Customary law is an unwritten (implied) rule or norm that then lives within the customary law community in an area and continues to exist as long as the community still fulfills the requirements and obeys the customary law rules handed down in that area. Customary laws apply from their ancestors. Thus, the existence and position of customary law in the national legal system cannot be denied even though customary law was not written directly. According to the principle of legality, customary law is valid and official law. Customary law is law that lives through customs and actions in accordance with the customs, culture and social practices of society as long as it does not conflict with the interests of the nation. However, it can be said that it was an era of revival of indigenous peoples marked by the introduction of various national policies or decrees.
Key words: customary law, national law
Pendahuluan
Manusia berinteraksi dengan orang lain sejak lahir, mereka berinteraksi dalam masyarakat. Awalnya hubungan itu hanya sebatas, semakin hari hubungan itu semakin luas. Dengan meluasnya hubungan antar manusia, pedoman yang telah ditetapkan kemudian menjadi norma sosial bagi masyarakat. Kaidah dan nilai yang menjadi pedoman hidup manusia beraneka ragam, dengan norma hukum, norma agama, tata krama, aturan, dsb. Kaidah atau norma hukum di dalam masyarakat pun beragam, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Semua bangsa di dunia memiliki sistem hukumnya masing-masing di wilayah negaranya. Tidak ada negara tanpa sistem hukum nasional. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan budaya bangsa, karena hukum berkembang dari hati nurani hukum bangsa. Di Indonesia, hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa adalah hukum adat. Adat dan kebiasaan setiap daerah berbeda-beda, walaupun sifatnya sama yaitu masyarakat Indonesia, kurang lebih ada ratusan adat yang ada dalam masyarakat Indonesia. Adat-istiadat ini selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan masyarakat, namun ada juga masyarakat adat yang tidak menerima perkembangan zaman atau globalisasi karena menghormati tradisi nenek moyangnya. Sejak zaman dahulu, adat tersebut sudah ada dan melekat pada masyarakat, terutama sebelum masuknya agama Hindu ke Indonesia. Seiring berjalannya waktu, budaya Muslim dan Kristen berbaur dengan budaya primitif. Budaya ini begitu berpengaruh sehingga akhirnya budaya primitif yang telah lama mapan yang mendominasi kehidupan masyarakat berubah, adat yang dominan menjadi akulturasi antara adat primitif dan yang dianut oleh India, Kristen, Islam dan Kristen. Oleh karena itu, perkembangan hukum adat dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga agama pada masa itu.
Isi
Hukum di Indonesia mengikuti keragaman karena terdapat 3 (tiga) hukum yang diakui dan ditegakkan keberadaannya, yaitu hukum agama, hukum barat dan hukum adat. Hukum adat suatu daerah akan tetap ada selama masyarakat itu masih memegang teguh adat yang diturunkan oleh nenek moyang. Masyarakat Indonesia banyak yang masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan sehari-hari dalam menyelesaikan masalah. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki aturan adat yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Kenyataannya keberadaan hukum adat seringkali menimbulkan pertanyaan apakah norma-norma adat tersebut masih dapat digunakan masyarakat. Sementara itu, secara nasional bangsa kita juga memiliki norma hukum nasional yang ditetapkan oleh lembaga dan organisasi legislatif serta peraturan perundang-undangan lainnya.Â
Jadi apa perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional Indonesia? Hukum nasional adalah hukum yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga negara yang bersifat nasional dan harus ditaati oleh semua warga negara sedangkan hukum adat adalah hukum yang dibuat oleh seorang pemimpin suku, bersifat kedaerahan dan harus dipatuhi oleh semua anggota suatu daerah atau golongan. mengikuti. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat merupakan seperangkat aturan perilaku yang telah diterapkan apabila dilanggar diberi sanksi. Menurut Terhaar, hukum adat ialah bahwa seluruh peraturan dikonversi menjadi keputusan pelanggan saat ini. Dapat kita simpulkan bahwa hukum adat adalah standar atau tidak secara tertulis untuk menyesuaikan perilaku masyarakat dan mengambil sanksi. Antara hukum adat dan hukum negara-negara konstitusi adalah sama, ada perbedaan dalam bentuk dan aspeknya. Hukum adat secara resmi keberadaannya diakui oleh negara tetapi digunakan dalam jangkauan terbatas. Pengakuan resmi atas hukum adat diatur dalam Pasal 18 pada ayat 2 Undang-Undang 19 5, "Mengenali dan menghormati konsistensi komunitas pabean dan hakhak tradisionalnya selama mereka hidup dan tetap hidup dan sesuai dengan perkembangan Komunitas dan prinsip-prinsip Republik Indonesia Indonesia, yang telah ditetapkan dalam hukum. " Selain itu, hal ini juga diatur dalam Pasal 3 UUPA "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa oleh masyarakat hukum adat, selama masih ada dalam praktek, harus dilakukan dengan cara yang konsisten sesuai dengan standar nasional dan kepentingan negara, dengan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi." Undang-Undang Dasar tersebut di atas menjamin pengakuan dan penjaminan terhadap hukum adat apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Persyaratan realitas, khususnya hukum adat tetap ada dan sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat;
2. Persyaratan idealisme, yaitu berjalan menurut prinsip NKRI dan diatur oleh hukum;
Contoh perkembangan hukum yang berlaku sebelum kemerdekaan (hukum asli Indonesia) :
1. Peraturan agama, ekonomi dan pertambangan, terdapat dalam prasasti 732 Raja Sanjaya Kedu, Jawa Tengah;
