Mohon tunggu...
Syahiduz Zaman
Syahiduz Zaman Mohon Tunggu... Dosen - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penyuka permainan bahasa, logika dan berpikir lateral, seorang dosen dan peneliti, pemerhati masalah-masalah pendidikan, juga pengamat politik.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Membangun Fondasi Keterbukaan Informasi di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia

29 November 2023   05:13 Diperbarui: 29 November 2023   12:13 557
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Masalah lainnya adalah budaya kerja yang masih tertutup dan hierarkis. Banyak keputusan di PTN diambil tanpa keterlibatan atau masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa dan dosen. 

Hal ini menciptakan sistem yang tidak hanya kurang transparan tetapi juga kurang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi komunitas akademik.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa universitas-universitas terkemuka di dunia mengedepankan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola yang baik. 

Mereka menyediakan akses luas kepada publik terhadap berbagai dokumen, mulai dari kebijakan akademik, anggaran, hingga hasil penelitian. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memperkuat legitimasi akademik dan penelitian yang dilakukan.

Meredefinisi Tata Kelola PTN untuk Mewujudkan Transparansi

Menghadapi tantangan ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun infrastruktur informasi yang kuat dan terintegrasi di PTN. Investasi dalam teknologi informasi tidak hanya akan mempercepat proses penyampaian informasi, tetapi juga memastikan akurasi dan keandalan data. 

Inisiatif ini harus diiringi dengan pelatihan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan dan diseminasi informasi.

Selanjutnya, perubahan budaya organisasi sangat diperlukan. PTN harus mendorong kultur kerja yang lebih terbuka dan partisipatif. Keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan akademik dan penggunaan dana, harus melibatkan diskusi terbuka dan masukan dari semua pemangku kepentingan. 

Ini akan menciptakan lingkungan akademis yang lebih dinamis, di mana keputusan diambil berdasarkan diskursus yang sehat dan transparan.

Kebijakan pemerintah juga memegang peranan kunci dalam mendorong perubahan ini. Regulasi yang lebih ketat tentang keterbukaan informasi di PTN dapat menjadi pemicu untuk mempercepat proses reformasi internal. 

Pemerintah dapat menetapkan standar minimum untuk keterbukaan informasi yang harus dipenuhi oleh setiap PTN, dengan konsekuensi yang jelas jika standar tersebut tidak dipenuhi.

Selain itu, PTN harus memanfaatkan potensi kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk meningkatkan praktik keterbukaan mereka. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun