Tol laut. Demikian tajuk program yang disampaikan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla, dalam masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode
2014-2019. Ya terkait Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Apa itu tol laut? Apa jalan tol di atas laut? Tol laut bukan jalan tol yang dibangun diatas laut. Tol laut merupakan pelayaran terjadwal, regular atau tetap pada rute yang sudah ditetapkan. Ada atau tidak ada muatan kapal tol laut akan jalan secara rutin pada rute yang sudah ditetapkan pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan.
Tarif angkatan kapal tol laut lebih murah karena biaya pelayaran disubsidi pemerintah. Tol laut merupakan pelayaran langsung dari daerah produsen (Jawa) ke daerah konsumsi bukan di wilayah pelayaran komersial. Umumnya rute tol laut tidak dilayari kapal komersial. Pemerintah menugaskan kepada PELNI untuk menjalani 6 rute trayek tol laut sejak akhir 2015 lalu.
Diyakini, dengan adanya tol laut dapat menekan disparitas harga barang antar daerah khususnya di timur Indonesia dibandingkan dengan harga barang-barang sejenis di daerah barat Indonesia; serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan, daerah terluar, daerah terisolasi dan daerah tertinggal.
Memiliki perhatian khusus soal laut, Joko Widodo didampingi Jusuf Kalla yang dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih, pada 22 Juli 2014 menyampaikan pidato kemenangannya di atas kapal yang tengah bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Indonesia sebagai poros maritim dunia, demikian salah satu hal yang disampaikan Presiden yang kerap dipanggil Jokowi.
Pada kesempatan yang berbeda, Presiden mengatakan kita harus bekerja keras untuk membangkitkan kembali budaya maritim nusantara, menjaga sumber daya laut, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim, memperkuat diplomasi maritim, dan membangun pertahanan maritim. “Maka dari itu, ayo ke laut. Di laut tersimpan harapan. Di laut tersimpan kejayaan. Banyak ombak, banyak kehidupan,” kata Presiden.
Program tol laut digaungkan Jokowi, ditindaklanjuti oleh para menteri Kabinet Kerja. Secara teknis, pelaksanaan tol laut di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman atau yang dipimpin oleh menteri koordinator maritim. Salah satu kementerian yang mengurusi hal teknis pelaksanaan tol laut adalah Kementerian Perhubungan.
Kemudian Kementerian Perhubungan menunjuk PT PELNI (Persero) menjadi operator fleet liner atau yang kerap disebut sebagai angkutan barang dengan kapal yang terjadwal. Penugasan yang dimandatkan kepada PELNI terkait tol laut, pemerintah mengeluarkan payung hukum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut.
Perpres 106/2015 menyebutkan, PELNI diberi tugas untuk menjalankan enam trayek rute Tol Laut yang ditetapkan pemerintah meliputi Trayek T-1Tanjung Perak-Wanci (Wakatobi)-Namlea-Fakfak PP (3426 mile);Trayek T-2Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Dobo-Merauke PP (3.874 mile); Trayek T-3Tanjung Perak-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu PP (2.076 mile); Trayek T-4 Makasar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak PP(4.644 mile); Trayek T-5 Makasar-Tahuna-Lirung-Morotai-Tobelo-Ternate-Babang-Ternate PP (2.608 mile); dan Trayek T-6 Tanjung Priok-Tarempa-Natuna PP (1.400 mile).
Layanan fleet liner diyakini akan menekan harga-harga di daerah timur Indonesia. Lancarnya distrubusi barang antar pulau, untuk sementara berdasarkan survei Kementerian Perdagangan, berhasil menurunkan harga antara 20 persen hingga 30 persen pada daerah yang berada dirute kapal tol laut. Efek positif lain yang diyakini akan tercipta adalah terdorongnya pertumbuhan ekonomi didaerah-daerah yang dilewati jalur Tol Laut.
Maksud dan Tujuan Penugasan
Sebagai BUMN, PELNI memiliki peran salah satu instrumen pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, terkait PELNI sebagai sebuah perusahaan jasa transportasi laut maka dibutuhkan perannya:
- Keperintisan; daerah pulau-pulau terluar, pulau terpencil, dan daerah tertinggal tidak ada pelaku usaha atau pelayaran yang melayari sehingga tujuan kesejahteraan rakyat tidak tercapai maka PELNI mewujudkan intervensi pemerintah dalam hal pelayaran perintis menjadi instrumen utama dalam pemenuhan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat.
- Intervensi pemerintah juga diperlukan karena adanya oligopoli pelayaran, persaingan yang terlalu bebas, di mana kondisi tersebut justru cenderung menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
Mendapat penugasan dari pemerintah, PELNI menyiapkan tiga armada yang dimiliki. Untuk mendukung pelaksaan penugasan, PELNI memperbaiki tiga kapal barang dengan dua di antaranya dirombak untuk angkutan kontainer.
Tiga kapal barang yang telah dimiliki PELNI tersebut Caraka Jaya Niaga (CJN) III-4, CJN III-22, dan CJN III-32. Hanya CJN III-4 yang diputuskan tidak untuk dirombak menjadi kapal kontainer karena disesuaikan dengan fasilitas pelabuhan pada daerah tujuan yang masih minim alat bongkar muat kontainer. Sementara dua kapal CJN lainnya, dirombak menjadi kapal kontainer dengan kapasitas 115.
Sebelumnya, ketiga kapal PELNI tersebut biasanya dioperasikan dengan sistem tramperatau carter dengan pelbagai tujuan. Ketiga armada inilah menjadi modal awal PELNI merintis kapal tol laut.
Peluncuran kapal tol laut oleh PELNI, digelar pada 4 November 2015 yang disaksikan oleh menteri perhubungan dan menteri perdagangan pada saat itu yakni Ignasius Jonan dan Thomas Lembong. Sebagai tahap awal, diluncurkan dua kapal tol laut dengan tujuan Tanjung Priok ke Biak serta, Tanjung Perak-Surabaya-Nusa Tenggara Barat dan atau Nusa Tenggara Timur.
PELNI telah mengoperasikan enam trayek kapal tol laut sesuai penugasan pemerintah untuk tahun 2016. Hingga akhir 2016, okupansi kapal tol laut PELNI untuk arus pengiriman dari daerah produksi ke daerah konsumsi rata-rata telah mencapai 80 persen.
Trayek
Kapasitas
Terisi rata-rata
T-1 KM Freedom
192 Teus
171 Teus
T-2 KM Menterai Perdana
199 Teus
186 Teus
T-3 KM CJN III-22
115 Teus
105 Teus
T-4 KM Meratus Ultima
247 Teus
147 Teus
T-5 KM CJN III-32
115 Teus
75,5 Teus
PELNI optimistis layanan yang diberikan pelayaran kapal tol laut, akan memberikan harapan besar untuk membantu mengubah peta perekonomian Indonesia di masa mendatang. Kini yang masih menjadi pekerjaan rumah atau PR bersama, pada saat bersamaan, bagaimana mendorong ekonomi daerah yang dilintasi kapal tol laut agar kelak pada saat kapal balik juga bisa bermuatan hasil alam untuk dipasarkan di wilayah barat Indonesia maupun luar negeri.**
Rumah Kita
Upaya penyempurnaan implementasi tol laut terus dilakukan Kementerian Perhubungan sebagai tangan pemerintah. Kementerian yang dipimpin Budi Karya Sumadi mensinergikan BUMN pelayaran, pelabuhan, pangan, barang penting dan logistik untuk menjadikan tol laut berdaya dan lebih terasa manfaatnya bagi masyarakat agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah.
Salah satu permasalahan upaya penurunan harga komoditi di daerah terdepan, tertinggal dan terpencil (3 T) adalah keterbatasan infrastruktur jalan, khususnya jalan darat di beberapa daerah, sehingga daerah yang jauh dari pelabuhan kesenjangan harga masih cukup tinggi. Karena itu perlu intervensi pemerintah agar meskipun jauh dari pelabuhan, harga dapat ditekan dan harganya tidak jauh berbeda.
Intervensi pemerintah tidak hanya pada angkutan laut sampai di pelabuhan saja, karena itu tol laut disempurnakan dengan distribusi hingga ke daerah pedalaman. Bahkan dari Pelabuhan Timika ke Wamena yang belum ada infrastruktur jalan darat, kebutuhan pokok dan barang penting harus diangkut dengan pesawat udara.
Salah satu hasil sinergi BUMN adalah mendirikan “Rumah Kita” suatu tempat untuk menampung barang-barang dari kapal tol laut sebelum didistribusikan kepada masyarakat/pembeli. “Rumah Kita” dapat melayani pembelian langsung para pedagang, BUMDes, koperasi untuk dijual kembali di daerahnya masing-masing dengan margin wajar.
Selain sebagai agen distribusi barang di rute tol laut, “Rumah Kita” juga menjadi sarana penampung hasil laut, hasil pertanian, perkebunan dari masyarakat untuk dipasarkan ke Jawa bahkan ke luar negeri dengan membuka web khusus komoditi. Barang dari masyarakat diangkut dengan kapal tol laut sampai pelabuhan pengepul. Jadi selain mensuplai barang konsumsi yang umumnya diproduksi di Jawa, masyarakat juga dapat memasarkan hasil bumi melalui “Rumah Kita.”
PT. PELNI mendapat penugasan mengelola 4 “Rumah Kita” di Morotai, Manokwari, Timika dan Saumlaki. Awal bulan Mei 2017 “Rumah Kita” di Timika yang dikelola PT. PELNI siap dioperasikan. PELNI menjadi yang pertama dan menjadi pelopor implementasi konsep “Rumah Kita” yang digagas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Salah satu jaringan atau channel distribusi PT. PELNI adalah adanya PELNI Mart yang dikelola anak perusahaan PT. Sarana Bandar Nasional (SBN). Ritel-ritel di daerah ini ada yang milik sendiri, namun lebih banyak bermitra dengan masyarakat, koperasi atau BUMDes setempat. Malalui ritel kemitraan ini penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat terpenuhi secara teratur dengan harga terkendali. ***
