Harmonisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Demokrasi

4) Melaksanakan desentralisasi dan hubungan setara antar pusat dan daerah

5) Otonomi daerah

6) Mewujudkan kebebasan pers

 7) Mewujudkan kehidupan demokrasi

Adanya tuntutan tersebut didasari oleh anggapan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai landasan yang cukup  bagi kehidupan dan pemberdayaan demokrasi dari orang-orang dan menghormati hak asasi manusia.

 Di Indonesia,  pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 Contoh hak sipil :

1. Mempunyai hak atas perlindungan hukum (Pasal 27 Ayat 1).

 2. Mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

 (Pasal 27 Ayat 2).

 3. Mempunyai persamaan hak dalam hukum dan  pemerintahan.