Pasal 18 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan menyebutkan bahwa Zona Perikanan Berkelanjutan dalam Kawasan konservasi Perairan diperuntukkan bagi penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan. Selanjutnya kegiatan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan yang dimaksud meliputi: (a) alat penangkapan ikan yang sifatnya statis dan/atau pasif; dan (b) cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan/atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan. Aturan ini jelas memihak kepada kepentingan perikanan masyarakat lokal, sehingga penguatan ekonomi dari sektor perikanan tangkap bagi masyarakat pesisir dapat ditingkatkan selain upaya penangkapan ikan yang dilakukan di luar kawasan konservasi
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam keputusan tersebut, di Indonesia terdapat 10 kelompok alat tangkap (API – Alat Penangkapan Ikan) yang dapat beroperasi di wilayah perairan. Mengacu pada kriteria alat tangkap di KKP/KKP3K, maka terdapat sekitar 21 alat tangkap dari enam kelompok API yang dapat beroperasi dalam KKP/KKP3K di zona perikanan berkelanjutan.
Secara prinsip maupun praktek dilapangan, dampak kawasan konservasi telah jelas dalam peningkatan hasil tangkapan masyarakat lokal. Hasil pengukuran efektivitas melalui E-KKP3K dapat menjadi indikator peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, bersumber dari hasil tangkapan ikan di wilayah tangkap nelayan yang merupakan limpahan manfaat kawasan konservasi perairan. Dampak ini nyata dalam mendorong peningkatan pendapatan langsung masyarakat dan menggerakkan sektor ekonomi pendukung di wilayah pesisir. Manfaat langsung pariwisata bahari dapat menjadi sumber pendanaan jasa lingkungan bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
OPTIMALISASI FUNGSI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL MENDUKUNG PARIWISATA BAHARI DALAM RANGKA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR. Terdapat hubungan timbal balik yang erat antara KKP/KKP3K dengan ekowisata bahari. Salah satu kriteria dalam pemilihan sebuah KKP/KKP3K adalah memiliki tingkat kealamiahan yang tinggi, kondisi ekosistem yang masih baik dan unik, sehingga dapat menjadi daya tarik wisata. Kegiatan wisata dalam KKP/KKP3K harus memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian dan memperhatikan daya dukung kawasan. Sebaliknya, dengan ada kegaitan ekowisata bahari dalam KKP/KKP3K, maka dapat memberikan manfaat langsung dan tidak langsung bagi kelancaran pengelolaan KKP/KKP3K itu sendiri. Beberapa manfaat kegiatan ekowisata bagi KKP/KKP3K adalah: a) adanya pemasukan (income) melalui tiket masuk dan biaya pemakaian sarana prasarana; biaya konsesi untuk sektor swasta seperti toko cenderamata, penyewaan perahu, warung makanan/restoran, dan tur; serta donasi dari pengunjung; b) Adanya lapangan pekerjaan, misalnya staf kawasan lindung; usaha yang langsung melayani wisatawan; pemandu wisata/interpretasi alam; dan lapangan pekerjaan tak-langsung (sektor layanan lain, konstruksi, pemasok, dll.); c) Media pendidikan lingkungan, melaui pemandu alam, pusat pengunjung, tanda atau marka di pantai. Hal ini secara langsung atau pun tidak langsung mendidik masyarakat dalam memelihara lingkungan, dansebagai lokasi pembelajaran bagi pihak lain; d) Justifikasi politis bagi KKP/KKP3K, misalnya pemerintah akan lebih mendukung KKP/KKP3K bila sudah memberikan manfaat yang nyata – terutama pemasukan dan pekerjaan. KKP/KKP3K juga dapat dijadikan alat promosi baik di level lokal, nasional, dan internasional terkait komitmen pada kegiatan pelestarian lingkungan secara nyata.
Penilaian dampak pengelolaan wisata bahari terhadap fungsi lingkungan kawasan konservasi perairan diperlukan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan efektif kawasan konservasi, yang menjadi bagian penilaian dalam E-KKP3K. Manfaat langsung pariwisata bahari dapat menjadi sumber pendanaan jasa lingkungan bagi pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Peluang ini sangat nyata dan berpotensi menjadi penggerak ekonomi yang cukup efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
OPTIMALISASI FUNGSI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK PENDIDIKAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT –Konservasi selalu bergantung kepada dukungan dari masyarakat lokal, kelompok-kelompok pemanfaat, dan lembaga pemerintahan, namun masyarakat tidak akan mendukung sesuatu hal yang mereka tidak pahami. Dalam merancang program pendidikan perlu perencanaan yang mendalam, khususnya pada KKP/KKP3K yang dibangun dengan tujuan khusus. Kerja sama bersama mitra-mitra, seperti sekolah, kelompok nelayan, dan pemerintah lokal, KKP/KKP3K dapat menjadi sarana yang merangsang kepedulian kepada lingkungan dan membangun kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya laut.
Kesadaran warga negara memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan KKP/KKP3K. Negara-negara yang memiliki KKP/KKP3K efektif biasanya memiliki warga negara yang memiliki tingkat kesadaran tinggi terhadap konservasi. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) bertujuan untuk memberi informasi kepada pendukung dan menanamkan etika serta tata nilai konservasi sehingga anggota masyarakat dapat membuat keputusan tepat yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam. Adanya program monitoring yang mengukur perubahan tingkat kesadaran terhadap lingkungan dan juga perubahan perilaku yang terkait dengan isu KKP/KKP3K akan menjadi umpan balik yang berharga untuk menentukan strategi kampanye yang lebih efektif, dibanding dengan strategi yang lainnya.
Pendidikan adalah faktor kunci yang mendukung keberhasilan kegiatan konservasi dan pengelolaan KKP/KKP3K. Pendidikan dapat diberikan kepada semua tingkatan dan kepada semua kelompok, termasuk kelompok masyarakat lokal, penyelenggara wisata berikut stafnya, wisatawan dalam KKP/KKP3K, dan staf pengelola KKP/KKP3K itu sendiri. Materi pendidikan dan peralatan promosi sangat penting di dalam meningkatkan kesadaran tentang isu KKP/KKP3K, yang akan mendidik masyarakat lokal agar mereka dapat melakukan advokasi terhadap kekayaan alam mereka, dan juga untuk mendorong perilaku positif dari semua pihak terkait yang nantinya akan memberikan efek positif kepada KKP/KKP3K tersebut.
Dampak positif fungsi pendidikan dan penelitian dalam kawasan konservasi menjadi bagian utuh dalam pengelolaan yang dapat diukur efektifitasnya dengan Metode E-KKP3K. Hasil Penelitian yang dilakukan menjadi rekomendasi bagi pengelola untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
Pengelolaan Kawasan Konservasi Ke Depan: Harapan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat atas Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir san Pulau-Pulau Kecil –> Kawasan konservasi perairan maupun kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkembang di Indonesia niscaya tidak hanya terhenti dalam capaian luasan semata, namun pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan yang “efektif” adalah harapan yang senantiasa terus digapai perwujudannya, hingga pada akhirnya tercapai kesejahteraan masyarakat sebagai benefit pengelolaan kawasan konservasi yang lestari.
Program-program strategis untuk mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, efektif dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat terus dilakukan berbagai upaya pokok pengelolaan kawasan konservasi, antara lain: perlindungan habitat dan populasi biota perairan, rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan, penelitian dan pengembangan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan jasa lingkungan, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan kerjasama dan/jejaring konservasi. Beberapa upaya akselerasi efektivitas pengelolaan antara lain melalui Pilot ProjectPengelolaan KKP/KKP3K, program ini merupakan program percepatan pengelolaan KKP/KKP3K di daerah untuk perikanan berkelanjutan dan pemanfaatan kawasan konservasi untuk pariwisata berbasis konservasi, dalam hal fasilitasi penguatan rencana pengelolaan, kelembagaan dan SDM, pembangunan infrastruktur kawasan maupun pengembangan sistem pengelolaan kawasan yang terpadu. selain itu, beberapa kawasan konservasi juga disiapkan sebagai Center of Excellence, yang merupakan kawasan terpadu untuk Pusat Penelitian, Training, Bisnis, entertainment, jasa lingkungan, dan lain-lain. Ke depan, penilaian efektivitas pengelolaan KKP/KKP3K melalui perangkat E-KKP3K dapat dikembangkan menjadi mekanisme Awards sebagai apresiasi untuk mendorong pengelolaan kawasan konservasi perairan laut daerah yang efektif.
Mengelola secara kolaboratif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang efektif pada prakteknya bukan merupakan hal yang sederhana, perlu komitmen dan kerjasama semua pihak dalam mewujudkannya. Pengelolaan kawasan konservasi sebaiknya dilakukan sesuai dengan kewenangannya, melalui peranserta masyarakat secara partisipatif bagi peningkatan kesejahteraannya. Semoga perwujudan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang Efektif untuk mendukung perikanan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat segera dapat tercapai.(SJI)
