Balas Budi Politik dalam Narasi Dinasti

Politik balas budi yang beranjak dari rasa tanggung jawab moral pemerintah kolonial bagi kesejahteraan pribumi justru seolah menjadi cara agar masyarakat Indonesia memaafkan, memaklumi dan menerima kekuasaan kolonial untuk tetap bercokol di tanah air. Bahkan cenderung meminta masyarakat agar menilai Trias Politika sebagai kebaikan untuk melanggengkan kekuasaan Belanda di Indonesia.

Maka dengan bercermin pada asal usul kemunculan politik balas budi, apa yang terjadi di dunia politik Indonesia sekarang adalah sebaliknya, yakni balas budi politik. Apa bedanya politik balas budi dengan balas budi politik?

Di tengah ramainya narasi politik dinasti atau dinasti politik yang sedang mengemuka dengan segala pro dan kontra yang melingkupinya, pendefinisian politik dinasti atau dinasti politik yang dikatakan memiliki perbedaan, sepertinya menjadi akar masalah sekaligus benang merah untuk bisa menteralisasi kegaduhan yang terjadi akibat adanya pengajuan judicial review yang dikabulkan sebagian hingga kemudian menuai polemik.     

Kritik Ade Armando terhadap gelaran aksi protes mahasiswa di daerah Yogyakarta terkait politik dinasti, yang berujung kecaman dan pelaporan atas dugaan ujaran kebencian sejatinya merupakan peristiwa titik balik bagi semua pihak untuk dapat mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan dinasti politik atau politik dinasti. 

Sehingga masyarakat bisa memastikan dan membedakan mana pemerintahan yang hadir dan lahir dari politik dan mana pemerintahan yang hadir dan lahir secara turun temurun dari raja-raja, keluarga raja atau disebut dinasti.

Alasan itu pulalah yang membuat kritik Ade Armando yang mengatakan bahwa politik dinasti atau dinasti politik yang terjadi di lokasi mahasiswa berdemonstrasi, justru dinilai tidak tepat sasaran, salah tempat dan keliru makna.

Sebab ditilik secara etimologi, dinasti atau sistem pemerintahan kerajaan semestinya memang tidak dapat dikonotasikan ke dalam makna konteks politik. Meskipun kepala daerah di Yogyakarta tidak dipilih melalui pemilu melainkan garis keturunan, tetapi Yogyakarta sudah lahir dan hadir dalam bentuk pemerintahan secara turun temurun dari raja-raja, yang kemudian mendapat amanat demokrasi.

Sebaliknya, untuk konteks politik, ketika narasi dinasti dibangun ke dalam konotasi politik maka dinasti bisa dimaknakan sebagai dinasti politik atau politik dinasti, yang sebenarnya mengarah pada maksud atau tujuan yang sama.

Melansir pada laman resmi Mahkamah Konstitusi, politik dinasti diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Sedangkan pengertian dinasti politik dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Hilda Zuhdi merupakan kekuasaan yang didapat dengan cara primitif, karena mengandalkan darah keturunan beberapa orang.

Maka berdasarkan definisi terhadap narasi yang berkembang tentang dinasti, apa yang sedang terjadi pada demokrasi politik Indonesia menjelang berakhirnya masa jabatan presiden yang akan ditentukan pada pemilu di 14 Februari 2024 mendatang dapat disebut sebagai politik dinasti.

Sementara apabila politik dinasti yang dijalankan tiba pada pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu meraih kemenangan dan berhasil menduduki posisi sesuai keinginan, di titik inilah narasi dinasti akan terbukti menjelma menjadi dinasti politik. Pertanyaannya, apakah Gibran Rakabuming Raka yang dipasangkan dengan Prabowo Subianto pasti menang?