Tahun 2024 merupakan tahun istimewa bagi bangsa Indonesia. Pada tahun ini  bangsa kita sukses melewati momentum politik yang fantastis secara berturut-turut, yaitu Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Transisi kekuasaan akan terjadi secara masif di semua level kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Tanggal 1 Oktober 2024 semua anggota DPR dan DPD RI hasil Pemilu 2024 akan dilantik menggantikan anggota legislatif lama yang sudah bekerja selama 5 tahun. Pelantikan ini memiliki makna yang istimewa karena bukan hanya transisi yang menjadi rutinitas politik lima tahunan di balik gedung DPR. Pelantikan ini menandai era baru politik kolaborasi antara legislatif dan eksekutif di semua level.
Sementara tanggal 20 Oktober, 280 juta lebih rakyat Indonesia akan menerima Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI hasil Pilpres 2024. Keduanya menggantikan Presiden Joko Widodo yang sudah memimpin Indonesia selama 10 tahun berturut-turut.
Sebulan kemudian, tepatnya pada 27 November 2024, rakyat Indonesia akan memilih kepala daerahnya masing-masing melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung yang dilaksanakan  serentak secara nasional. Pilkada serentak 2024 merupakan pemilihan kepala daerah yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, sekaligus menjadi yang pertama kalinya melibatkan 37 provinsi, 508 kabupaten/kota di Indonesia.
Rangkaian kontestasi politik nasional tersebut merupakan momentum politik yang luar biasa, di mana dalam satu tahun yang sama rakyat Indonesia melakukan suksesi politik secara bersamaan untuk menggantikan Presiden, anggota DPR, Kepala Daerah, dan anggota DPRD yang sesuai dengan konstitusi.
Apakah transisi kekuasaan secara masif tersebut bisa menghasilkan transformasi pembangunan yang signifikan bagi kemajuan Indonesia selama lima tahun mendatang? Potensi transformasi pembangunan sangatlah besar, karena sumber daya kekuasaan dan birokrasi sebagai pemegang kebijakan memiliki waktu kerja yang relatif sama untuk merealisasikan program-programnya. Baik legislatif maupun eksekutif sama-sama berangkat dari tahun 2024 sebagai tonggak awal dalam bekerja.
8 Resolusi
Apa itu 8 resolusi yang menjadi tawaran sekaligus tantangan bagi pemerintahan baru untuk mengakselerasi pembangunan nasional sehingga bisa mengubah Indonesia menjadi negara maju? Delapan resolusi merupakan 8 agenda prioritas yang disarikan dari misi utama Pemerintahan Prabowo-Gibran yang berada dalam kerangka Asta Cita atau 8 Cita-cita utama pemerintah. Delapan agenda tersebut merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang selalu muncul dalam pemerintahan semua Presiden RI sejak Soekarno hingga Joko Widodo.
Delapan agenda yang menjadi resolusi bangsa untuk pemerintahan baru ini lahir dari hasil kajian Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Â yang merupakan pusat riset dari Center for Strategic and Global Studies (CSGS) Â Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (selanjutnya disebut CSPS UI). Hasil kajian ini diperkuat dengan pendapat para akademisi dan praktisi dari berbagai kalangan melalui Seminar dan Focus Group Discussion (FGD) dalam "Strategic Policy Forum" yang diselenggarakan pada 17-18 September 2024.
Delapan agenda tersebut memiliki nilai strategis yang tinggi karena merefleksikan persoalan mendasar yang telah dihadapi Indonesia sejak proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI kedelapan pada 20 Oktober 2024. CSPS UI yakin bahwa setiap agenda mewakili aspek krusial dalam transformasi menuju negara maju sehingga bisa menjadi fondasi kebijakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
