Dari Stunting hingga Ekonomi Pancasila
CSPS UI mengkaji kedelapan problem tersebut untuk pemerintahan Prabowo karena problem tersebut telah lama menjadi perhatian prioritas Prabowo yang kerap disampaikan dalam kampanye politik dan diskusi-diskusi publik. Hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan strategi kepada pemerintah dalam merancang kebijakan agar pembangunan berkelanjutan bisa sukses. CSPS UI telah membedah semua  aspek dalam delapan problem tersebut dan memetakan strategi kebijakan untuk mendukung jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan.Â
1. Stunting dan Gizi Buruk
Stunting dan gizi buruk tetap menjadi masalah serius dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Angka prevalensi stunting yang masih tinggi tentu memengaruhi intelektualitas dan kemampuan kognitif anak serta produktivitas jangka panjang mereka kelak. Dampaknya tentu sangat merugikan pembangunan nasional karena anak-anak yang menderita stunting, produktivitas mereka akan terhambat ketika mereka dewasa kelak.
Tantangan bagi pemerintahan baru adalah memperkuat program kesehatan ibu dan anak, memperbaiki akses terhadap pangan bergizi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi yang seimbang. CSPS UI merekomendasikan agar pemerintahan Prabowo memanfaatkan momentum keberhasilan Pemerintahan Joko Widodo dalam menurunkan prevalensi stunting dari 30 persen pada 2018 menjadi 21,5 persen pada 2023.
Untuk menekan prevalensi ke titik yang lebih rendah lagi pemerintah harus mengakselerasi prestasi tersebut dengan inovasi kebijakan atau program prioritas yang langsung menyentuh ke inti persoalan stunting, yaitu memperbaiki kualitas gizi makanan untuk ibu hamil-menyusui dan anak balita, ditambah kelompok sasaran yang rentan stunting dan gizi buruk.
CSPS UI mendorong agar pemerintahan Prabowo menerapkan kebijakan yang mengintegrasikan sektor produksi dan distribusi yang berfokus pada pemanfaatan pangan lokal untuk menurunkan prevalensi stunting. Rekomendasi ini harus menjadi resolusi prioritas dalam mendorong kemajuan SDM yang sehat dan berdaya saing.
2. Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan tantangan lama yang terus membayangi pembangunan nasional. Pengentasan kemiskinan tidak hanya soal menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan terciptanya pemerataan kesejahteraan. Pemerintahan baru harus fokus pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, khususnya di daerah terpencil.
Data terbaru mengungkapkan bahwa kemiskinan Indonesia sekitar 9,03 persen atau setara dengan 25,2 juta orang. Meski terjadi penurunan, angka kemiskinan harus terus ditekan karena berpotensi mengurangi produktivitas dan memperburuk ketimpangan sosial yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak kemiskinan terhadap kualitas SDM dan ekonomi nasional yang selalu menjadi kendala dalam pembangunan nasional.
