Menjemput Harapan

Waktu begitu sulit ditebak, apalagi dieja. Cuaca begitu mudah diramal meski terkadang hasilnya jauh dari ketidakpastian. Kerumitan menebak waktu bersumber dari proyeksi peristiwa yang bakal terjadi, bukan soal rentang dentang tiap detik. Satu perkara yang gampang dieja hanyalah kenyataan bahwa waktu berjalan begitu gegas, dan ini adalah berita buruk soal waktu. Namun, bagi Michael Altsuhler, tidak selalu waktu berbicara masalah kisah muram. "The bad news is time flie. The goog news is you are the pilot", Ujarnya. 

Sebentar lagi mentari 2022 terbenam dan fajar 2023 akan terbit. 2022 bagi sebagian besar manusia adalah warta petaka. Identitas manusia sebagai makhluk sosial di koyak oleh berbagai macam bencana (sosial dan alam). 

Beberapa bulan yang lalu kondisi pandemi telah mampu di atasi, aktifitas bisnis kembali bergerak. Vaksinasi sebagian besar telah di rasakan. Namun mendadak situasi kembali gelap gulita. Kita sudah paham sebabnya. 21 Desember 2022 Presiden membagikan berita buruk. China sebagai raksasa ekonomi dunia kembali mengalami peningkatan pasien covid setelah lockdown dibuka. 

Begitupun dengan konflik Rusia-Ukraina yang juga belum berakhir. Negara-negara di dunia kembali mengatur pranata keuanganya. Meski masih berlanjut, negara-negara telah kebal menghadapinya. 

Konflik Rusia-Ukraina memberikan peta jalan horor. Tak hanya itu, Tragedi Kanjuruhan menewaskan 135 orang menjadi kisah pilu dalam perjalanan sepakbola Indonesia. 

Tujuan sepak bola bukan sekadar penaklukan lawan. Apalagi jika penaklukan itu sampai memakan korban jiwa. Saatnya mengembalikan sepakbola ke tujuan mulia, yaitu kegembiraan, persahabatan, prestasi, dan keindahan permainan. Disusul tragedi Itaewon terjadi pada 29 Oktober 2022. Tidak ada pelajaran tentang moral yang bisa diteladani.

Belum usai, bencana sosialnya RKUHP menjadi polemik. Tuai pro dan kontra. Bagi sebagian besar orang, rancangan RKUHP adalah momentum menjemput bola liar 2024. Bagi sebagian lainnya, RKUHP adalah penghianatan terhadap reformasi. Bagian paling Kontroversi salahsatunya ketika diberlakunya UU penghinaan terhadap Presiden. 

Anggapan bahwa Indonesia adalah negara hukum kini beralih ke negara kekuasaan. Beruntungnya di penghujung tahun, kita sedikit terhibur dengan pagelaran Piala Dunia di Qatar 2022. Penampilan apik Lionel Messi vs Mbape menjadi cerita menarik dalam final sejarah piala dunia. Sekaligus menutup perdebatan tentang pemain terbaik dunia.

Tahun Sentimen  

Keberlanjutan tetap dirasakan di awal 2023 hingga akhir. Bahkan proyeksi 2024 pun masih dinikmati. Hiru pikuknya, serang menyerang menjadi suasana hati yang tetap dinikmati. 

Semuanya, karena kita memasuki tahun sentimen (tahun politik). Sulit buat kita terka, mana lawan dan mana kawan. Semuanya menyelinap dalam bayang kekuasaan. Ujungnya menang dan kalah. Pihak yang menang (terpilih) akan menjadi pemangku kebijakan (pemerintah), sebaliknya kubu yang kalah akan menjadi pihak oposannya (oposisi). Struktur demikian sudah sangat lazim dalam demokrasi. 

Apapun itu, kita mestinya menyiapkan amunisi. Integritas dan profesionalitas menjadi kuncinya. Masyarakat pun demikian, terlibat aktif dalam setiap pertarungan. Barangkali frasa diatas menjadi keinginan untuk menyangga rumah bersama (Indonesia). 

Satu hal yang menarik, tahun depan akan menjadi stimulus peningkatan konsumsi masyarakat. pemerintah perlu memastikan agar komponen konsumsi rumah tangga dalam pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Kondisi ini harus dilihat sebagai opurtunity yang optimis jika pemerintah mampu mengelolanya. 

Mendorong Optimisme Menuju 2023

Bulan lalu (November, 2022) BPS merilis angka inflasi. Inflasi November 2022 tercatat sebesar 5,42% (yoy), menurun dibanding inflasi Oktober 2022 sebesar 5,71% (yoy). Penurunan ini ditopang inflasivolatile food yang menurun karena usaha ekstra pengendalian inflasi seluruh pihak ditengah inflasi admimistered price yang masih tinggi. 

Sementara secara bulanan, pada November tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm). Pada kondisi ini, memperkuat tingkat daya beli masyarakat adalah kunci utama bagi pemerintah untuk bisa menjaga ekonomi Indonesia dari badai ekonomi dunia. Pemerintah memiliki bantalan sosial yang efektif sehingga mampu menjaga daya beli rakyat. Itulah yang membuat konsumsi rumah tangga tetap gagah, bahkan pada masa pandemi.  

Secara umum artinya, capaian inflasi Indonesia masih tetap terkendali di tengah tren inflasi tinggi yang masih terjadi di berbagai negara, seperti Uni Eropa. Di kawasan itu inflasinya tercatat 10% (yoy) pada November 2022. Selain itu, India dan Amerika Serikat yang realisasi inflasinya juga masing-masing sebesar 6,77% dan 7,7% (yoy). 

Rasa cemas kita mengenai resesi pun terjawab. Resesi global mungkin akan terjadi tapi tidak untuk Indonesia. Kecuali ada akselerasi persoalan lain, seperti sosial dan stabilitas bersatu momennya sama. berutungnya kondisi tersebut masih tertangani. 

Faktor lain, keterkaitan Indonesia dengan ekonomi dunia relatif kecil. Bandingkan dengan krisis 1997--1998 (krisis moneter di Asia), krisis 2008--2011 (subprime mortgage di AS dan krisis fiskal di Eropa) hampir 40 persen utang pemerintah berdenominasi rupiah dipegang oleh investor asing. Saat ini, proporsi tersebut sudah turun drastis menjadi hanya 16 persen. 

Meski perlambatan ekonomi global tersebut tak langsung berimbas ke dalam negeri, kita tetap tetap waspada. Sekurang-kurangnya menyiapkan skenario menghadapi krisis perlu disediakan. 

Pertama, disiplin dalam menjalankan kebijakan moneter. Bank Indonesia harus mampu menjaga suku bunga acuannya (BI rate) di bawah 4,5 persen. Suku bunga untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus lebih rendah daripada suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) atau lebih kecil dari 6 persen. 

Kedua, sektor perpajakan. Untuk industri padat karya, lakukan penurunan pajak secara signifikan atau kalau memungkinkan lakukan zero tax. Upaya ini diperlukan untuk mendorong permintaan barang atau menaikkan penawaran. 

Skenario untuk menghadapi potensi dan ancaman krisis tersebut selanjutnya perlu diperkuat dengan konsisten menjalankan instruksi presiden terkait reformasi struktural untuk memperbaiki fundamental perekonomian nasional. Reformasi struktural ini menyangkut tiga hal besar. 

Pertama, pembangunan sumber daya manusia yang menyangkut pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Penyediaan infrastruktur yang terdiri atas infrastruktur dasar (jalan, jembatan), infrastruktur konektivitas, infrastruktur digital, infrastruktur energi, infrastruktur pangan, dan infrastruktur industrialisasi. Ketiga, perbaikan instansi yang meliputi reformasi birokrasi, kemudahan investasi, dan perbaikan institusi dalam rangka membuka usaha. Upaya menjalankan instruksi presiden ini dengan konsisten dilakukan secara integratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten. 

Penulis adalah Alumni INDEF School of Political and Economy (ISPE)

Artikel ini telah diterbitkan di halaman Suararakyatindo.com pada Rabu, 28 Desember 2022