Menelaah Permasalahan yang Terjadi dalam Internal Partai Politik (Studi Kasus Partai PDIP dan Partai NasDem)

Kubu-kubu ini kemudian akan mencoba untuk menggalang dukungan dari anggota- anggota yang memiliki aspirasi politik yang sama atau mirip dengan kubu mereka dan jika tidak ada resolusi konflik yang dapat menyatukan kubu-kubu tersebut dalam sebuah konsolidasi politik partai maka permasalahan internal partai skala besar akan terjadi. 

Dalam sejarah Indonesia misalnya, telah banyak peristiwa permasalahan internal dalam tubuh partai politik yang telah berkembang menjadi permasalahan internal yang cukup besar hingga menjadi urgensi nasional bagi partai politik terkait.

Aspirasi politik yang tidak jarang menjadi substansi utama dibalik terjadinya sebuah permasalahan internal dalam partai politik adalah dualisme kepemimpinan dalam sistem kepengurusan partai politik. Jenis permasalahan internal partai politik ini merupakan biasanya muncul dalam tubuh partai politik jika kepemimpinan atau kepengurusan partai politik incumbent atau yang sedang menjabat dianggap tidak memiliki legitimasi atau visi yang sesuai dengan ideologi partai.

Anggapan ini tentu saja berasal dari kubu yang memiliki asumsi bahwa aspirasi dan visi politik mereka sendiri akan dapat memiliki pengaruh yang lebih baik jika kubu mereka menjadi pengurus atau berada dalam kepemimpinan partai politik itu sendiri. Indonesia sebagai contoh merupakan negara demokrasi dengan sistem kepartaian multi partai yang tentu saja memberikan jalan untuk sebuah partai politik agar dapat beroperasional dalam cara yang juga mencerminkan asas dan prinsip demokrasi itu sendiri. 

Dalam proses demokrasi internal partai politik ini kemudian secara alami dapat menghasilkan sebuah konflik internal dalam tubuh partai politik, misalnya di Indonesia seperti yang terjadi pada Partai NasDem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimana terjadi permasalahan internal terkait kepengurusan partai politik dalam skala konflik yang cukup besar sehingga menghambat aktivitas dan kegiatan politik dari partai-partai itu sendiri (Yunicha & Cahyadi, 2016) (Sitompul, 2018).

Dampak negatif dari sebuah konflik internal dalam tubuh partai politik ini kemudian memberikan perhatian lebih lanjut perihal bagaimana partai politik juga memiliki fungsi sebagai penanganan konflik sosial di masyarakat, termasuk dalam tubuh atau internal organisasi mereka sendiri.

Fungsi partai politik sebagai penanganan atau pengatur konflik diartikan sebagai bagian dari proses demokrasi di suatu negara demokratis. Fungsi ini merupakan hal fundamental yang ditanamkan dalam pembuatan partai politik yang notabene merupakan wadah legal dari kegiatan politik masyarakat demokratis (Jondar, 2018). 

Jika konsep dan fungsi partai politik ini dimasukan ke dalam konteks permasalahan internal partai politik yang telah dibahas sebelumnya merupakan konflik sosial politik, maka dapat dilihat adanya hubungan antara fungsi partai politik sebagai penanganan atau pengatur konflik juga dapat diaplikasikan ke dalam permasalahan internal mereka. 

Hal ini memberikan perhatian penting mengenai kebutuhan akan terjadinya sebuah konflik, bagaimana konflik terutama dalam politik pasti akan terjadi akibat gesekan aspirasi politik, dan bagaimana partai politik dapat menyelesaikan permasalahan internal dalam organisasi mereka sesuai dengan fungsi partai politik tersebut sebagai penanganan atau pengatur konflik di masyarakat. Kepentingan untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan fungsi partai politik sebagai penanganan atau pengatur konflik juga berkaitan erat dengan proses demokrasi di suatu negara demokratis.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, partai politik merupakan wadah bagi masyarakat demokratis untuk menuangkan aspirasi mereka dan secara aktif mencoba untuk mengabdi dalam pemerintahan yang juga demokratis (Jondar, 2018). 

Jika permasalahan internal dalam tubuh partai politik tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh partai politik itu sendiri, maka partai politik itu juga dapat dikatakan gagal dalam memenuhi fungsi mereka sebagai wadah untuk memenuhi aspirasi politik masyarakat demokratis.