Wajib Masker, Perspektif Komunikasi

Sikap merupakan hal sepele yang dapat membuat perbedaan besar

Banten Wajib Masker, sekiranya begitu headline yang diangkat oleh harian Banten Pos pada Jum'at (21/8/2020). Dalam berita itu, Banten Pos menuliskan bahwa Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan bahwa pemprov Banten tengah bersiap untuk menerapkan wajib masker.

Kebijakan ini merujuk Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan  Pengendalian Covid-19.

Rasanya, rencana kebijakan Pemerintah Provinsi Banten ini adalah hal lumrah mengingat penyebaran Covid-19 yang harus dikendalikan. Wajib masker merupakan salah satu bentuk Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi Covid-19.

Namun untuk membuat masyarakat menggunakan masker selama melakukan aktivitas sehari-hari bukanlah hal yang mudah. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat terutama pemerintah daerah seperti Pemerintah  Provinsi Banten.

Tekanan Keadaan 

Perlu diakui, pandemi Covid-19 membuat  keadaan jadi serba tertekan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama menghadapi krisis di berbagai sektor. Dalam konteks ini, kita semua dihadapkan pada hal yang sama-sama sulit.

Masyarakat mengalami krisis kesehatan dan krisis ekonomi,  hal ini membuat masyarakat kelas menengah (The Middle Class) terancam terperosok ke dalam jurang ketidaksejahteraan. Sementara itu, masyarakat kelas bawah akan semakin tidak karuan kondisinya.

Dalam menghadapi kondisi yang begitu buruk, pemerintah (baik pusat maupun daerah) dihadapkan pada dua masalah. Yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Pemerintah dituntut untuk menekan laju penyebaran Covid-19, di sisi lain pemerintah juga harus memulihkan kondisi ekonomi yang digempur pandemi.

Libertus S. Pane Penulis buku The Winner's Attitude mengutip ucapan John Elliot, "Anda tidak dapat mengendalikan berbagai peristiwa, tetapi Anda dapat mengendalikan reaksi Anda terhadap peristiwa tersebut." (Halaman 15).

Dalam konteks ini, kita dapat memahami ada beberapa hal yang dapat dikendalikan manusia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak dapat mengendalikan keadaan.

Covid-19 menjadi keadaan yang menekan berbagai kalangan, baik masyarakat umum maupun pemerintah.

Keadaan buruk akibat pandemi Covid-19 tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Yang dapat dikendalikan manusia adalah sikap kita saat menghadapi keadaan yang menekan.

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) seperti memakai masker, menjaga jarak fisik, menghindari keramaian, dll adalah reaksi kita terhadap maraknya penularan Covid-19.

Kita tidak dapat mengendalikan Covid-19 yang sudah terlanjur menyebar tanpa diketahui obatnya. Saya rasa bukan sikap yang bijak jika kita memilih untuk tidak mempercayai keberadaan Covid-19.

Meskipun terdapat beberapa masyarakat yang tidak mempercayai keberadaan Covid-19, hal ini justru menjadi PR tambahan bagi pemerintah. Karena sikap masyarakat yang tidak percaya dengan keberadaan Covid-19 justru akan memperparah kondisi saat ini.

Perspektif Komunikasi

Pada dasarnya, kebijakan pemerintah mengenai protokol kesehatan dan wajib Masker tak dapat lepas dari peran komunikasi. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan angka kasus Covid-19 di tengah pemulihan ekonomi, sebenarnya menghasilkan sebuah perubahan sosial secara masif.

Masyarakat yang sebelumnya tidak terbiasa menggunakan masker kini dituntut keras untuk menggunakan masker.

Namun,.manusia tetaplah manusia. Terkadang sisi keras kepala dan egois menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan regulasi ini.

Bidang ilmu komunikasi melalui teori Health Believe Model (Rosenstock) menjelaskan bahwa perubahan perilaku sosial terhadap pandangannya tentang kesehatan merupakan hasil dari keyakinan individu terhadap kerentanan terhadap penyakit, tingkat keparahan penyakit, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perilaku yang dapat mencegah penyakit tersebut, dan manfaat dari melakukan perilaku yang dapat mencegah perilaku tersebut.

Dari gambaran umum Health Believe Model karya Rosenstock kita dapat menemukan indikator pesan yang harus disampaikan saat melakukan sosialisasi mengenai wajib Masker dan protokol kesehatan.

Pemerintah harus mampu menanamkan keyakinan dalam diri masyarakat tentang kerentanan terhadap Covid-19, siapa saja yang rentan tertular (misal dari usia/jenis kegiatan sehari-hari, dll) dan menyampaikam seberapa parah akibat yang diterima individu jika tertular Covid-19.

Mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan perilaku yang dapat mencegah tertular Covid-19, pemerintah harus memiliki anggaran lebih untuk bidang kesehatan.

Jujur saja, membeli masker akan masuk ke dalam perhitungan pengeluaran rumah tangga. Emak-emak rumah tangga mungkin akan lebih perhitungan untuk membeli masker. Bayangkan saja jika dalam satu keluarga terdiri dari suami, istri dan tiga anak. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli masker?

Bagi ibu rumah tangga, uang 1000 rupiah pun masuk ke dalam perhitungan. Ini menjadi catatat bagi pemerintah untuk menanamkan keyakinan bahwa 'mencegah lebih baik daripada mengobati'.

Pemerintah harus secara terbuka mempublikasikan apa dampak tertular Covid-19 bagi tubuh dan besaran dana kesehatan yang harus dikeluarkan pasien positif Covid-19.

Dengan keterbukaan data dan informasi akan membuat masyarakat jauh lebih memahami arti penting penggunaan masker saat beraktivitas sehari-hari.

*Penulis merupakan pemerhati isu komunikasi, sosial dan politik, bertempat tinggal di Tangerang, Banten.

Note:

Artikel original telah dipublikasikan di harian Banten Pos Edisi 26 Agustus 2020.

Dokumentasi publikasikan di harian Banten Pos