Balas Budi Politik dalam Narasi Dinasti

Balas Budi Politik dalam Narasi Dinasti 

Setelah menelusuri pemahaman tentang politik dinasti dan dinasti politik, kiranya patut dimaklumi ketika akhirnya banyak orang yang awalnya mendukung, kagum, loyal, fanatik bahkan rela pasang badan untuk sang sosok fenomenal, kini marah, kesal, kecewa, tidak terima, sakit hati malah tak sedikit yang mengalami tantrum atas langkah politik yang dipertontonkan oleh Jokowi di Pilpres 2024.

Ada yang mengatakan bahwa Jokowi mengambil langkah politik "jungkir balik" beraroma penghianatan, ada yang menyebutnya akrobatik politik atau ada yang langsung menarasikan langkahnya sebagai politik dinasti atau dinasti politik.  Bagaimana bila ternyata langkah yang diambil sang sosok fenomenal adalah balas budi politik?

Kalau politik balas budi atau politik etis merupakan suatu pemikiran kritik terhadap politik tanam paksa, yang berarti menunjukkan bahwa pemerintah kolonial merasa harus (terpaksa) melakukan suatu kebaikan atas kesalahan atau dosa-dosa yang telah dilakukannya terhadap pribumi.

Maka balas budi politik adalah membayar atas hutang budi atau jasa politik yang pernah diterima oleh seorang politikus, negarawan, teknokrat, legislatif, eksekutif, yudikatif atau sekelompok orang, misalnya partai, pada orang atau kelompok orang yang pernah memberinya budi (kebaikan) atau jasa politik. Karenanya hutang budi atau jasa, tagihan bunganya bisa jauh lebih dahsyat dari hutang pinjol, kartu kredit, rentenir atau semacamnya.        

Balas budi politik atas hutang budi atau jasa politik tidak terlepas dari adanya pengaruh feodalisme, oligarki, presidential threshold 20% dan syarat-syarat pencalonan kedudukan politik yang tidak bisa dipenuhi oleh calon independen di kancah perpolitikan Indonesia, yang tumbuh kembangnya hampir dapat dipastikan tidak dapat disumbat.

Ibarat debitur dengan kreditur atau masyarakat peminjam dengan pinjol dan rentenir, yang tidak pernah bisa dihapus karena saling membutuhkan sebagai rantai ekonomi di bawah pengaruh profit dan kapitalisme, demikian pula budi atau jasa politik yang harus dibayar dengan balas budi politik dalam rantai demokrasi, yang dalam konteks tertulis dapat disebut sebagai kontrak (hutang) politik.  

Balas Budi Politik

Merujuk pada makna balas budi politik, tagihan hutang budi atau jasa tentu sangat berpotensi menimbulkan kepentingan balas budi politik, terutama ketika budi politik atas budi atau jasa yang pernah diterima ternyata menjadi suatu keharusan untuk dibayar karena dianggap kontrak (hutang) politik. Hal itu pada akhirnya menjadi salah satu penyebab timbulnya conflict of interest. Apalagi apabila balas budi politik yang harus dibayar sebagai hutang politik ditagih melalui permintaan jatah politik atas kontrak politik yang telah disepakati.

Di tingkat konstituen atau rakyat, satu contoh balas budi politik dalam realitas demokrasi politik senantiasa terjadi pada saat klimaks demokrasi. Yaitu ketika tim sukses atau tim pemenangan membidik konstituen bimbang atau  undecided voter dengan strategi vote buying di masa tenang.

Biasanya strategi vote buying dilakukan jelang hari pencoblosan melalui serangan fajar dengan memberikan uang tunai, uang digital, bensin, minyak, beras, sembako atau materi lainnya yang mau tidak mau menjadi budi (kebaikan), yang bagi penerima materi vote buying akan menjadi tanggung jawab personal atau hutang budi atau jasa yang harus atau wajib dibayar dengan menjatahkan suaranya pada pemberi vote buying.