Pasang Surut Simpati pada TNI

TNI mudah melahirkan simpati rakyat. Dari kegagahan seragamnya saja sudah melahirkan simpati. Apalagi jika membaca cikal bakal TNI berjuang bersama rakyat mengusir penjajah hingga negeri ini merdeka.

Simpati rakyat pada TNI pasang-surut; ada saat pasang, ada saat surut. 

Di antara saat simpati menyurut adalah ketika TNI memutuskan berpolitik praktis melalui doktrin "Dwifungsi ABRI", mulai awal Orde Baru, melalui ide Jenderal Besar AH Nasution.

Ide Nasution tentu saja disetujui HM Soeharto. Sebagai presiden dari kalangan militer, doktrin Dwifungsi menguntungkan Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya dengan TNI sebagai penjaga dan "tangan pemukul".

Padahal, sudah jadi hukum besi dalam politik, memasukkan orang bersenjata api ke dalam politik praktis sangat berbahaya bagi rakyat sipil yang tanpa senjata. Dengan wewenang dan senjatanya, militer mudah saja menakut-nakuti rakyat supaya jinak pada kekuasaan yang disokongnya.

Militer berpolitik praktis juga tak kompatibel dengan konsep demokrasi. Dalam demokrasi, kekuasaan diperoleh dari dan oleh rakyat melalui pemilu demokratis. Rakyat adalah penentu (kedaulatan rakyat).

Sementara sejarah militer memperoleh kekuasaan politik berdasarkan komando, sarat dengan penggunaan kekuatan senjata, kekerasan dan intimidasi melalui kudeta atau proses politik akal-akalan. Intinya, militer adalah penentu (kedaulatan militer).

Makanya CC PKI memiliki taktik perjuangan pragmatis: bahwa, jika hendak berkuasa secara demokratis maka ikutlah pemilu, dan jika mau berkuasa secara instan maka susupilah militer untuk mengambil alih kekuasaan secara paksa.

Dalam sejarah politik ketatanegaraan di manapun di dunia ini, militer yang gatal berpolitik praktis akan akrab dengan perebutan kekuasaan secara paksa (kudeta). Tak perlu jauh-jauh, lihat saja Thailand.

Sejarah Orde Baru mencatat bagaimana getirnya rakyat diintimidasi militer yang ada di mana-mana secara territorial. Siapa berani kritik Soeharto (representasi militer) alamat bakal lesap malam-malam.

Atas dasar sejarah kelam Dwifungsi ABRI tersebut, lahirlah konsep pemisahan militer dan politik praktis, sesuai amanat Reformasi, yang resmi berlaku berdasarkan UU No 34/2004 tentang TNI dan direncanakan tuntas pada 2009. 

Wujudnya kongkritnya: perwakilan ABRI di parlemen dihapus, ABRI diubah TNI, TNI-POLRI dipisah, dan konsep reformasi internal TNI dibuat dan dijalankan agar sesuai dengan semangat Reformasi. TNI dibawah kendali kekuatan sipil sepenuhnya.

Saat itulah masa-masa TNI begitu menarik simpati rakyat. Apalagi TNI terbilang berhasil mereformasi internalnya, termasuk memberantas korupsi. Citra positif TNI melambung tinggi.

Pemerintahan silih berganti. Saat Joko Widodo menjabat presiden, Jenderal Gatot Nurmantyo diangkat menjadi Panglima TNI.

Sekalipun ada tradisi sejak era presiden sebelumnya (Abdurrahman Wahid), jabatan Panglima TNI digilir antar angkatan dan saat itu bukan giliran TNI AD tempat Jenderal Gatot Nurmantyo mengabdi, melainkan giliran TNI AU.

Namun, atas dasar hitungan politik presiden Jokowi untuk memperkuat posisinya, maka diterabaslah tradisi itu. Jenderal Gatot ditunjuk sebagai Panglima TNI.

Pada tahun awal masa jabatannya, Jenderal Gatot nampak sangat loyal pada presiden. Belakangan, Jenderal Gatot mulai jadi sosok kontroversial, seolah tak tahu terima kasih.

Semua berawal di tahun politik menuju pilpres 2019, mulai terlihat akhir 2016, Jenderal Gatot mulai sangat kuat tendensinya menggunakan politik asosiatif pada kalangan Islam politik. 

Pada Demo 212, misalnya, Jenderal Gatot memakai kopiah putih. Di medsos mengalir pujian "tokoh 212" bukan berkopiah hitam, tapi berkopiah putih. Pendapat ini makin kuat bila mengikuti manuver-manuver Jenderal Gatot berikutnya.

Barangkali asumsinya, jika hendak mendapatkan kekuasaan pasca jadi Panglima TNI, maka dekatilah kalangan Islam sebagai pemilih mayoritas di Indonesia. Hal yang diyakini secara tradisi oleh kalangan "TNI Hijau", seperti juga Letjen (Purn) Prabowo Subianto, yang rupanya baru ketahuan diikuti pula Jenderal Gatot.

Makin ke sini, manuver politik Jenderal Gatot makin vulgar. Padahal, Pasal 39 UU No 34/2004 tentang TNI tegas menyebut anggota TNI dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Nyatanya, Jenderal Gatot hadir pakai seragam TNI lengkap di dalam acara partai PKS. Telah dua kali Jenderal Gatot hadir dalam acara PKS. Sulit mengatakan peristiwa ini bukan kegiatan politik praktis.

Yang tak kalah vulgar, Jenderal Gatot secara terbuka menyebut atasannya, panglima tertingginya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagai "sedang bingung" terkait perda yang dibatalkan Kemendagri tapi dianulir MK. Tendensi ucapan Panglima TNI ini mudah dipersepsi publik sebagai "pembunuhan karakter" Presiden.

Kemaren, hari Minggu (8/10/2017), saat saya pulang dari Kerinci menuju Padang, di Sangir, saya melihat baliho Panglima TNI terpampang mencolok di pinggir jalan. Wow!

Pada saat yang sama kita membaca berita Panglima TNI baru menghadiri acara yang digelar PP Muhammadiyah. Sebagaimana NU "punya" partai bernama PKB, Muhammadiyah juga "punya" partai bernama PAN. You know lah, bagaimana pembacaannya. 

Di waktu biasa mungkin kehadiran Panglima TNI dalam pengajian PP Muhammadiyah atau acara PKS demikian terlihat biasa saja, tidak dengan menjelang tahun politik begini, apalagi jika dikaitkan dengan rangkaian manuver lainnya.

Susul-menyusul dengan manuver Jenderal Gatot yang terkesan kuat "cari panggung politik" umbar pembelian senjata di tubuh Polri seolah-olah bermasalah. Dengan manuver ini, mata media tertuju padanya.

Seharusnya, tiap anggota TNI disiplin menjaga diri tidak terlibat kegiatan politik praktis yang dijalankan oleh aktor-aktor politik termasuk partai, sesuai perintah undang-undang. Berpikir untuk bersaing dengan panglima tertingginya saja adalah tidak etis.

Rangkaian manuver Jenderal Gatot tersebut bila dicermati, menurut saya, telah jelas merusak tata disiplin prajurit TNI. Ada pengamat yang dengan tegas menyebut Jenderal Gatot telah melanggar sumpah prajurit.

Jika dibaca UU No 34/2004 tentang TNI, khususnya Pasal 62, Jenderal Gatot sebenarnya bisa saja diberhentikan karena "mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-
nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI". 

Namun karena pertimbangan politik barangkali lebih baik membiarkan Jenderal Gatot hingga pensiun sekitar enam bulan lagi.

Sebagai Panglima TNI, Jenderal Gatot telah mengecewakan rakyat seperti saya, yang berharap tinggi pada TNI teguh pegang komitmen tidak terlibat politik praktis, loyal pada konstitusi, dan tunduk patuh pada politik negara yang dijalankan pemerintah dibawah presiden.

Bahkan seorang Mayor Agus Harimurti Yudhoyono lebih kesatria memilih mundur dari dinas TNI sebelum terlibat dalam politik praktis.

Pertanyaannya, mengapa yang dianggap bermasalah adalah Jenderal Gatot, tapi yang kena getahnya malah institusi TNI? Tak lain tak bukan karena Panglima TNI adalah pemegang komando di tiga angkatan dan garis komando di bawahnya nampak diam, ikut saja, kecuali sedikit suara dari Kepala Staf AU.

Ke depan, Presiden dan internal TNI perlu membersihkan anasir prajurit yang berpaham "Dwifungsi" baik nyata maupun terselubung. TNI jangan mau ditarik-tarik ke arena politik praktis.(*)

SUTOMO PAGUCI