Hasil penyelidikan Disdik Jabar mengungkapkan adanya dugaan sindikat pemalsu dokumen KK dalam pelaksanaan PPDB 2023. Keterlibatan sindikat ini terungkap setelah Disdik menemukan 89 kasus pemalsuan KK di 15 kabupaten/kota. Sindikat pemalsu dokumen KK ini membuat Quick Response Code atau "QR Code" palsu yang ada pada KK. Kode palsu itu kemudian diisi link yang tertuju pada situs yang seolah-olah milik Disdukcapil.
Oknum-oknum sindikat pemalsu menyambungkan QR yang ada di dokumen KK dengan URL yang menyerupai link Disdukcapil sehingga verifikator data PPDB melihatnya seperti dokumen asli. Akibatnya, tim verifikator sempat meloloskan 89 peserta tersebut sebelum akhirnya didapat ada data palsu dalam dokumen KK yang dilampirkan sebagai persyaratan PPDB.
Disdik Jabar telah membatalkan penerimaan 4.791 siswa yang terindikasi melakukan kecurangan sambil terus melakukan penyelidikan tentang keberhasilan mereka lolos dalam PPDB. Salah satu temuan Disdik Jabar adalah link QR pada dokumen KK yang dipalsukan dibuat seolah-olah sama dengan link Disdukcapil.
Mengakhiri Lingkaran Setan?
Kecurangan dalam PPDB yang terus terulang setiap tahun mencerminkan kegagalan sistemik dalam penanganan isu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir berbagai tipu muslihat yang muncul, fenomena kecurangan tetap marak terjadi. Alasan mendasar yang paling logis adalah ketidakmampuan sistem pendidikan kita untuk memberikan akses yang adil dan merata kepada semua peserta didik. Sistem zonasi, yang seharusnya menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan, justru menjadi sumber ketidakadilan baru bagi banyak keluarga.
Selain itu, lemahnya pengawasan dan kurangnya sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan juga ikut menyuburkan kondisi ini. Ketika orang tua melihat bahwa tindakan manipulasi dapat dilakukan tanpa konsekuensi serius, mereka merasa terdorong untuk mencoba segala cara demi mendapatkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Kurangnya penerapan teknologi verifikasi yang canggih dan tidak adanya integritas dalam proses pemeriksaan dokumen menambah peluang terjadinya kecurangan.
Untuk mengakhiri lingkaran setan ini, perlu ada komitmen kuat dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan dalam menciptakan sistem yang transparan, adil, dan tegas dalam menindak pelanggaran. Pemerintah perlu menciptakan sebuah sistem seleksi yang lebih fleksibel sehingga masyarakat tidak terlibat dalam persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di sekolah pilihan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai kejujuran dan integritas juga harus terus digalakkan.
Depok, 28/6/2024
