Dalam visi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, desa dipandang bukan hanya sebagai entitas geografis atau administratif, melainkan sebagai pusat penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila yang menekankan pada keadilan sosial, kebersamaan, dan kemandirian.
Karena itu, investasi pada infrastruktur desa, teknologi pertanian yang ramah lingkungan, serta peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional di pedesaan merupakan langkah nyata yang dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih adil dan merata.
Koperasi memiliki kedudukan sentral dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya dalam implementasi Ekonomi Pancasila. Tugas pemerintah ke depan adalah menjadikan koperasi sebagai alat pemerataan dan motor swasembada. Sebagai alat pemerataan dan motor swasembada, koperasi berperan penting dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
Koperasi adalah institusi ekonomi yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan mencapai kemandirian ekonomi nasional. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar utama Ekonomi Pancasila, di mana semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi.
Tantangan dan ProspekÂ
Pemerintahan baru tetap saja akan menghadapi tantangan serius untuk mengoptimalkan penerapan Ekonomi Pancasila, meskipun mempunyai momentum yang berprospek cerah. Salah satunya adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola ekonomi di era modern, di mana tekanan dari ekonomi global sering kali menuntut fleksibilitas dan efisiensi yang tinggi.
Tantangan lainnya adalah keberlanjutan dalam memperkuat sistem koperasi dan ekonomi kerakyatan yang sering kali mengalami masalah dalam hal manajemen, modal, dan akses pasar.
Pemerintah perlu mengatasi tantangan ini melalui reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan peran sektor swasta yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan Ekonomi Pancasila di masa depan.
Dalam kerangka menghadapi tantangan globalisasi, Ekonomi Pancasila memiliki prospek cerah jika diimplementasikan dengan baik dan bisa diadaptasikan dengan perkembangan zaman.
Globalisasi ekonomi sering kali menciptakan jurang ketimpangan yang semakin lebar, terutama antara negara-negara berkembang dan maju, serta antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya dan teknologi dengan mereka yang tertinggal.
