Kebijakan pengelolaan sumber daya maritim pemerintahan baru harus pada tiga aspek yang menjadi problem dalam perekonomian laut Indonesia selama ini, yaitu: penguatan ekonomi berbasis kelautan, perlindungan ekosistem laut, dan peningkatan keamanan maritim. Kebijakan ini bisa diakselerasi dengan memanfaatkan ekonomi biru strategi untuk memanfaatkan potensi maritim secara optimal.
Ekonomi biru (blue economy) merupakan konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dengan menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan laut serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Strategi ekonomi biru ini menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang.
Kebijakan pengelolaan sumber daya maritim dengan mengoptimalkan ekonomi biru akan menjadi resolusi pemerintahan baru untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya laut dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut.
8. Penguatan Ekonomi Pancasila
Ekonomi Pancasila, yang menempatkan rakyat sebagai pusat dari kebijakan ekonomi, menjadi resolusi utama pemerintahan baru. Ini mencakup penggerakan ekonomi rakyat di tingkat desa, penguatan peran koperasi, dan penerapan ekonomi berbasis kerakyatan. Agenda ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, serta memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kebijakan pemerintahan Prabowo untuk menghidupkan kembali ekonomi Pancasila sebagai landasan pembangunan ekonomi Indonesia akan berfokus pada penguatan ekonomi desa dan koperasi untuk mengentaskan kesenjangan sosial. Semangat ini berangkat dari kenyataan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah signifikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Fakta kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dilihat dari gini ratio dan distribusi pengeluaran dengan ketimpangan yang masih tinggi. Ekonomi Pancasila dipandang sebagai solusi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan merata, dengan kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pemerataan ekonomi serta subsidi dan insentif untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam konteks ini, ekonomi Pancasila menjadi semakin relevan dengan cita-cita bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Kebijakan-kebijakan ekonomi Presiden Jokowi yang berorientasi pada kemajuan ekonomi bangsa dan ekonomi kerakyatan adalah wujud ekonomi Pancasila. Pemerintahan Prabowo akan melanjutkan secara konsekuen untuk Indonesia bisa jadi negara maju dan sejahtera. Kebijakan larangan ekspor nikel mentah, bauksit, tembaga, dan timah sudah sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi pondasi ekonomi Pancasila.
Untuk menyusun program ke depan, pemerintahan baru perlu benar-benar paham apa saja yang telah dicapai oleh Jokowi agar bisa melanjutkan program-program yang sudah baik, sambil  mengembangkan program-program inovatif yang baru. Strateginya adalah mereformasi kebijakan ekonomi nasional dengan fokus pada pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan pengurangan dominasi konglomerat dalam ekonomi nasional.
Reorientasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ekonomi nasional lebih inklusif dan merata, sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, Pemerintahan Prabowo akan memprioritaskan pembangunan desa, pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai wujud dari ekonomi Pancasila yang berdasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam kerangka Ekonomi Pancasila, desa-desa di Indonesia memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi melalui kekayaan sumber daya alam, budaya lokal, dan kearifan tradisional yang berlimpah. Desa bukan lagi entitas geografis atau administratif, melainkan sebagai pusat kekuatan ekonomi rakyat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Pancasila. Â Pemerintahan baru harus menjadikan pembangunan desa sebagai fondasi ekonomi nasional dan penggerak ekonomi rakyat.
