Membangun Fondasi Keterbukaan Informasi di Perguruan Tinggi Negeri Indonesia

Masalah lainnya adalah budaya kerja yang masih tertutup dan hierarkis. Banyak keputusan di PTN diambil tanpa keterlibatan atau masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa dan dosen. 

Hal ini menciptakan sistem yang tidak hanya kurang transparan tetapi juga kurang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi komunitas akademik.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa universitas-universitas terkemuka di dunia mengedepankan keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola yang baik. 

Mereka menyediakan akses luas kepada publik terhadap berbagai dokumen, mulai dari kebijakan akademik, anggaran, hingga hasil penelitian. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memperkuat legitimasi akademik dan penelitian yang dilakukan.

Meredefinisi Tata Kelola PTN untuk Mewujudkan Transparansi

Menghadapi tantangan ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun infrastruktur informasi yang kuat dan terintegrasi di PTN. Investasi dalam teknologi informasi tidak hanya akan mempercepat proses penyampaian informasi, tetapi juga memastikan akurasi dan keandalan data. 

Inisiatif ini harus diiringi dengan pelatihan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan dan diseminasi informasi.

Selanjutnya, perubahan budaya organisasi sangat diperlukan. PTN harus mendorong kultur kerja yang lebih terbuka dan partisipatif. Keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan kebijakan akademik dan penggunaan dana, harus melibatkan diskusi terbuka dan masukan dari semua pemangku kepentingan. 

Ini akan menciptakan lingkungan akademis yang lebih dinamis, di mana keputusan diambil berdasarkan diskursus yang sehat dan transparan.

Kebijakan pemerintah juga memegang peranan kunci dalam mendorong perubahan ini. Regulasi yang lebih ketat tentang keterbukaan informasi di PTN dapat menjadi pemicu untuk mempercepat proses reformasi internal. 

Pemerintah dapat menetapkan standar minimum untuk keterbukaan informasi yang harus dipenuhi oleh setiap PTN, dengan konsekuensi yang jelas jika standar tersebut tidak dipenuhi.

Selain itu, PTN harus memanfaatkan potensi kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk meningkatkan praktik keterbukaan mereka.