Artinya, upaya media untuk memenuhi kepentingan publiknya yang besar justru relevan. Dengan kata lain, ditinjau dari persoalan di atas, masih proporsional.Â
Saat ini bukan hanya urusan pemberitaan/informasi yang Jawa sentris. Hampir semua hal, selama ibukota masih berada di Pulau Jawa. Ekonomi, bisnis, pendidikan, budaya, sosial-politik, dan budaya, terpusat di Jawa.
Bagaimana mengubahnya? Bisa tidak diubah? Perlu atau tidak? Dan banyak pertanyaan lain akan bermunculan.
Salah satu jawab yang sangat tidak popular, yaitu memindahkan ibukota negara dari Pulau Jawa ke pulau lain. Dan kemudian ditetapkan di Pulau Kalimantan, tepatnya di kawasan Provinsi Kalimantan Timur. Bersamaan dengan itu mudah-mudahan kelak bakal muncul berbagai kebijakanyang tidak lagi Jawa sentris. Pemerataan dalam berbagai hal pun --bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan- lebih nyata terwujud.
Yang mengherankan, ketika media coba mengangkat dan memperjuangkan keberhasilan pemindahan ibukota ke luar Pulau Jawa, survei lain menyebutnya sebagai tidak berpihak kepada kepentingan publilk. Nah, bagaimana ini?
Mari kita lihat ulasannya di media.
Teks dan perbincangan di Twitter terkait dengan tawaran Presiden Jokowi terhadap investor di luar negeri di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (13/1/2020), seperti dilaporkan  Drone Emprit menunjukan dari total 15.005 twit terdapat 10.336 berpandangan berpandangan negatif tentang pemindahan ibu kota. Hanya 4.275 twit berpandangan positif atau mendukung, sebanyak 394 twit beropini netral.
Media mainstream sebagian besar masuk dalam kategori sentimen positif dan mendukung narasi pemerintah. Â Wijayanto, Direktur Center for Media and Democracy LP3ES menyimpulkan, media saat ini mencoreng elemen jurnalisme lainnya (selain independensi), yaitu loyalitas kepada publik.
Media mainstream bersikap Jawa sentris dinilai tidak proporsional. Tetapi ketika media yang sama mendukung pemindahan ke luar Jawa dinilai mencoreng prinsip loyalitas kepada publik.
Pertanyaannya, dalam hal pengambilan kebijakan manakah yang kira-kira lebih memadai untuk diikuti sebagai rujukan? Pengambil kebijakan (yang relatif lebih komprehensif dalam pemikiran maupun pertimbangannya), atau publik yang sering berpikir semata hitam-putih dan instan?
