Target ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membantu Indonesia mencapai komitmen perubahan iklim global sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Paris. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus pada penguatan infrastruktur energi terbarukan, dan membuat kebijakan fiskal yang inovatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Langkah-langkah tersebut menjadi resolusi transformasi energi terbarukan sebagai strategi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
6. Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA)
Hilirisasi SDA merupakan langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Pemerintah baru harus fokus pada pengembangan industri pengolahan di sektor pertambangan, perkebunan, dan kelautan, sehingga Indonesia mampu menghasilkan produk-produk bernilai tinggi dari sumber dayanya sendiri.
Indonesia sudah lama menjadi eksportir terbesar bahan mentah pertambangan dan perkebunan. Namun, sebagian besar komoditas tersebut masih diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi, sehingga Indonesia kehilangan potensi nilai tambah yang bisa diperoleh jika bahan-bahan tersebut diolah di dalam negeri. Pemerintahan Prabowo melihat hal ini sebagai peluang untuk mengembangkan industri hilir yang lebih kuat dan menciptakan produk jadi yang lebih kompetitif di pasar global.
Prabowo-Gibran sendiri sudah berkomitmen untuk melanjutkan hilirisasi industri yang telah berjalan selama ini, terutama industri manufaktur dan teknologi yang melibatkan pengembangan rantai pasokan yang lebih dalam dan lebih terintegrasi di dalam negeri. Visi hilirisasi pemerintahan baru mencakup pembangunan ekosistem industri yang mendukung pengolahan bahan mentah, baik di sektor pertambangan, energi, maupun agribisnis atau yang dikenal sebagai hilirisasi berbasis sumber daya alam.
Hilirisasi berbasis SDA yang dicanangkan pemerintahan baru ini menekankan pada optimalisasi SDA domestik untuk mendukung industri dalam negeri, sehingga bahan mentah dapat diolah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir di dalam negeri, yang akan meningkatkan nilai ekspor. Dampak lain dari hilirisasi ini adalah mendorong penciptaan lapangan kerja dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Untuk mengakselerasi hilirisasi SDA, pemerintahan Prabowo perlu memprioritaskan  pengembangan fasilitas smelter sebagai infrastruktur pengolahan yang memproduksi barang  setengah jadi atau produk akhir dengan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Untuk sektor pertanian, hilirisasi diarahkan pada pemanfaatan hasil pertanian untuk industri makanan olahan, bioenergi, dan produk bernilai tambah lainnya, seperti minyak sawit yang diolah menjadi biodiesel.
Resolusi hilirisasi SDA yang paling efektif adalah menciptakan koneksi yang efektif antara industri hulu yang mengekstraksi dan memproses bahan mentah dengan industri hilir yang mengolah produk jadi. Konektivitas ini bisa diakselerasi dengan pembangunan kawasan industri terpadu yang mampu memfasilitasi interaksi antara industri hulu dan hilir secara lebih efektif.
7. Pemanfaatan Sumber Daya Maritim
Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki potensi maritim yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mengembangkan kebijakan yang menjadikan sektor maritim sebagai tulang punggung ekonomi, melalui pengelolaan yang baik terhadap sumber daya laut, pembangunan industri perikanan yang berkelanjutan, dan penguatan infrastruktur pelabuhan serta transportasi laut.
Strategi kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memanfaatkan potensi maritim Indonesia secara berkelanjutan dan strategis sebagai bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini harus diimplementasikan dengan dukungan keamanan maritim yang bisa menjaga kedaulatan wilayah laut dan perlindungan kekayaan biodiversitas laut Indonesia. Optimalisasi potensi sumber daya maritim ini dapat memposisikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berkelanjutan.
