Beralih ke proses pencalonan kepala daerah, legislatif hingga presiden dan wakil presiden yang membutuhkan berbagai persyaratan yang sangat sulit dipenuhi jika mengajukan diri melalui jalur independen, maka dukungan atau bantuan pemenuhan syarat kelolosan administrasi pencalonan lewat status keanggotaan partai bahkan rekomendasi atau atas usungan partai politik agar dapat dipastikan melenggang di bursa pencalonan, amat dibutuhkan. Â
Namun kelolosan atas dukungan, bantuan, rekomendasi atau usungan partai politik bagi calon tentu saja tidak gratis ketika tiba waktunya nanti sang calon berhasil meraih kemenangan suara. Ada harga yang harus dibayar. Ada hutang yang wajib dilunasi. Ada budi yang mesti dibalas. Ada kontrak yang tidak mungkin terhenti.
Dalam konteks sang sosok fenomenal, sebagian besar masyarakat di dunia politik tahu bahwa Jokowi memulai kiprah politiknya bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Pilkada Solo pada tahun 2005, dan pada tahun 2012 diusung oleh partai yang sama untuk bertarung memperebutkan Jakarta 1 didampingi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Informasi selanjutnya, diawal pengajuan sosok Jokowi, dikabarkan Megawati Soekarnoputri ragu dan menolak untuk mengusung Jokowi di Pilgub DKI 2012. Prabowo Subianto lalu menjadi sosok yang terus melobi dan meyakinkan Megawati untuk mengusung Jokowi, dan hasilnya Jokowi-Ahok memenangkan Pilkada Jakarta mengalahkan Foke-Nara.
Dengan melihat siapa sosok yang berjasa atau memberi budi di kilas balik kiprah politik kemenangan Jokowi di Pilgub DKI, apakah cara Jokowi memuluskan jalan anaknya, Gibran, masuk ke bursa bacawapres yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto sekarang, tepat disebut politik jungkir balik, akrobat politik atau dinasti politik? Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Jokowi lebih tepat disebut balas budi politik! Â Â Â Â
Referensi
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Etis
