Seru, Rakor Pembangunan Desa DPMD JATIM: Implementasi Kepmendes No 3 / 2025 @KompasianaDESA

Nugroho - Dirjen PDP Kemendesa: 

• Menegaskan bahwa kebijakan ketahanan pangan adalah prioritas nasional yang harus dilaksanakan dengan fleksibilitas.
• Mengakui adanya tantangan regulasi dan menyarankan pembahasan lebih lanjut dengan kementerian terkait.
• Menyebut pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan.

Sandra - Kemendagri 

• Menggarisbawahi bahwa pengelolaan keuangan desa harus tetap sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
• Menyampaikan bahwa aplikasi SIPD hanya mencatat total penyertaan modal tanpa merinci penggunaannya, sehingga perlu penyempurnaan.
• Menyebut bahwa perubahan APBDes perlu dilakukan secara hati-hati karena berdampak pada proporsi belanja operasional dan modal.

Aji - Kemendagri: 

• Menekankan perlunya sinergi antara Kemendagri, Kemendes, dan Kemenkeu untuk menyelesaikan konflik regulasi.
• Mendukung percepatan program ketahanan pangan melalui sosialisasi yang lebih luas dan mendalam.
• Mengusulkan diskusi lanjutan untuk menyempurnakan kebijakan yang ada.

Poin Diskusi Utama:

1. Konflik Antar Regulasi:

• Peraturan dari Kemendagri, Kemendes, dan Kemenkeu tidak selalu selaras, menyebabkan kebingungan dalam implementasi.
• Perlu harmonisasi regulasi untuk memastikan sinkronisasi kebijakan.

2. Pelaporan dan Tagging Anggaran:

• Sistem SIPD hanya mencatat total penyertaan modal tanpa rincian penggunaannya, yang menyulitkan pelaporan kegiatan ketahanan pangan.
• Diperlukan pembaruan aplikasi untuk mencatat dan melaporkan data secara lebih detail.

3. Payung Hukum:

• Desa membutuhkan perlindungan hukum dalam menyertakan modal ke koperasi atau lembaga ekonomi lain selain BUMDes.
• Ketakutan akan risiko hukum menghambat implementasi kebijakan di beberapa daerah.

4. Fleksibilitas Implementasi:

• Desa yang tidak memiliki BUMDes diizinkan menggunakan skema lain, seperti melibatkan lembaga ekonomi lain yang relevan.
• Usulan agar kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan lokal tanpa mengurangi akuntabilitas.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut:

1. Revisi Regulasi:

• Harmonisasi peraturan antara Kemendagri, Kemendes, dan Kemenkeu untuk menyelesaikan konflik regulasi.
• Penyederhanaan proses penyertaan modal dan pelaporan keuangan.

2. SKB Antar Kementerian:

• Penerbitan SKB untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan program ketahanan pangan yang lebih aplikatif.