Mewujudkan Ibu Kota Budaya di Antara Transformasi TMII dan Penguatan Karakter Bangsa

 

Berbagai strategi untuk mengatasi keterbelakangan bangsa tidak akan efektif jika mengabaikan aspek kebudayaan. Kebudayaan sebaiknya menjadi kata kunci dalam seluruh program pembangunan.

Menteri Kebudayaan Kabinet Merah Putih Fadli Zon bertekad menjadikan Indonesia sebagai ibu kota budaya dunia. Untuk itu perlu reinventing Indonesian identity. Yakni menemukan kembali identitas sebagai bangsa yang mega diversity.

Mewujudkan ibu kota budaya membutuhkan transformasi objek atau tempat kebudayaan seperti taman budaya, museum, kesenian tradisi dan lain-lain. Langkah pertama Kementerian kebudayaan sebaiknya menentukan transformasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Mengapa TMII ? Karena tempat ini telah menjadi representasi berbagai macam kebudayaan di Indonesia yang paling lengkap. Menteri Fadli Zon perlu segera menuntaskan revitalisasi TMII. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian perlu segera menekankan kepada pemerintah daerah agar menyelesaikan renovasi anjungan daerah masing-masing. Hal itu sesuai dengan desain yang telah dirancang oleh Kementerian PUPR dan PT Taman Wisata Candi (PT TWC).

Revitalisasi TMII sebaiknya searah dengan perkembangan global terkait dengan tema Tourism 4.0 atau Pariwisata 4.0. Dengan revitalisasi tersebut TMII mampu mempromosikan berbagai macam kebudayaan dan kesenian dari seluruh etnis yang ada di Indonesia. TMII adalah salah satu ikon pariwisata Indonesia yang legendaris. Sebagai destinasi wisata yang menyajikan karya kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi serta keragaman budaya Indonesia, memiliki luas area 150 hektar yang berlokasi di Jakarta Timur.

Transformasi TMII menuju destinasi pariwisata 4.0 perlu segera diwujudkan. Pariwisata 4.0 pada hakekatnya searah dengan teknologi big data, perilaku travelers yang dikumpulkan via apps dan teknologi sensor. Istilah pariwisata 4.0 sebenarnya berawal dari adaptasi industri pariwisata yang mengikuti disrupsi teknologi dan industri. Transformasi pariwisata 4.0 (tourism 4.0) adalah pengembangan industri pariwisata dengan menggunakan teknologi yang digunakan dalam industri 4.0 yang memungkinkan industri pariwisata menjadi lebih smart.

Transformasi akan melibatkan beberapa teknologi yang relevan dengan industri 4.0 yakni, pertama, teknologi Internet of Things (IoT) adalah perangkat yang terkoneksi dengan internet, biasanya terdiri dari device, network dan application (DNA). Dengan adanya teknologi ini, bermunculanlah wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan wisata secara mandiri .

Kedua, teknologi Big Data, adalah data yang diperoleh dari jejak-jejak digital wisatawan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti media sosial, tourist portals, aplikasi bisnis, chatbots dan lain-lain. Data ini dapat diperoleh secara real time, sehingga sangat bermanfaat terhadap kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya big data ini, para pelaku di industri pariwisata seperti penyedia jasa pariwisata atau pengelola destinasi dapat dengan mudah memperoleh data mengenai perilaku wisatawan seperti pergerakannya, preferensinya, keputusan pembelian, aktivitas yang dilakukan dan lain-lain.

Ketiga, teknologi Augmented Reality (AR) adalah bentuk aplikasi yang penggunaannya sangat bergantung pada kebutuhan perangkat keras tambahan, yaitu camera inbuilt dari perangkat mobile. Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata.

Salah satu bagian TMII ( Foto : TMII via Kompas.com)

TMII mulai dibangun tahun 1972 atas prakarsa pemerintahan Presiden Soeharto. Pembangunan proyek nasional yang sempat menimbulkan polemik dan aksi unjuk rasa mahasiswa itu akhirnya diresmikan pada 1975.

Mewujudkan ibu kota budaya perlu penguatan Karakter atau kepribadian bangsa. Para siswa sekolah perlu pembelajaran literasi integral yang meliputi literasi etika, literasi informasional, dan literasi fungsional. Di samping itu juga menekankan pentingnya pendekatan dan pemberdayaan ekosistem dalam mewujudkan gerakan literasi. Dalam aspek bahasa, perlu ditekankan nilai-nilai luhur Pancasila yang berasal dari kearifan lokal bisa terus digali, ditumbuhkan dan dibiasakan dalam berbahasa sehari-hari dengan konsisten sehingga bisa menjadi sosok pelajar Pancasila.

Selama ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi laboratorium kebhinekaan dalam berbahasa Indonesia. Dengan 718 bahasa lokal, Bahasa Indonesia menjadi Bahasa pemersatu di antara ratusan suku bangsa Indonesia.

Selama ini kebudayaan nasional masih boleh dibilang terjadi salah urus. Menyebabkan rendahnya positivity masyarakat. Strategi pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita kurang efektif jika terjadi salah urus kebudayaan nasional.

Kebudayaan nasional menjadi bergairah jika tata kelolanya menyentuh aspek komersialisasi yang sistemik. Banyak entitas kebudayaan seperti museum, taman budaya, sanggar seni tradisi dan lain-lain akan bergairah dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman jika aspek kebudayaan diurus secara totalitas.

Kebudayaan juga sangat berpengaruh terhadap etos kerja masyarakat dan birokrat.Harus kita akui dengan lapang dada, hingga kini etos kerja dan mutu pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap masyarakat masih belum menggembirakan. Eksistensi ASN masih menjadi beban berat bagi APBN dan belum mampu meningkatkan produktivitas nasional secara signifikan.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan cerdas merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan postur birokrasi yang berbudaya, cerdas dan bersih dari berbagai modus korupsi.

Eksistensi Kementerian Kebudayaan sebaiknya juga mengurus masalah pengembangan kepribadian segenap bangsa yang sesuai dengan kemajuan zaman. Termasuk pengembangan kepribadian birokrasi, karena hal itu akan mewarnai kepribadian nasional. Hal itu tercermin dari negara-negara yang memiliki indeks pelayanan birokrasi yang baik seperti di negara maju. Pada akhirnya buah dari keberhasilan pengembangan kepribadian birokrasi adalah meneguhkan kepribadian nasional yang berimplikasi membaiknya produktivitas nasional dan terwujudnya ketertiban umum.

Menurut ilmu sosiologi, kepribadian nasional adalah karakteristik yang dimiliki suatu bangsa sebagai perwujudan dari cita-cita, pengalaman sejarah dan budayanya. Nilai-nilai filosofis untuk membangun karakter bangsa dan kepribadian nasional sangat dibutuhkan dalam era globalisasi. Di Indonesia istilah kepribadian nasional di waktu lalu sering dikemukakan oleh Presiden Soekarno dalam manifesto politiknya yang disingkat USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin. Yang semua itu disenyawakan oleh Presiden RI pertama menjadi tajuk Kepribadian Nasional. [SRIM]