Berkaca pada kondisi demikian, Presiden terpilih Prabowo Subianto jauh-jauh hari sudah mengkritik kecenderungan yang terjadi dalam sistem dan praktik ekonomi Indonesia yang kapitalis dengan membuka lebar kesempatan berinovasi dalam kebebasan pasar. Pembangunan Indonesia maju pesat, tetapi ketimpangan ekonomi pun tumbuh bersamaan dengan gerak pembangunan tersebut.
Untuk memulihkan perekonomian yang terus-menerus meninggalkan ketimpangan ekonomi dan sosial, Prabowo selaku Presiden terpilih menawarkan Ekonomi Pancasila sebagai salah satu visi pembangunan bangsa yaitu: "Prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila berdasarkan UUD 1945" yang menjadi salah satu elemen penting dari tiga Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Dari visi kebangsaan tersebut, sistem Ekonomi Pancasila kemudian dijabarkan menjadi misi pemerintahan yang terdapat dalam Asta Cita atau delapan misi pokok pemerintah, yaitu: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Misi pembangunan Ekonomi Pancasila ini kemudian dijabarkan lebih visibel menjadi salah satu program dalam 17 Program Prioritas Transformasi Bangsa, yakni: Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya.
Agar proses transformasi Ekonomi Pancasila bisa berlangsung cepat dan masif, pemerintahan baru yang akan dinakhodai oleh Prabowo Subianto sudah menyediakan "8 Program Hasil Terbaik Cepat Transformasi Bangsa" sebagai paket pembangunan untuk mengimplementasikan Ekonomi Pancasila.
Paket program ini akan menjadi portofolio pemerintahan baru yang harus dilaksanakan sesegera mungkin agar bangsa Indonesia bisa lepas landas (take off) menjadi bangsa maju dan makmur. Untuk mewujudkan Ekonomi Pancasila pemerintahan Prabowo tidak akan berhenti sampai di tataran konsep atau gagasan, perlu ada pengawalan langsung dari pimpinan tertinggi negara. Sebagai pimpinan tertinggi negara, Prabowo merasa urgen untuk segera membumikan konsep Ekonomi Pancasila melalui program-program yang konkret dan langsung menyentuh akar masalah bangsa ini.
Pemerintahan Prabowo berpandangan bahwa Ekonomi Pancasila sangat penting untuk segera diterapkan sebagai pedoman pembangunan negara ke depan. Selain mencegah ketimpangan dan dominasi kelompok kaya, Ekonomi Pancasila sangat prospektif untuk menjadi energi kemajuan bangsa yang dibangun di atas kaki sendiri.
Karena itu pemerintah meyakini urgensi Ekonomi Pancasila di Indonesia saat ini akan membuat bangsa ini bisa: [1] Mencapai kemandirian ekonomi; [2] Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sustain; [3] Menguatkan karakter bangsa; [4] Mewujudkan keadilan sosial; dan [5] Memberdayakan masyarakat.
Prinsip-prinsip Ekonomi PancasilaÂ
Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang menyerap esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme, yaitu membuka lebar kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar, tetapi juga memperhatikan dan menjamin jaring pengaman sosial (social safety net) untuk masyarakat yang paling lemah.
