Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar Pancasila, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi nasional.
Di tengah dinamika globalisasi dan tantangan modern, konsep Ekonomi Pancasila muncul sebagai fondasi ekonomi yang berkeadilan sosial dan berbasis pada kebersamaan serta gotong royong, sesuai dengan sila-sila Pancasila, terutama sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Secara filosofis, Ekonomi Pancasila menduduki posisi yang unik dalam sistem ekonomi Indonesia karena bertujuan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta menghindari ketimpangan ekonomi yang terjadi di banyak negara kapitalis.
Berbeda dengan ekonomi liberal yang lebih mementingkan individualisme dan akumulasi kapital, atau ekonomi sosialis yang menekankan kontrol negara atas seluruh aspek ekonomi, Ekonomi Pancasila menempatkan manusia dan masyarakat sebagai pusat pembangunan.
Ini tercermin dalam prinsip koperasi, redistribusi sumber daya yang adil, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran bersama.
Ekonomi Pancasila juga berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, dengan menekankan peran desa sebagai pusat penggerak ekonomi, serta memperkuat sektor-sektor strategis yang mendukung ketahanan ekonomi nasional, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
Sistem ini sejalan dengan visi pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, di mana ekonomi harus melayani kepentingan semua rakyat, bukan hanya segelintir elit atau korporasi besar.
Urgensi Ekonomi PancasilaÂ
Indonesia pernah menerapkan sistem Ekonomi Pancasila dalam pembangunan nasional. Namun, seiring dengan gerakan reformasi tahu 1998 pengaruh Pancasila dalam sistem perekonomian nasional memudar bersamaan dengan menguatnya ekonomi pasar yang menjadi tren perekonomian global saat ini.
Hasilnya, Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan di bawah semangat ekonomi pasar ini. Namun, di balik kemajuan tersebut ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah signifikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Berkaca pada kondisi demikian, Presiden terpilih Prabowo Subianto jauh-jauh hari sudah mengkritik kecenderungan yang terjadi dalam sistem dan praktik ekonomi Indonesia yang kapitalis dengan membuka lebar kesempatan berinovasi dalam kebebasan pasar. Pembangunan Indonesia maju pesat, tetapi ketimpangan ekonomi pun tumbuh bersamaan dengan gerak pembangunan tersebut.
Untuk memulihkan perekonomian yang terus-menerus meninggalkan ketimpangan ekonomi dan sosial, Prabowo selaku Presiden terpilih menawarkan Ekonomi Pancasila sebagai salah satu visi pembangunan bangsa yaitu: "Prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945" yang menjadi salah satu elemen penting dari tiga Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Dari visi kebangsaan tersebut, sistem Ekonomi Pancasila kemudian dijabarkan menjadi misi pemerintahan yang terdapat dalam Asta Cita atau delapan misi pokok pemerintah, yaitu: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Misi pembangunan Ekonomi Pancasila ini kemudian dijabarkan lebih visibel menjadi salah satu program dalam 17 Program Prioritas Transformasi Bangsa, yakni: Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.
Agar proses transformasi Ekonomi Pancasila bisa berlangsung cepat dan masif, pemerintahan baru yang akan dinakhodai oleh Prabowo Subianto sudah menyediakan "8 Program Hasil Terbaik Cepat Transformasi Bangsa" sebagai paket pembangunan untuk mengimplementasikan Ekonomi Pancasila.
Paket program ini akan menjadi portofolio pemerintahan baru yang harus dilaksanakan sesegera mungkin agar bangsa Indonesia bisa lepas landas (take off) menjadi bangsa maju dan makmur. Untuk mewujudkan Ekonomi Pancasila pemerintahan Prabowo tidak akan berhenti sampai di tataran konsep atau gagasan, perlu ada pengawalan langsung dari pimpinan tertinggi negara. Sebagai pimpinan tertinggi negara, Prabowo merasa urgen untuk segera membumikan konsep Ekonomi Pancasila melalui program-program yang konkret dan langsung menyentuh akar masalah bangsa ini.
Pemerintahan Prabowo berpandangan bahwa Ekonomi Pancasila sangat penting untuk segera diterapkan sebagai pedoman pembangunan negara ke depan. Selain mencegah ketimpangan dan dominasi kelompok kaya, Ekonomi Pancasila sangat prospektif untuk menjadi energi kemajuan bangsa yang dibangun di atas kaki sendiri.
Karena itu pemerintah meyakini urgensi Ekonomi Pancasila di Indonesia saat ini akan membuat bangsa ini bisa: [1] Mencapai kemandirian ekonomi; [2] Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sustain; [3] Menguatkan karakter bangsa; [4] Mewujudkan keadilan sosial; dan [5] Memberdayakan masyarakat.
Prinsip-prinsip Ekonomi PancasilaÂ
Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang menyerap esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme, yaitu membuka lebar kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar, tetapi juga memperhatikan dan menjamin jaring pengaman sosial (social safety net) untuk masyarakat yang paling lemah.
Konsep ekonomi Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, yaitu moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
Undang-undang Dasar '45 Pasal 33 yang asli sudah sangat gamblang: Bahwa ekonomi Indonesia tidak menggunakan mazhab pasar bebas, tetapi berasaskan kekeluargaan.
Inilah rancang bangun ekonomi yang seharusnya dijalankan, yaitu Ekonomi Pancasila. Paham Ekonomi Pancasila menuntut pemerintah untuk pro aktif. Pemerintah harus jadi pelopor dalam pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, menyejahterakan rakyat, dan menyelamatkan negara.
Peran pemerintah sangat diperlukan dalam Ekonomi Pancasila agar praktik ekonomi pasar bebas bisa dikendalikan langsung oleh pemerintah.
Pemerintah harus mengendalikan pasar, melakukan berbagai intervensi pasar, terutama apabila kepentingan negara dan masyarakat dirugikan.
Jika pemerintah hanya pasif maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan perorangan yang berkuasa, dan jika ini terjadi rakyat yang jumlahnya banyak akan ditindas.
Strategi Pemerintahan Prabowo untuk menerapkan ekonomi Pancasila sebagai landasan kebijakan dalam pembangunan negara adalah mereformasi kebijakan ekonomi nasional dengan fokus pada keseimbangan ekonomi. Semangat keseimbangan dalam pembangunan ini merupakan refleksi dari lima prinsip dasar Ekonomi Pancasila, yaitu: [1] Ekonomi yang religius dana wujudkan persatuan nasional; [2] Ekonomi yang menjunjung tinggi kemanusiaan; [3] Ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional; [4] Ekonomi yang egaliter dan kerakyatan; [5] Ekonomi yang berkeadilan sosial.Â
Implementasi dalam Kebijakan Publik
Pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan nilai-nilai Ekonomi Pancasila terwujud dalam kebijakan publik. Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, implementasi kebijakan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi desa, pembangunan koperasi, dan penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi rakyat tersebut, pemerintah akan meningkatkan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Strategi pemerintahan Prabowo untuk menerapkan Ekonomi Pancasila adalah dengan menjadikan desa dan koperasi sebagai basis pembangunan ekonomi nasional. Dalam kerangka Ekonomi Pancasila, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi melalui kekayaan sumber daya alam, budaya lokal, dan kearifan tradisional yang berlimpah.
Dalam visi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, desa dipandang bukan hanya sebagai entitas geografis atau administratif, melainkan sebagai pusat penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila yang menekankan pada keadilan sosial, kebersamaan, dan kemandirian.
Karena itu, investasi pada infrastruktur desa, teknologi pertanian yang ramah lingkungan, serta peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional di pedesaan merupakan langkah nyata yang dapat mempercepat transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih adil dan merata.
Koperasi memiliki kedudukan sentral dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya dalam implementasi Ekonomi Pancasila. Tugas pemerintah ke depan adalah menjadikan koperasi sebagai alat pemerataan dan motor swasembada. Sebagai alat pemerataan dan motor swasembada, koperasi berperan penting dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
Koperasi adalah institusi ekonomi yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan mencapai kemandirian ekonomi nasional. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar utama Ekonomi Pancasila, di mana semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan ekonomi.
Tantangan dan ProspekÂ
Pemerintahan baru tetap saja akan menghadapi tantangan serius untuk mengoptimalkan penerapan Ekonomi Pancasila, meskipun mempunyai momentum yang berprospek cerah. Salah satunya adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola ekonomi di era modern, di mana tekanan dari ekonomi global sering kali menuntut fleksibilitas dan efisiensi yang tinggi.
Tantangan lainnya adalah keberlanjutan dalam memperkuat sistem koperasi dan ekonomi kerakyatan yang sering kali mengalami masalah dalam hal manajemen, modal, dan akses pasar.
Pemerintah perlu mengatasi tantangan ini melalui reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan peran sektor swasta yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan Ekonomi Pancasila di masa depan.
Dalam kerangka menghadapi tantangan globalisasi, Ekonomi Pancasila memiliki prospek cerah jika diimplementasikan dengan baik dan bisa diadaptasikan dengan perkembangan zaman.
Globalisasi ekonomi sering kali menciptakan jurang ketimpangan yang semakin lebar, terutama antara negara-negara berkembang dan maju, serta antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya dan teknologi dengan mereka yang tertinggal.
Di sinilah peran Ekonomi Pancasila dapat semakin relevan, dengan mengedepankan kebijakan-kebijakan yang mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan memperluas kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, dalam menghadapi krisis lingkungan yang semakin mendesak, Ekonomi Pancasila juga memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kearifan lokal, pembangunan ekonomi berbasis Pancasila dapat menghindari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan mendorong pola konsumsi serta produksi yang lebih berkelanjutan.
Refleksi Kesaktian Pancasila
Momentum Hari Kesaktian Pancasila dapat menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan kembali arti penting nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sektor ekonomi. Pancasila, yang telah terbukti tangguh dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, juga dapat menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan inklusif.
Semangat kesaktian Pancasila harus bisa memperkuat komitmen terhadap penerapan Ekonomi Pancasila sebagai wujud nyata dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi bangsa.
Melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, ekonomi kerakyatan yang kuat, serta pembangunan yang berkelanjutan, Ekonomi Pancasila memiliki prospek cerah untuk menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
______________
Sultani
Peneliti CSPS SKSG UI dan Indonesia Strategic Center/ISC
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
