dana kompensasi living cost dan pengembalian biaya paspor. 

Dengan perhitungan 40 hari tinggal di Arab Saudi dengan hotel yang cukup memadai plus jaminan makanan yang sudah dipersiapkan, membuat para jamaah hanya cukup mementingkan persoalan ibadah. 

Saya mencoba membandingkan dengan jamaah haji asal Malaysia yang membayar kurang lebih Rp 32 juta, namun tak ada pengembalian living cost meskipun dana haji itu tentu saja telah disubsidi pemerintah. Saya kira, untuk hitung-hitungan soal ongkos naik haji, Indonesia tergolong paling murah dibanding negara lainnya.

Selama berada di Tanah Suci, seluruh jamaah haji akan diperhatikan seluruh aspek kesehatannya, karena di setiap kloter ada 3 orang tim kesehatan yang menyertai sekitar 400 orang jamaah. 

Para petugas kesehatan ini selalu membuka layanannya selama 24 jam bagi para jamaah, meskipun petugas ini tak sebanding dengan jumlah jamaah, namun hampir dipastikan mereka sigap melayani setiap keluhan apapun. 

Menariknya, para petugas kesehatan beberapa kali keliling ke kamar-kamar dan memeriksa kesehatan atau menerima keluhan jamaah, sebagai bukti bahwa mereka memang benar-benar menjadi pelayan tamu Allah.

Layanan yang cukup penting selama di Tanah Suci adalah transportasi yang setia mengantar jamaah selama 24 jam di Mekah dengan rute hotel-Masjidil Haram. Bus Salawat yang setia mengantar jamaah, tentu saja gratis dan keseluruhannya telah di-cover dari biaya ibadah haji yang telah dikeluarkan setiap jamaah. 

Uniknya, banyak petugas musiman yang direkrut pemerintah---umumnya para mahasiswa atau mukimin yang tinggal di Arab Saudi---yang memantau seluruh layanan bagi para jamaah haji. Setiap bus melewati rute tertentu, tak luput masuk dalam catatan setiap petugas yang berada di titik-titik tertentu. Mereka juga seringkali menerima laporan para jamaah karena sesuatu hal, sehingga supir bis kerapkali ditegur karena kurang serius dalam hal pelayanannya.

Saya kira, proses pelayanan ibadah haji yang sedemikian rumit, terlebih melibatkan ratusan ribu jamaah haji dengan kondisi yang berbeda-beda, namun dapat ditangani secara profesional oleh para petugas yang telah dilatih sebelumnya. Suit rasanya mengatur ratusan ribu jamaah dengan bermacam-macam latar belakang tradisi, kebiasaan, dan budaya seperti di Indonesia. 

Perbandingan antara petugas dan jamaah haji serasa sangat timpang, tetapi dengan penuh keyakinan mereka tampak bersemangat memberikan pelayanan paling baik. Hampir dipastikan, seluruh petugas lebih mengutamakan pelayanan terbaiknya, sehingga mereka yang juga ingin ikut serta beribadah seringkali memang harus lebih mendahulukan jamaah.

Saya secara pribadi tentu sangat mengapresiasi kinerja pemerintah, terutama dalam hal penanganan pelayanan ibadah haji yang selalu dinilai baik oleh masyarakat. Walaupun terkadang, rekrutmen para petugas haji tampaknya di tahun 2018 ini masih dirasa kurang cakap, karena masih banyak petugas yang kurang memahami administrasi dan tak tahu bahasa Arab. 

Sudah seharusnya, para petugas haji memahami seluruh rangkaian ibadah haji---berarti mereka yang telah berhaji sebelumnya---dengan minimal memahami bahasa Arab sehingga mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak harus  meminta bantuan jamaah haji yang memahami bahasa Arab. 

Saya kira, rekrutmen petugas haji yang profesional juga menunjukkan peningkatan layanan lainnya bagi jamaah haji, bukan sekadar prosedural dari sejak keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.