Pseudo Democracy Dalam Pilkada Langsung

Calon kepala daerah yang akan memasuki kontestasi pilkada langsung merupakan produk rekrutmem yang cenderung mengabaikan proses kaderisasi dari internal parpol, dimana pendekatan yang biasa dipakai hasil survey terhadap popularitas dan peluang calon untuk menang. Artinya parpol cenderung abai terhadap pendidikan politik, transformasi nilai yang seharusnya dilakukan. Sehingga wajar saja apabila kemudian calon-calon yang mucul adalah muka-muka lama atau bagian dari dinasti politik yang sudah mengakar. Dan tidak ayal lagi ketika kemudian calon yang dimunculkan oleh parpol banyak yang tidak sejalan dengan arus utama keinginan anggota parpol itu sendiri. Akibatnya, pembelotan demi pembelotan dapat disaksikan dengan kasat mata, apakah yang dengan terang-terangan mengemuka maupun yang diam-diam tidak bekerja. Dan itu semua berpulang kepada oligarki sebagai wajah sesungguhnya dari pseudo democracy. Sehingga pilkada langsung tidak lebih sekedar sandiwara kaum oligarki dalam memperebutkan hati rakyat.

Pseudo democracy dapat dikurangi apabila Negara yang menganut sistem demokrasi semacam Indonesia bisa mengatur keuangan parpol. Sehingga fungsi-fungsi kepartaian berjalan dengan optimal tanpa harus dibebani dengan keharusan untuk mengumpulkan sumber-sumber keuangan dalam rangka mengoperasionalkan ruang gerak kepartaian. Dan pada gilirannya, keberadaan mahar politik dan dinasti politik yang banyak mewarnai dalam pilkada langsung dapat dikurangi. 

Selain daripada itu, pilkada langsung dan serentak juga dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya pilkada yang menjadi beban bagi keuangan Negara. Sehingga pada tahap selanjutnya adalah menjadikan pilkada langsung juga efisien bagi calon kepala daerah agar muncul kader - kader parpol yang handal sebagai pemimpin-pemimpin didaerah. Hal ini sekaligus sebagai upaya dalam menekan peluang korupsi yang menjamur di daerah. Semoga !!!

***___***