4 Fakta Menarik di Balik Gerakan Pemakzulan Presiden Joko Widodo

4 FAKTA MENARIK DI BALIK GERAKAN PEMAKZULAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Oleh: Sultani

Tata cara berpolitik di negara kita memang unik. Di tengah persiapan gelaran Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum 2024 yang  tinggal sebulan lagi, tiba-tiba muncul gerakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. 

Konon, isu pemakzulan ini dipicu oleh gerakan yang dimotori oleh 22 tokoh dari Petisi 100 menghadap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, meminta agar Presiden Joko Widodo segera dimakzulkan sebelum Pemilu diselenggarakan. Alasannya, Presiden telah melanggar konstitusi karena terlalu banyak cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Gerakan pemakzulan Presiden ini memang unik karena munculnya begitu mendadak. Tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba Presiden Joko Widodo harus diturunkan menjelang akhir masa jabatannya. 

Padahal, latar belakang para pemohon pemakzulan ini boleh dibilang berpendidikan tinggi, berpengalaman dalam urusan kenegaraan, dan mengerti hukum tata negara. Sederhananya, para penggerak Petisi 100 ini adalah tokoh-tokoh senior yang  literate politik.

Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo telah muncul sejak Oktober 2023. Saat itu Jokowi disebut mendorong putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden. Hal ini membuat Politikus PKS, Mardani Ali Sera, membuka opsi pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo jika dugaan cawe-cawe dalam Pilpres 2024 terbukti. (Tempo.co, Deretan Fakta Isu Pemakzulan Jokowi, Siapa yang Memulai?, 14/1/2024).

Awal 2024 ini isu pemakzulan kembali mencuat setelah sejumlah tokoh yang menamakan Petisi 100 mendatangi Menkopolhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, pada 9 Januari 2024. 

Mereka meminta Mahfud memakzulkan Jokowi. Setelah itu isu pemakzulan ini di-endorse lagi oleh pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). 

Menurutnya, pemakzulan terhadap Presiden Jokowi segera dilakukan agar Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil (jurdil) dan memberikan informasi kepada publik agar pasangan yang didukungnya tidak layak dipilih.