8 Resolusi untuk Indonesia Maju

Tahun 2024 merupakan tahun istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada tahun ini  bangsa kita sukses melewati momentum politik yang fantastis secara berturut-turut, yaitu Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Transisi kekuasaan akan terjadi secara masif di semua level kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Tanggal 1 Oktober 2024 semua anggota DPR dan DPD RI hasil Pemilu 2024 akan dilantik menggantikan anggota legislatif lama yang sudah bekerja selama 5 tahun. Pelantikan ini memiliki makna yang istimewa karena bukan hanya transisi yang menjadi rutinitas politik lima tahunan di balik gedung DPR. Pelantikan ini menandai era baru politik kolaborasi antara legislatif dan eksekutif di semua level.

Sementara tanggal 20 Oktober, 280 juta lebih rakyat Indonesia akan menerima Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI hasil Pilpres 2024. Keduanya menggantikan Presiden Joko Widodo yang sudah memimpin Indonesia selama 10 tahun berturut-turut.

Sebulan kemudian, tepatnya pada 27 November 2024, rakyat Indonesia akan memilih kepala daerahnya masing-masing melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung yang dilaksanakan  serentak secara nasional. Pilkada serentak 2024 merupakan pemilihan kepala daerah yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, sekaligus menjadi yang pertama kalinya melibatkan 37 provinsi, 508 kabupaten/kota di Indonesia.

Rangkaian kontestasi politik nasional tersebut merupakan momentum politik yang luar biasa, di mana dalam satu tahun yang sama rakyat Indonesia melakukan suksesi politik secara bersamaan untuk menggantikan Presiden, anggota DPR, Kepala Daerah, dan anggota DPRD yang sesuai dengan konstitusi.

Apakah transisi kekuasaan secara masif tersebut bisa menghasilkan transformasi pembangunan yang signifikan bagi kemajuan Indonesia selama lima tahun mendatang? Potensi transformasi pembangunan sangatlah besar, karena sumber daya kekuasaan dan birokrasi sebagai pemegang kebijakan memiliki waktu kerja yang relatif sama untuk merealisasikan program-programnya. Baik legislatif maupun eksekutif sama-sama berangkat dari tahun 2024 sebagai tonggak awal dalam bekerja.

8 Resolusi

Apa itu 8 resolusi yang menjadi tawaran sekaligus tantangan bagi pemerintahan baru untuk mengakselerasi pembangunan nasional sehingga bisa mengubah Indonesia menjadi negara maju? Delapan resolusi merupakan 8 agenda prioritas yang disarikan dari misi utama Pemerintahan Prabowo-Gibran yang berada dalam kerangka Asta Cita atau 8 Cita-cita utama pemerintah. Delapan agenda tersebut merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang selalu muncul dalam pemerintahan semua Presiden RI sejak Soekarno hingga Joko Widodo.

Delapan agenda yang menjadi resolusi bangsa untuk pemerintahan baru ini lahir dari hasil kajian Center for Strategic Policy Studies (CSPS)  yang merupakan pusat riset dari Center for Strategic and Global Studies (CSGS)  Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (selanjutnya disebut CSPS UI). Hasil kajian ini diperkuat dengan pendapat para akademisi dan praktisi dari berbagai kalangan melalui Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) dalam "Strategic Policy Forum" yang diselenggarakan pada 17-18 September 2024.

Delapan agenda tersebut memiliki nilai strategis yang tinggi karena merefleksikan persoalan mendasar yang telah dihadapi Indonesia sejak proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI kedelapan pada 20 Oktober 2024. CSPS UI yakin bahwa setiap agenda mewakili aspek krusial dalam transformasi menuju negara maju sehingga bisa menjadi fondasi kebijakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Dari Stunting hingga Ekonomi Pancasila

CSPS UI mengkaji kedelapan problem tersebut untuk pemerintahan Prabowo karena problem tersebut telah lama menjadi perhatian prioritas Prabowo yang kerap disampaikan dalam kampanye politik dan diskusi-diskusi publik. Hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan strategi kepada pemerintah dalam merancang kebijakan agar pembangunan berkelanjutan bisa sukses. CSPS UI telah membedah semua  aspek dalam delapan problem tersebut dan memetakan strategi kebijakan untuk mendukung jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan. 

1. Stunting dan Gizi Buruk

Stunting dan gizi buruk tetap menjadi masalah serius dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Angka prevalensi stunting yang masih tinggi tentu memengaruhi intelektualitas dan kemampuan kognitif anak serta produktivitas jangka panjang mereka kelak. Dampaknya tentu sangat merugikan pembangunan nasional karena anak-anak yang menderita stunting, produktivitas mereka akan terhambat ketika mereka dewasa kelak.

Tantangan bagi pemerintahan baru adalah memperkuat program kesehatan ibu dan anak, memperbaiki akses terhadap pangan bergizi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi yang seimbang. CSPS UI merekomendasikan agar pemerintahan Prabowo memanfaatkan momentum keberhasilan Pemerintahan Joko Widodo dalam menurunkan prevalensi stunting dari 30 persen pada 2018 menjadi 21,5 persen pada 2023.

Prevalensi stunting tahun 2018-2023 (Sumber: stunting.go.id)

Untuk menekan prevalensi ke titik yang lebih rendah lagi pemerintah harus mengakselerasi prestasi tersebut dengan inovasi kebijakan atau program prioritas yang langsung menyentuh ke inti persoalan stunting, yaitu memperbaiki kualitas gizi makanan untuk ibu hamil-menyusui dan anak balita, ditambah kelompok sasaran yang rentan stunting dan gizi buruk.

CSPS UI mendorong agar pemerintahan Prabowo menerapkan kebijakan yang mengintegrasikan sektor produksi dan distribusi yang berfokus pada pemanfaatan pangan lokal untuk menurunkan prevalensi stunting. Rekomendasi ini harus menjadi resolusi prioritas dalam mendorong kemajuan SDM yang sehat dan berdaya saing.

2. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan lama yang terus membayangi pembangunan nasional. Pengentasan kemiskinan tidak hanya soal menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan terciptanya pemerataan kesejahteraan. Pemerintahan baru harus fokus pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, khususnya di daerah terpencil.

Data terbaru mengungkapkan bahwa kemiskinan Indonesia sekitar 9,03 persen atau setara dengan 25,2 juta orang. Meski terjadi penurunan, angka kemiskinan harus terus ditekan karena berpotensi mengurangi produktivitas dan memperburuk ketimpangan sosial yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak kemiskinan terhadap kualitas SDM dan ekonomi nasional yang selalu menjadi kendala dalam pembangunan nasional.

Sumber: BPS

Meskipun Presiden Jokowi bisa menurunkan angka kemiskinan dengan signifikan, usaha pemerintah menghilangkan kemiskinan dari Indonesia belum selesai. Pemerintahan baru harus bisa menekan lagi angka kemiskinan jauh lebih rendah dibanding pemerintahan Jokowi.

Oleh karena itu, CSPS UI mendorong pemerintahan baru untuk melakukan sinkronisasi program-program pengentasan kemiskinan dengan inovasi kebijakan baru yang fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan peningkatan akses modal bagi usaha mikro. Strategi berbasis ekonomi kerakyatan, termasuk pemberdayaan UMKM dan penguatan jaring pengaman sosial, menjadi kunci penting dalam resolusi ini.

 3. Krisis Pangan

Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan sumber daya alam yang melimpah, namun masih mengalami tantangan besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Ketergantungan pada impor pangan seperti beras, kedelai, daging, hingga bawang putih sering kali menyebabkan ketidakstabilan harga dan ketersediaan pangan. Hal ini diperparah oleh lemahnya infrastruktur distribusi dan pemasaran yang menyebabkan produk pertanian lokal sulit bersaing.

Ketergantungan Indonesia pada impor pangan masih menjadi ancaman bagi kedaulatan pangan nasional. Pemerintahan Prabowo harus mampu mengatasi krisis pangan dengan mendorong swasembada pangan melalui modernisasi pertanian, diversifikasi pangan, dan pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan. Selain itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang mendorong investasi dalam riset pangan dan ketahanan pangan nasional.

Sumber: BPS

Pemerintahan Prabowo harus memperbaiki kebijakan-kebijakan tersebut dan merencanakan transisi yang strategis dari pendekatan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan baru ini perlu mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan sebagai langkah awal dalam merumuskan strategi yang lebih efektif. Kebijakan lama yang masih relevan bisa disesuaikan dengan visi baru, sementara inisiatif yang kurang efektif harus digantikan dengan strategi yang lebih sesuai.

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, produksi pangan harus ditingkatkan lebih banyak lagi. Jika negara tidak mampu memproduksi dan tidak mampu memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan maka akan terjadi kekacauan. Untuk menjadi negara yang kuat dan selalu bisa mempertahankan kemajuan yang dicapai selama ini, mau tidak mau kita harus swasembada pangan. Karena itu, CSPS UI merekomendasikan  landasan kebijakan pemerintahan Prabowo terhadap pangan ke depan adalah meningkatkan produksi pangan domestik, diversifikasi dan penguatan produk lokal, serta pembangunan infrastruktur pertanian.

Pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu bisa diselaraskan dengan hilirisasi pertanian bisa meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda ekonomi dan sosial. Rekomendasi kebijakan ini bisa menjadi resolusi pemerintah dalam membenahi tata kelola pangan agar ke depannya nanti Indonesia tidak perlu mengimpor pangan lagi karena produksi pangan lokal sudah sangat melimpah.

 4. Krisis Lingkungan

Degradasi lingkungan, deforestasi, dan kerusakan ekosistem menjadi isu yang terus memburuk. Untuk menyelamatkan lingkungan, pemerintahan baru harus melakukan reorientasi kebijakan lingkungan dengan menekankan pada pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk memperketat kebijakan moratorium lahan, perluasan kawasan konservasi, serta penerapan teknologi hijau di sektor pertanian dan industri.

Jika pemerintah terlambat atau gagal menanganinya maka Indonesia akan menghadapi krisis lingkungan yang semakin dalam, dengan bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, dan abrasi yang terjadi secara terus-menerus. Kondisi ini akan terus diperparah dengan peningkatan suhu global, deforestasi masif, dan pencemaran sehingga kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional akan terus terancam.

Akar penyebab krisis lingkungan di Indonesia adalah kebijakan pembangunan yang mendorong eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Konsekuensi jangka panjang dari kebijakan yang merusak lingkungan ini bisa diantisiapsai dengan penekanan pada pentingnya reorientasi kebijakan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

CSPS UI berpandangan bahwa reorientasi kebijakan lingkungan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut bisa dilakukan dengan pemerintah dengan merespons berbagai kebijakan masa lalu yang telah menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, degradasi lingkungan, dan krisis ekologi yang mengancam ketahanan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Seiring langkah tersebut, pemerintahan baru juga harus memastikan bahwa industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan tidak lagi merusak ekosistem dengan menerapkan standar ketat terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pemulihan lahan pasca-ekstraksi. 

Untuk reorientasi kebijakan dalam rangka memperbaiki kerusakan yang telah terjadi pemerintahan Prabowo perlu mendorong praktik ekonomi yang berkelanjutan melalui kebijakan pajak hijau, insentif bagi perusahaan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan, dan dukungan bagi inovasi dalam teknologi hijau dan energi terbarukan sedini mungkin.

Rekomendasi ini tentu menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Akan tetapi, bisa menjadi resolusi untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang berdampak langsung pada manusia dan seluruh kehidupan di bumi.

5. Krisis Energi

Transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan adalah langkah mendesak dalam menghadapi krisis energi global. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi. Pemerintahan Prabowo harus mendorong investasi besar-besaran dalam pengembangan teknologi energi terbarukan serta menciptakan kebijakan yang mendukung akselerasi transisi energi secara cepat dan efektif.

Untuk mewujudkan transisi ini, pemerintah menerapkan langkah-langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur energi hijau, pemberdayaan SDM, kemitraan dengan sektor swasta dan internasional, serta desentralisasi energi terbarukan. Pemerintah harus mengakselerasi transisi energi dari fosil dengan strategi pemanfaatan kekayaan alam untuk energi terbarukan. SDA Indonesia yang melimpah yang belum dimanfaatkan secara optimal akan dioptimalisasi untuk transformasi dari energi fosil menjadi energi terbarukan.

Energi terbarukan merujuk pada sumber daya atau energi yang dapat diperbaharui secara alami dan tidak terbatas dalam hal ketersediaannya. Energi terbarukan merupakan jenis sumber daya yang dapat diperbaharui dalam waktu singkat dan dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga dikenal sebagai energi bersih karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Potensi energi terbarukan berasal dari sumber-sumber alamiah seperti sinar matahari, angin, hujan, panas bumi, dan biomassa.

Di masa depan, energi terbarukan diproyeksikan akan menjadi kunci dalam mencapai target net-zero emissions dan memperkuat ketahanan energi nasional. Untuk mencapai target emisi nol bersih, Indonesia perlu mempercepat transisi dari energi fosil yang mendominasi sistem energi saat ini menuju sistem energi terbarukan.

Target ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membantu Indonesia mencapai komitmen perubahan iklim global sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Paris. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada penguatan infrastruktur energi terbarukan, dan membuat kebijakan fiskal yang inovatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Langkah-langkah tersebut menjadi resolusi transformasi energi terbarukan sebagai strategi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

6. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)

Hilirisasi SDA merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Pemerintah baru harus fokus pada pengembangan industri pengolahan di sektor pertambangan, perkebunan, dan kelautan, sehingga Indonesia mampu menghasilkan produk-produk bernilai tinggi dari sumber dayanya sendiri.

Indonesia sudah lama menjadi eksportir terbesar bahan mentah pertambangan dan perkebunan. Namun, sebagian besar komoditas tersebut masih diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi, sehingga Indonesia kehilangan potensi nilai tambah yang bisa diperoleh jika bahan-bahan tersebut diolah di dalam negeri. Pemerintahan Prabowo melihat hal ini sebagai peluang untuk mengembangkan industri hilir yang lebih kuat dan menciptakan produk jadi yang lebih kompetitif di pasar global.

Prabowo-Gibran sendiri sudah berkomitmen untuk melanjutkan hilirisasi industri yang telah berjalan selama ini, terutama industri manufaktur dan teknologi yang melibatkan pengembangan rantai pasokan yang lebih dalam dan lebih terintegrasi di dalam negeri. Visi hilirisasi pemerintahan baru mencakup pembangunan ekosistem industri yang mendukung pengolahan bahan mentah, baik di sektor pertambangan, energi, maupun agribisnis atau yang dikenal sebagai hilirisasi berbasis sumber daya alam.

Hilirisasi berbasis SDA yang dicanangkan pemerintahan baru ini menekankan pada optimalisasi SDA domestik untuk mendukung industri dalam negeri, sehingga bahan mentah dapat diolah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir di dalam negeri, yang akan meningkatkan nilai ekspor. Dampak lain dari hilirisasi ini adalah mendorong penciptaan lapangan kerja dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

Untuk mengakselerasi hilirisasi SDA, pemerintahan Prabowo perlu memprioritaskan  pengembangan fasilitas smelter sebagai infrastruktur pengolahan yang memproduksi barang  setengah jadi atau produk akhir dengan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Untuk sektor pertanian, hilirisasi diarahkan pada pemanfaatan hasil pertanian untuk industri makanan olahan, bioenergi, dan produk bernilai tambah lainnya, seperti minyak sawit yang diolah menjadi biodiesel.

Resolusi hilirisasi SDA yang paling efektif adalah menciptakan koneksi yang efektif antara industri hulu yang mengekstraksi dan memproses bahan mentah dengan industri hilir yang mengolah produk jadi. Konektivitas ini bisa diakselerasi dengan pembangunan kawasan industri terpadu yang mampu memfasilitasi interaksi antara industri hulu dan hilir secara lebih efektif.

7. Pemanfaatan Sumber Daya Maritim

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki potensi maritim yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mengembangkan kebijakan yang menjadikan sektor maritim sebagai tulang punggung ekonomi, melalui pengelolaan yang baik terhadap sumber daya laut, pembangunan industri perikanan yang berkelanjutan, dan penguatan infrastruktur pelabuhan serta transportasi laut.

Strategi kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memanfaatkan potensi maritim Indonesia secara berkelanjutan dan strategis sebagai bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini harus diimplementasikan dengan dukungan keamanan maritim yang bisa menjaga kedaulatan wilayah laut dan perlindungan kekayaan biodiversitas laut Indonesia. Optimalisasi potensi sumber daya maritim ini dapat memposisikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan sumber daya maritim pemerintahan baru harus pada tiga aspek yang menjadi problem dalam perekonomian laut Indonesia selama ini, yaitu: penguatan ekonomi berbasis kelautan, perlindungan ekosistem laut, dan peningkatan keamanan maritim. Kebijakan ini bisa diakselerasi dengan memanfaatkan ekonomi biru strategi untuk memanfaatkan potensi maritim secara optimal.

Ekonomi biru (blue economy) merupakan konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dengan menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan laut serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Strategi ekonomi biru ini menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang.

Kebijakan pengelolaan sumber daya maritim dengan mengoptimalkan ekonomi biru akan menjadi resolusi pemerintahan baru untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya laut dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut.

8. Penguatan Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila, yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari kebijakan ekonomi, menjadi resolusi utama pemerintahan baru. Ini mencakup penggerakan ekonomi rakyat di tingkat desa, penguatan peran koperasi, dan penerapan ekonomi berbasis kerakyatan. Agenda ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, serta memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan pemerintahan Prabowo untuk menghidupkan kembali ekonomi Pancasila sebagai landasan pembangunan ekonomi Indonesia akan berfokus pada penguatan ekonomi desa dan koperasi untuk mengentaskan kesenjangan sosial. Semangat ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah signifikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Fakta kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dilihat dari gini ratio dan distribusi pengeluaran dengan ketimpangan yang masih tinggi. Ekonomi Pancasila dipandang sebagai solusi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan merata, dengan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pemerataan ekonomi serta subsidi dan insentif untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam konteks ini, ekonomi Pancasila menjadi semakin relevan dengan cita-cita bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kebijakan-kebijakan ekonomi Presiden Jokowi yang berorientasi pada kemajuan ekonomi bangsa dan ekonomi kerakyatan adalah wujud ekonomi Pancasila. Pemerintahan Prabowo akan melanjutkan secara konsekuen untuk Indonesia bisa jadi negara maju dan sejahtera. Kebijakan larangan ekspor nikel mentah, bauksit, tembaga, dan timah sudah sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi pondasi ekonomi Pancasila.

Untuk menyusun program ke depan, pemerintahan baru perlu benar-benar paham apa saja yang telah dicapai oleh Jokowi agar bisa melanjutkan program-program yang sudah baik, sambil  mengembangkan program-program inovatif yang baru. Strateginya adalah mereformasi kebijakan ekonomi nasional dengan fokus pada pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan pengurangan dominasi konglomerat dalam ekonomi nasional.

Reorientasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ekonomi nasional lebih inklusif dan merata, sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, Pemerintahan Prabowo akan memprioritaskan pembangunan desa, pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai wujud dari ekonomi Pancasila yang berdasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kerangka Ekonomi Pancasila, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi melalui kekayaan sumber daya alam, budaya lokal, dan kearifan tradisional yang berlimpah. Desa bukan lagi entitas geografis atau administratif, melainkan sebagai pusat kekuatan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Pancasila.  Pemerintahan baru harus menjadikan pembangunan desa sebagai fondasi ekonomi nasional dan penggerak ekonomi rakyat.

UMKM/UKM juga merupakan penting dalam kerangka ekonomi Pancasila karena sektor ini memainkan peran sentral dalam menggerakkan perekonomian desa. UMKM/UKM berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat struktur ekonomi desa.

Sementara koperasi bisa menjadi alat strategis untuk memperkuat sinergi antara ekonomi desa dan UMKM/UKM. Koperasi sebagai bentuk ekonomi kerakyatan yang menitikberatkan pada asas gotong-royong mampu menjadi motor penggerak distribusi hasil ekonomi yang lebih merata sebagai tujuan dari ekonomi Pancasila.

Penguatan ekonomi Pancasila merupakan resolusi nyata dari pemerintah untuk mengembalikan jati diri ekonomi bangsa Indonesia yang sudah lama larut dalam popularitas sistem ekonomi global, yaitu kapitalisme dengan dampak ketimpangan sosial yang sangat lebar.

Momentum Kolaborasi 

Pemilu, Pilpres, dan Pilkada serentak nasional yang dilaksanakan secara bersamaan pada 2024 adalah momentum istimewa dalam meletakkan landasan pembangunan yang kolaboratif. Momentum istimewa ini memungkinkan kolaborasi yang lebih lancar, proses pembangunan yang berkelanjutan di berbagai sektor juga dapat terwujud lebih cepat. Kolaborasi ini tidak hanya mendorong keberhasilan program, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, sesuai dengan kondisi lokal setiap daerah.

Saat periode pemerintahan dimulai dari titik yang sama, pemerintah daerah dan pusat hasil pemilu 2024 sama-sama memulai dari awal sehingga proses harmonisasi kebijakan bisa berjalan lebih mudah dan efisien. Momentum kolaborasi ini merujuk pada upaya menyelaraskan visi dan implementasi program antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan bersama sehingga bisa menghilangkan potensi tumpang tindih dengan kebijakan yang sudah berlangsung sebelumnya.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi sangat krusial dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemerintahan hasil Pilkada dan Pilpres 2024 memiliki peluang untuk membangun sinergi dari awal, memastikan bahwa program-program daerah selaras dengan Asta Cita yang menjadi visi pemerintahan Prabowo. Dalam konteks pemerintahan, kolaborasi merujuk pada upaya koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mencapai tujuan bersama bagi kepentingan publik.

Di Indonesia, kolaborasi ini sangat penting karena struktur pemerintahan terdiri dari tingkatan hierarkis, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota), yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab. Kolaborasi ini memungkinkan perencanaan, harmonisasi kebijakan, dan pelaksanaan program menjadi lebih efisien dan terkoordinasi. Kesempatan ini memberikan ruang bagi terciptanya sinergi yang lebih kuat dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, sejahtera, dan makmur.

_________

Sultani, Assosciate Researcher CSPS-SKSG UI

Depok, 30/9/2024