Selain itu, penggunaan teknologi dalam administrasi publik dan pembuatan kebijakan bisa meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Teknologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mendaftar pekerja informal, serta menyederhanakan proses untuk mereka mendapatkan manfaat dari program perlindungan sosial.
Akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah penting untuk menciptakan program yang efektif. Melalui kerjasama yang sinergis, berbagai pihak dapat memberikan kontribusi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian untuk membantu pekerja informal beralih ke sektor formal.
Melalui implementasi strategi-strategi tersebut, Indonesia dapat bergerak menuju ekonomi yang lebih stabil dan inklusif, di mana setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap peluang kerja dan perlindungan sosial. Hal ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberdayaan sosial yang luas.
