Kemunduran Demokrasi Kita, Kegagalan Pengamalan Pancasila Mewujudkan Kesetaraan Warga

Berdasarkan teori Rawls dan kerangka kerja Pancasila sebagai batas minimal bernegara, kita bisa mengatakan kemunduran demokrasi di Indonesia sebangun dengan kegagalan pemerintah menciptakan kesetaraan antar warga negaranya maupun memenuhi esensi dari Pancasila. Bagaimana mau sama jika rasio Gini kita yang menunjukkan ketimpangan sosial masih tinggi di angka 0,381? Ketimpangan ini melahirkan kaum oligarki modal, yang lantas bersekutu dengan elit oligarki politik. Mengapa oligarki politik? Karena kekuasaan politik didominasi segelintir muka lama atau muka-muka baru yang terafiliasi muka lama alias dinasti politik. Karena kepentingan oligarki adalah mempertahankan kekayaan maupun kekuasaan, Herbert Marcuse mengingatkan kombinasi oligarki politik dan modal itu berisiko melahirkan sistem politik ala sindikat yang meminggirkan rakyat  (Valentinus Saeng, Herbert Marcuse, Gramedia, 2012). Peminggiran rakyat itu terjadi baik darisegi kebebasan masyarakat, partisipasi publik, maupun kesejahteraan sosial.

Karena itu, pemerintah sebaiknya tidak lagi banyak berlindung di balik retorika terkait kemunduran demokrasi. Sebaliknya, pemerintah harus mulai menyadari untuk mengamalkan esensi Pancasila sebagai batas minimal bernegara. Sebab kalau tidak, negeri ini bisa berpotensi semakin jauh dari cita-cita reformasi.