Satu pertanyaan lain, apakah semua kebijakan yang popular di mata publik berarti yang terbaik?
Sekedar menengok ke tahun-tahun silam, soal Jawa sentris itu (dalam banyak bahkan semua hal) di negeri ini sudah berpuluh-puluh tahun berlangsung. Pemerintah mewancanakan (dan kemudian mulai mengambil kebijakan, dan mengeksekusinya) pemindahan ibukota, juga ingin  Jawa sentris -maupun Jakarta sentris- menjadi Indonesia sentris. Meski tidak popular kebijakan itu merupakan salah satu upaya agar pemberitaan media (maupun pendangan awam bagi orang-orang di luar pulau dan suku Jawa) lebih proporsional.
Kembali ke peran media massa (dalam hal ini media mainstream), ia telah bertindak atas nama kebenaran seperti yang diyakininya (kebijakan redaksional, maupun kepentingan pemilik media). Media bukan tidak boleh berpihak. Ia justru harus berpihak hanya kepada kebenaran, meskipun itu tidak popular.
Kesimpulan menurut penulis, media massa yang mengambil kebijakan tidak popular, bahkan tidak mendukung pendapat publik yang terbesar (melalui survey dengan metode tertentu) tidak selalu berarti menyalahi elemen jurnalisme. Â ***
Sekemirung, 19 Februari 2020
Sumber Gambar
