Menjemput Harapan

Apapun itu, kita mestinya menyiapkan amunisi. Integritas dan profesionalitas menjadi kuncinya. Masyarakat pun demikian, terlibat aktif dalam setiap pertarungan. Barangkali frasa diatas menjadi keinginan untuk menyangga rumah bersama (Indonesia). 

Satu hal yang menarik, tahun depan akan menjadi stimulus peningkatan konsumsi masyarakat. pemerintah perlu memastikan agar komponen konsumsi rumah tangga dalam pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Kondisi ini harus dilihat sebagai opurtunity yang optimis jika pemerintah mampu mengelolanya. 

Mendorong Optimisme Menuju 2023

Bulan lalu (November, 2022) BPS merilis angka inflasi. Inflasi November 2022 tercatat sebesar 5,42% (yoy), menurun dibanding inflasi Oktober 2022 sebesar 5,71% (yoy). Penurunan ini ditopang inflasivolatile food yang menurun karena usaha ekstra pengendalian inflasi seluruh pihak ditengah inflasi admimistered price yang masih tinggi. 

Sementara secara bulanan, pada November tercatat mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm). Pada kondisi ini, memperkuat tingkat daya beli masyarakat adalah kunci utama bagi pemerintah untuk bisa menjaga ekonomi Indonesia dari badai ekonomi dunia. Pemerintah memiliki bantalan sosial yang efektif sehingga mampu menjaga daya beli rakyat. Itulah yang membuat konsumsi rumah tangga tetap gagah, bahkan pada masa pandemi.  

Secara umum artinya, capaian inflasi Indonesia masih tetap terkendali di tengah tren inflasi tinggi yang masih terjadi di berbagai negara, seperti Uni Eropa. Di kawasan itu inflasinya tercatat 10% (yoy) pada November 2022. Selain itu, India dan Amerika Serikat yang realisasi inflasinya juga masing-masing sebesar 6,77% dan 7,7% (yoy). 

Rasa cemas kita mengenai resesi pun terjawab. Resesi global mungkin akan terjadi tapi tidak untuk Indonesia. Kecuali ada akselerasi persoalan lain, seperti sosial dan stabilitas bersatu momennya sama. berutungnya kondisi tersebut masih tertangani. 

Faktor lain, keterkaitan Indonesia dengan ekonomi dunia relatif kecil. Bandingkan dengan krisis 1997--1998 (krisis moneter di Asia), krisis 2008--2011 (subprime mortgage di AS dan krisis fiskal di Eropa) hampir 40 persen utang pemerintah berdenominasi rupiah dipegang oleh investor asing. Saat ini, proporsi tersebut sudah turun drastis menjadi hanya 16 persen. 

Meski perlambatan ekonomi global tersebut tak langsung berimbas ke dalam negeri, kita tetap tetap waspada. Sekurang-kurangnya menyiapkan skenario menghadapi krisis perlu disediakan. 

Pertama, disiplin dalam menjalankan kebijakan moneter. Bank Indonesia harus mampu menjaga suku bunga acuannya (BI rate) di bawah 4,5 persen. Suku bunga untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus lebih rendah daripada suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) atau lebih kecil dari 6 persen. 

Kedua, sektor perpajakan. Untuk industri padat karya, lakukan penurunan pajak secara signifikan atau kalau memungkinkan lakukan zero tax. Upaya ini diperlukan untuk mendorong permintaan barang atau menaikkan penawaran.